Ada Anggaran Rp1,2 T untuk IT, Program MBG Kembali Dapat Sorotan Tajam, Kepala BGN Buka Suara

Ringkasan Berita:

• Kepala BGN, Dadan Hindayana, menanggapi isu anggaran IT sebesar Rp 1,2 triliun untuk pengembangan SIPGN serta layanan managed service IT dan IoT.
• Ia menegaskan bahwa pemilihan mitra dan penggunaan anggaran tahun 2025 dilakukan secara transparan, diawasi ketat, dan sesuai regulasi.
• Keterlibatan Perum Peruri disebut sebagai langkah strategis, mengingat Peruri kini telah bertransformasi menjadi perusahaan teknologi dengan sistem keamanan tinggi.

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Isu besarnya anggaran teknologi informasi (IT) dalam program pemenuhan gizi nasional tengah menjadi sorotan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, akhirnya buka suara terkait kabar yang menyebut anggaran IT mencapai Rp 1,2 triliun.

Anggaran tersebut disebut akan digunakan untuk pengembangan Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) hingga layanan managed service untuk sarana IT dan Internet of Things (IoT).

Menanggapi hal ini, Dadan menegaskan bahwa seluruh proses, mulai dari pemilihan mitra strategis hingga penggunaan anggaran untuk tahun 2025, dilakukan secara transparan dan berada dalam pengawasan ketat.

Tak hanya itu, ia juga memastikan bahwa langkah tersebut telah mengacu pada regulasi yang berlaku, sehingga tidak dilakukan secara sembarangan.

“Keterlibatan Perum Peruri (PERURI) dalam program strategis ini adalah langkah terintegrasi negara."

"Perlu ditegaskan bahwa PERURI telah bertransformasi menjadi perusahaan teknologi high security,” ucap Dadan, dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).

Baca juga: Sosok Hendrikus Atlet MMA Tusuk Nus Kei hingga Tewas di Bandara, Sempat Bahas Soal Pembunuh: Brutal

Pernyataan ini sekaligus menegaskan peran Perum Peruri yang kini tidak hanya bergerak di bidang percetakan uang, tetapi juga telah berkembang menjadi perusahaan teknologi dengan sistem keamanan tinggi.

Dengan penjelasan tersebut, BGN berharap publik dapat memahami bahwa pengalokasian anggaran dilakukan untuk mendukung sistem yang terintegrasi dan aman dalam upaya pemenuhan gizi nasional.

Menurut Dadan, keterlibatan PERURI sesuai dengan mandat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2019 yang memberikan wewenang kepada PERURI sebagai penyedia solusi digital sekuriti bagi instansi pemerintah.

Status PERURI sebagai GovTech Indonesia berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2023 menjadi alasan utama mengapa lembaga ini dipercaya mengelola transformasi digital nasional (SPBE).

"Seluruh proses kerja sama dengan BGN dijalankan secara transparan, sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG)," tutur Dadan.

Baca juga: Siap Lawan! China Balas Ancaman Donald Trump, Siapkan Langkah Keras Hadapi Tekanan Tarif Impor AS

Dia memastikan tidak ada celah bagi penyimpangan karena ini menyangkut kedaulatan data gizi rakyat Indonesia.

Dari pagu anggaran yang tersedia, kata Dadan, realisasi saat ini dialokasikan untuk dua kebutuhan krusial.

"Pertama pengembangan aplikasi SIPGN yang mencakup berbagai modul dengan kisaran nilai Rp 550 miliar," ucap dia.