Imbas Kecelakaan KRL di Bekasi Timur, Dedi Mulyadi Minta Ormas Perlintasan Sebidang Diringkus

Ringkasan Berita:

• Dedi Mulyadi meminta polisi menertibkan ormas yang menguasai pelintasan sebidang di Kota Bekasi.
• Ia menegaskan bahwa aset publik tidak boleh dikuasai untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
• Pernyataan tersebut disampaikan saat kunjungan ke korban kecelakaan di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid.

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, angkat bicara terkait persoalan pelintasan sebidang di Kota Bekasi yang disebut-sebut dikuasai oleh organisasi kemasyarakatan (ormas).

Ia secara tegas meminta aparat kepolisian untuk segera mengambil tindakan penertiban terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan aset publik tersebut untuk kepentingan pribadi.

Menurut Dedi, pelintasan sebidang merupakan fasilitas umum yang seharusnya dapat digunakan oleh masyarakat secara bebas dan aman, tanpa adanya intervensi dari kelompok tertentu.

Ia menekankan bahwa tidak boleh ada pihak yang menguasai atau mengambil keuntungan dari aset publik.

Penegakan aturan dinilai penting guna mencegah potensi risiko serta menjaga ketertiban di lapangan.

Pernyataan tersebut disampaikan Dedi saat mengunjungi para korban kecelakaan kereta di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid pada Rabu (29/4/2026).

Baca juga: Pernyataan Mengejutkan Pengacara, Nadiem Dipaksa Hadiri Sidang Meski Sakit, Jaksa Tegas Membantah

Kunjungan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi Dedi untuk menyoroti berbagai persoalan yang berkaitan dengan keselamatan di perlintasan kereta, termasuk praktik-praktik yang dinilai merugikan masyarakat.

"Seluruh jajaran Polres Kota Bekasi segera ambil tindakan hari ini. Ini permintaan saya sebagai Gubernur Jawa Barat."

"Tidak boleh ada lagi ormas, premanisme yang menguasai aset-aset umum untuk kepentingan dirinya."

"Saya pikir, tingkat Polsek saja bisa menyelesaikan," ujar Dedi dikutip dari Kompas TV, Rabu.

Ia menilai, dalam jangka pendek pelintasan sebidang tersebut perlu dilengkapi palang pintu untuk meningkatkan keselamatan.

Menurut dia, pemasangan pengamanan itu harus segera dilakukan sembari menunggu pembangunan infrastruktur permanen.

"Akan dibangun flyover, kalau sudah dibangun flyover baru tidak diperlukan (palang) lagi.

Baca juga: Gencatan Senjata dengan AS Segera Berakhir! Iran Siapkan Kejutan Besar di Medan Perang

Tapi dalam jangka pendek, itu bisa digunakan palang pintu untuk pengamanan. Dalam seminggu ini harus sudah terpasang," katanya.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, Dinas Perhubungan telah mengambil alih penjagaan pelintasan yang sebelumnya dikuasai pihak non-resmi.

"Dishub hari ini sesuai dengan arahan Pak Gubernur, Dishub sudah mengambil alih untuk jaga pelintasan di dua pintu itu, di Ampera dan Bulak Kapal. Sementara, masih pakai (palang) manual," ucap Tri.

Pemerintah daerah menegaskan, pengambilalihan ini merupakan langkah awal untuk memastikan pengelolaan pelintasan sebidang berada di bawah otoritas resmi, sekaligus mencegah praktik pungutan atau penguasaan aset publik oleh kelompok tertentu.

Sebelumnya, tabrakan terjadi antara KRL jurusan Cikarang nomor PLB 5568A dengan KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir–Surabaya Pasar Turi sekitar pukul 20.52 WIB pada Senin malam.

Titik kejadian berada di emplasemen Stasiun Bekasi Timur KM 28+920.

Kecelakaan tersebut menyebabkan 16 orang perempuan penumpang KRL tewas.

Kemudian puluhan penumpang lainnya mengalami luka-luka.

Para korban saat ini menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan, antara lain RSUD Bekasi, RS Bella Bekasi, RS Primaya, RS Mitra Plumbon Cibitung, RS Bakti Kartini, RS Siloam Bekasi Timur, RS Hermina, serta RS Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat.

Sementara itu, sebanyak 240 penumpang KA Argo Bromo Anggrek dilaporkan selamat.

(Tribunnewsmaker.com/Kompas.com)