Daftar 7 Menteri Diisukan Kena Reshuffle Presiden Prabowo, Menteri HAM Pigai hingga Menpar Widiyanti

Ringkasan Berita:

• Isu reshuffle menyeret nama Menko PMK Pratikno, Menlu Sugiono, Menkomdigi Meutya Hafid, Menpar Widiyanti Putri Wardhana, hingga Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari.
• Rencana pelantikan pejabat di Istana pada 28 Januari 2026 memperkuat dugaan adanya perombakan Kabinet Merah Putih.
• Pengamat politik Adi Prayitno menilai reshuffle lebih mencerminkan evaluasi kinerja dan rotasi jabatan, sekaligus sinyal keseriusan Prabowo membenahi pemerintahan.

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Isu perombakan kabinet kembali mencuat di tengah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kali ini, sorotan tertuju pada Kabinet Merah Putih yang disebut-sebut akan kembali mengalami reshuffle dalam waktu dekat.

Kabar tersebut menguat seiring informasi bahwa Presiden Prabowo dijadwalkan melantik sejumlah pejabat di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (28/1/2026) sekitar pukul 13.00 WIB.

Meski belum ada konfirmasi resmi dari Istana, agenda pelantikan ini memicu spekulasi perombakan kabinet tengah disiapkan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Tribunnews.com, terdapat tujuh nama menteri dan pejabat setingkat menteri yang dikabarkan masuk dalam daftar evaluasi.

Mereka berasal dari sektor strategis, mulai dari urusan pembangunan manusia, diplomasi luar negeri, hingga komunikasi dan hak asasi manusia.

Adapun nama-nama yang disebut bakal terdampak reshuffle yakni:

• Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno
• Menteri Luar Negeri Sugiono
• Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono
• Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari
• Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid
• Menteri HAM Natalius Pigai
• Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

Meski demikian, kepastian terkait benar tidaknya pergantian posisi para pejabat tersebut masih menunggu keputusan resmi dari Presiden.

Lantas, jika reshuffle benar-benar dilakukan, apakah langkah ini murni karena evaluasi kinerja atau justru sarat kepentingan politik?

Baca juga: Kondisi Terkini Sakti Wahyu Trenggono Menteri KKP Usai Jatuh Pingsan: Akui Lelah Fisik & Mental

Murni Kinerja, Tak Ada Unsur Politis

Pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai bahwa isu reshuffle yang berkembang tidak mengandung muatan politis.

Menurut Adi, perombakan kabinet merupakan bagian dari mekanisme evaluasi kerja yang wajar dalam pemerintahan.

Ia juga menilai bahwa nama-nama yang beredar belum tentu sepenuhnya dicopot dari kabinet. Dalam sejumlah kasus, reshuffle justru dilakukan dengan skema rotasi jabatan antarkementerian.

"(Faktor) pertama mungkin karena faktor evaluasi kinerja karena apapun reshuffle itu faktor utama (dilakukan) soal (evaluasi) kerja."

"Kedua, mungkin juga ada rotasi posisi menteri. Dalam beberapa kasus reshuffle terjadi karena menggeser posisi menteri ke menteri lainnya," jelasnya kepada Tribunnews.com, Senin.

Saat ditanya apakah para pejabat yang namanya mencuat memang layak diganti, Adi memilih tidak memberikan penilaian personal. Ia menegaskan bahwa kewenangan sepenuhnya berada di tangan presiden.