Polemik Program MBG! 97 SPPG DIY Mandek Akibat Pencairan Anggaran Tertunda: Dana Pusat Belum Cair

Ringkasan Berita:

• Program MBG di DIY menghadapi kendala serius setelah 97 SPPG menghentikan operasional akibat pencairan dana dari pemerintah pusat belum terealisasi.
• Gangguan ini membuat distribusi makanan bergizi untuk pelajar dan kelompok rentan ikut terhenti di sejumlah wilayah.
• Pemerintah daerah masih berkoordinasi, sementara kepastian pencairan anggaran dan kelanjutan program belum jelas.

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik setelah muncul laporan bahwa puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengalami hambatan operasional.

Sebanyak 97 SPPG di wilayah DIY disebut-sebut harus menghentikan sementara aktivitas pelayanan akibat pencairan anggaran dari pemerintah pusat yang belum terealisasi.

Kondisi ini berdampak langsung pada distribusi layanan makanan bergizi yang seharusnya diterima oleh para penerima manfaat, terutama pelajar dan kelompok rentan.

Sejumlah pengelola dapur layanan gizi mengaku terpaksa menghentikan produksi karena keterbatasan dana untuk membeli bahan pangan dan membayar operasional harian.

Situasi tersebut memicu kekhawatiran akan terganggunya keberlanjutan program yang selama ini digadang-gadang sebagai upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Di lapangan, beberapa titik layanan dilaporkan mulai kosong aktivitas dan tidak lagi melakukan distribusi makanan seperti biasanya.

Para petugas SPPG juga menyebutkan bahwa mereka masih menunggu kejelasan jadwal pencairan anggaran dari pihak terkait.

Keterlambatan ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai efektivitas tata kelola dan distribusi anggaran program strategis nasional tersebut.

Pemerintah daerah disebut telah menerima laporan dan berupaya melakukan koordinasi agar layanan dapat kembali berjalan normal.

Hingga kini, masyarakat masih menantikan kepastian solusi agar program MBG dapat kembali berjalan tanpa mengganggu kebutuhan gizi penerima manfaat.

Baca juga: Pengakuan mengejutkan Raffi Ahmad Usai Namanya Terseret Kasus Suap Bea Cukai, Bantah: Cuma Basa-basi

Seperti diketahui, Layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) di 97 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terpaksa dihentikan sementara mulai awal Juni.

Langkah penghentian operasional massal ini diambil lantaran pasokan anggaran dari pemerintah pusat belum kunjung diterima oleh masing-masing manajemen SPPG di daerah.

Sekda DIY sekaligus Ketua Percepatan MBG DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menjelaskan bahwa pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama tim satgas.

Berdasar hasil evaluasi tersebut, diketahui ada sebanyak 97 SPPG yang tersebar di seluruh wilayah DIY memilih tutup dapur untuk sementara waktu.

"Ternyata banyak ada 97. Ya banyak, ya karena virtual account-nya belum, jadi belum tertransfer. Persyaratan juga ada yang belum banyak terpenuhi," kata Ni Made Dwipanti Indrayanti saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (11/6/2026).

Ia merinci, dari total puluhan dapur yang lumpuh tersebut, sebanyak 42 SPPG murni berhenti beroperasi karena terkendala anggaran pusat yang belum turun.

Sementara itu, 55 SPPG sisanya dihentikan sementara waktu karena tersandung permasalahan lain, salah satunya kendala administratif yang belum rampung.

Made menyampaikan, Kabupaten Sleman menjadi wilayah dengan jumlah titik penutupan dapur mbg terbanyak di DIY, yakni menyentuh total 36 SPPG. Posisi berikutnya disusul oleh Kabupaten Gunungkidul dengan jumlah dapur yang berhenti sementara mencapai 22 SPPG.

"Permasalahan dana VA (virtual account) belum cair terkonsentrasi di Gunungkidul sebanyak 22 SPPG, Bantul 10 SPPG, dan Sleman," urai Made memetakan wilayah macet anggaran.

Meskipun puluhan dapur menghentikan pelayanan, Made menyebutkan secara keseluruhan total jumlah SPPG yang terdata dan dibangun di wilayah DIY sebenarnya berjumlah sangat besar hingga mendekati angka 400 unit.

"(Sekitar) 380-an atau 390-an hampir 400 cukup banyak," tutur Sekda DIY.

386 Dapur MBG di Provinsi Tetangga Sudah Ditutup akibat Masalah IPAL

Sengkarut program andalan pemerintah pusat ini tidak hanya terjadi di wilayah DIY. Sebelumnya diberitakan, Layanan Makan Bergizi Gratis juga sudah diberhentikan sementara di 386 SPPG yang beroperasi di wilayah Provinsi Jawa Tengah sejak tanggal 25 Mei 2026 lalu.

Berbeda dengan DIY yang tersendat masalah pencairan dana operasional, penutupan massal ratusan dapur umum di Jawa Tengah terpaksa dilakukan lantaran fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di ratusan dapur tersebut dinilai buruk dan belum memenuhi standar baku mutu lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sekretaris Satgas Percepatan MBG Jawa Tengah, Urip Sihabudin, mengatakan bahwa informasi valid mengenai penutupan ratusan titik layanan tersebut diperoleh langsung berdasarkan data dari Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Jawa Tengah.

"Data yang kami terima dari koordinator BGN Jateng itu ada 386 SPPG. Permasalahannya semuanya masalah IPAL yang belum memenuhi syarat," kata Urip Sihabudin saat diwawancarai melalui sambungan telepon, Selasa (9/6/2026).

(TribunNewsmaker.com/Kompas.com)