Breaking News:

Berita Viral

Sosok Zaini Shofari, DPRD Jabar Kritisi Dedi Mulyadi Soal Donasi Rp1.000 per Hari: Bersifat Memaksa

Di saat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggaungkan gerakan donasi Rp1.000 per hari, suara kritis muncul dari kursi DPRD.

Editor: Eri Ariyanto
TribunNewsmaker.com | TribunJabar.id / Nazmi Abdurrahman
SOSOK ZAINI SHOFARI - Ketua Fraksi PPP DPRD Jawa Barat, Zaini Shofari saat diwawancarai di Gedung DPRD Jabar. Terbaru, Zaini mengkritik program donasi Rp.1000 per hari Dedi Mulyadi. Berikut sosok dan daftar harta kekayaan Zaini Shofari. 

E. KAS DAN SETARA KAS Rp120.250.000

F. HARTA LAINNYA Rp450.000.000

Sub Total Rp5.501.250.000

II. HUTANG Rp3.860.943.856

III. TOTAL HARTA KEKAYAAN (I-II) Rp1.640.306.144

Kritikan Zaini untuk Program KDM

Menurut Zaini, gerakan Poe Ibu inisiasi Dedi Mulyadi terkesan dipaksakan.

"Saya ingin menggarisbawahi gerakan poe ibu ini yang dirasa dipaksakan atas nama kesetiakawanan mulai ASN, siswa sekolah, hingga warga untuk diajak menyisihkan Rp 1000. Jika ASN pastinya akan mengikuti apa yang disampaikan atasannya, yakni gubernur," ujar Zaini Shofari, Minggu (5/10/2025), dilansir TribunJabar.id.

Zaini pun menyoroti KDM yang sebelumnya sempat melarang masyarakat untuk meminta-minta sumbangan, seperti untuk sarana pembangunan masjid di pinggir jalan.

Disebutkan juga bahwa KDM melarang adanya pungutan di sekolah karena sekolah gratis untuk siswa-siswinya.

Namun kini, kata Zaini, KDM justru mengajarkan bahkan menormalisasikan atau melegalkan pungutan yang seolah-olah sebagai soliditas.

"Saya contohkan, di pinggir jalan, masyarakat yang meminta sumbangan bantuan untuk sarana keagamaan dilarang tapi tak diberikan solusinya. Kemudian, untuk pesantren, majelis, atau lembaga keagamaan justru menjadi nol untuk bantuan hibah," jelas Zaini, Minggu, dilansir dari TribunJabar.id.

"Selanjutnya, gerakan Poe Ibu ini Pemprov Jabar menyandarkannya pada PP Nomor 39 Tahun 2012 tentang Kesejahteraan Sosial, namun di satu sisi KDM menabrak terkait rombongan belajar yang tertuang di dalam Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 yang semula 36 rombel dioptimalkan menjadi 50 siswa per rombel," sambungnya.

Zaini menilai model semacam ini tidaklah baik dalam tata kelola bernegara, khususnya dalam hal keuangan.

"Artinya, ketidakmampuan negara dalam hal ini Pemprov Jabar dalam mengelola tata keuangan Pemprov, sehingga masyarakat dilibatkan. Padahal, pajak dan lain sebagainya sudah dilaksanakan masyarakat," kata Zaini.

"Lantas, jangan kemudian dalih banyak warga yang mengadukan ke lembur kuring, kemudian dijadikan alasan atau dasar KDM sebagai bagian dari kesetiakawanan," lanjutnya.

Zaini mengatakan bahwa masyarakat Jabar jika ada yang sakit maka tetangganya pasti membantu.

Kemudian, masyarakat yang kurang mampu atau tak makan, maka tetangganya pasti membantu. 

"Jadi, jangan kemudian direduksi seolah dengan institusional ini masyarakat terus bisa bergerak atas nama edaran," tutur Zaini

(TribunNewsmaker.com/Tribunnews.com)

Tags:
Zaini ShofariDPRDDedi MulyadiJawa Baratdonasi
Halaman 4 dari 4
Rekomendasi untuk Anda

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved