Nasib Guru SD di Kaltara Diduga Dianiaya Kepsek, Dilempar Kursi & Sekop, Anak Pilu: Mama Dizolimi

Ringkasan Berita:

• Dugaan penganiayaan yang menimpa guru agama SD Negeri 001 Sebatik Tengah bernama Siti Halimah.
• Muhammad Nurhidayat mengungkap bahwa ibunya disebut kerap mendapat intimidasi dari pihak sekolah.
• Kepala sekolah disebut melempar kursi dan sekop sampah ke arah Siti Halimah.

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Dugaan penganiayaan yang menimpa guru agama SD Negeri 001 Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, bernama Siti Halimah, memicu kemarahan publik.

Kasus ini ramai diperbincangkan setelah mencuat ke media sosial dan menuai gelombang kecaman luas.

Kondisi kesehatan korban bahkan dilaporkan sempat memburuk drastis hingga harus dirujuk untuk menjalani perawatan medis di Kota Tarakan.

Kisah pilu tersebut pertama kali diungkap oleh anak kandung korban, Muhammad Nurhidayat, melalui unggahan di akun media sosialnya.

Dalam curahan hatinya, ia menggambarkan ketegaran sang ibu saat menghadapi tekanan di lingkungan sekolah.

Disebutkan bahwa Siti Halimah kerap pulang ke rumah dengan senyum demi menenangkan anak-anaknya.

Namun, di balik sikap tegar tersebut, korban diduga mengalami perlakuan tidak manusiawi di tempatnya bekerja.

Muhammad Nurhidayat mengungkap bahwa ibunya disebut kerap mendapat intimidasi dari pihak sekolah.

Ia menyebut Kepala SDN 001 Sebatik Tengah melarang korban berada di ruang guru.

Sebagai gantinya, Ibu Halimah dipaksa menjalankan aktivitas di perpustakaan dengan fasilitas yang tidak memadai.

Tak hanya tekanan psikologis, korban juga diduga mengalami kekerasan fisik.

Kepala sekolah disebut melempar kursi dan sekop sampah ke arah Siti Halimah.

Baca juga: Pilu Siswa SD di NTT Akhiri Hidup Gegara Tak Mampu Beli Buku, Ibu Syok, Guru: Dia Semangat Sekolah

Serangkaian perlakuan tersebut diduga berdampak serius pada kondisi mental dan fisik korban hingga jatuh sakit.

Permasalahan ini juga merembet ke aspek kesejahteraan finansial korban.

Kepala sekolah diduga sengaja menahan tanda tangan administrasi sehingga tunjangan sertifikasi korban gagal cair selama satu tahun senilai Rp 45 juta.