Bahas Beda Gaya Anies Vs Ahok Tanggapi Susunan Anggaran, Pertanyaan Najwa Shihab Ditepuk Tangani

Acara Mata Najwa membahas perihal beda sikap antara Anies Baswedan dan Ahok saat menanggapi susunan anggaran, pertanyaan Najwa Shihab Ditepuk tangani penonton.

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Perihal rancangan anggaran DKI Jakarta hingga kini masih menjadi sorotan publik.

Sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pun ikut menjadi perhatian.

Tak hanya itu saja, nama mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sempat dikaitkan.

Karena hal itu, Anies Baswedan dan Ahok mendadak menjadi perbincangan kala menyipaki anggaran DKI Jakarta.

Hal itu pun menjadi pembahasan di acara Mata Najwa yang dipandu Najwa Shihab pada Rabu 6 November 2019.

• Anies Baswedan Salahkan Sistem E-Budgeting Terkait Lem Aibon, Ahok: Pak Anies Terlalu Over Smart

Dalam acara Mata Najwa, dibahas mengenai perbandingan sikap yang diurai Anies Baswedan dan Ahok saat menyikapi anggaran DKI Jakarta.

Amin Subekti, Ketua TGUPP DKI Jakarta mencoba mengurai sikap Anies Baswedan ketika melihat adanya keganjilan anggaran.

Menurut Amin Subekti, Anies Baswedan justru akan mencoba memperbaiki semua dari dalam.

Hal itu dibuktikan dengan penyisiran langsung yang dilakukan Anies Baswedan saat mengetahui adanya kejanggalan dalam susunan anggaran.

"Memang gayanya Pak Anies seperti itu. Ketika melihat sesuatu yang tidak pada level yang seharusnya, seperti anggaran tadi, yang dilakukan adalah memperbaiki ke dalam.

Kita melakukan penyisiran, banyak sekali ditemukan hal-hal seperti itu," ucap Amin Subekti.

Mendengar jawaban Amin Subekti, anggota DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah memberikan tanggapannya.

Ima Mahdiah menyebutkan jika masyarakat sebenarnya harus tahu soal anggaran yang mereka usulkan.

Hal itu disebabkan, akses dari pemerintahan terkait anggaran menjadi kewajiban agar masyarakat bisa melihat sendiri.

"Anggaran ini kan totalnya banyak, masyarakat dari RT, RW, Musrembang kan mengusulkan.

Tapi mereka juga harus lihat, (usulannya) dianggarkan atau tidak. Makanya itu fungsi dari kita meng-upload biar masyarakat juga bisa jelas.

Apa yang sudah dianggarkan dan apa yang belum," ucap Ima Mahdiah.

Bahkan, Ima Mahdiah menganggap jika Anies Baswedan seperti menutup-nutupi fakta soal anggaran.

• Selain William Aditya, DPRD Fraksi PDIP juga Bongkar Anggaran Janggal Pasir Rp 52 M untuk Pendidikan

Menurut Ima, jika memang benar tak ada masalah, apa salahnya anggaran itu dibuka di hadapan publik.

"Karena saya lihat di sini Pak Anies kaya insecure.

Apa yang ditutup-tutupin ? Kalau tidak ada apa-apa ya sudah kita buka aja ke publik," imbuh Ima Mahdiah.

Tak hanya, Ima Mahdiah saja, anggota DPRD DKI Jakarta, William Aditya juga menanggapi pernyataan Amin Subekti.

William Aditya mengungkapkan jika akses publik untuk tahu soal anggaran itu terputus karena membahas soal uang.

"Itu Musrembang, rembug RW itu belum ngomongin duit.

Kalau udah ngomongin duit di KUA-PPAS dan RKPD, langsung ditutup aksesnya, transparansinya," urai William Aditya.

Penjelasan William Aditya pun ditanggapai Ima Mahdiah dengan mengurai gaya Ahok saat menanggapi rancangan anggaran.

Dikatakan oleh Ima Mahdiah, saat zaman Ahok, rancangan anggaran akan terbuka bahkan ketika baru sampai pada RKPD.

Saat itu, Ahok ingin masyarakat sendiri yang mengawal anggaran dan usulan yang telah mereka ajukan.

"Dibuka bahkan sejak RKPD, sebelum KUPPAS.

Karena di sini masyarakat bisa tahu, waktu itu Pak Ahok bilang, kita upload biar kelihatan.

Kalau di Musrembang sudah diusulkan, ketika di atas tidak dianggarkan kan bisa ketahuan, bisa menjadi info untuk Gubernur," ungkap Ima Mahdiah.

Namun, saat ini justru akses ditutup dan Ima Mahdiah menyayangkan sikap Anies Baswedan.

"Sebenarnya Pak Anies kalau mau terbuka dari zamannya RPKD, KUPPAS, yang seperti ini tidak akan terjadi," ucap Ima Mahdiah.

Mendengar penjelasan dari ketiga narasumber, lantas Najwa Shihab bertanya kembali kepada Amin Subekti.

Najwa Shihab bertanya mengenai transparansi Anies Baswedan.

"Jadi menilai transparansi itu apakah salah satunya ketika seluruh rancangan itu bisa diakses oleh publik ?" tanya Najwa Shihab.

Amine Subekti, menjawab jika pemerintahan Anies Baswedan sudah mencoba untuk bersikap transparan.

"Masing-masing orang boleh punya pendapat, bebas saja.

Tapi kami memegang pakem-pakem dalam proses penganggaran.

Anggaran itu kan produk dari dua belah pihak, eksekutif dan legislatif. Kemudian ketika sudah dibahas, itulah yang disebut anggaran.

Dan kita pasti transparan, dari tahun-tahun sebelumnya juga kita transparan," pungkas Amin Subekti.

Seolah belum puas dengan jawaban Amin Subekti, Najwa Shihab pun kembali mencecar.

Najwa Shihab mempertanyakan kenapa periode Anies dan Ahok berbeda dalam hal transparansi.

"Kenapa periode sebelumnya di-upload, sekarang tidak, alasannya ?" tanya Najwa Shihab.

"Tahun sebelumnya, 2017 juga kita upload sebenarnya. Setelah jadi kita upload," pungkas Amin Subekti.

"Sebelum jadi ?" tanya Najwa Shihab lagi.

"Ya sebelum jadi kan masih proses pembahasan kan, memang belum final," jawab Amin Subekti.

"Tapi periode yang lalu bahkan belum final pun bisa diakses dan sekarang kenapa mundur ?" tanya Najwa Shihab.

"Enggak mundur. Saya kita kita ingin menghargai proses penganggaran yang ada saja," ujar Amin Subekti.

Mendengar jawaban Amin, Najwa Shihab kembali bertanya dengan pertanyaan yang cukup menohok.

"Menghargai DPRD tapi tidak menghargai publik ketika publik tidak boleh mengakses ?" tanya Najwa Shihab.

Tak ayal, pertanyaan Najwa Shihab sontak membuat para penonton bertepuk tangan dengan meriah.

"Bukan begitu. Kita menghargai semua. Publik itu sudah dilibatkan dari awal," jawab Amin Subekti.

"Ketika diminta seknas Fitra (melayangkan surat untuk lihat dokumen KUA-PPAS), ditolak, itu kenapa ?" tanya Najwa Shihab.

"Tadi lagi jawabannya, (karena bahasan soal anggaran) masih belum final kan," pungkas Amin Subekti.

Namun, jawaban Amin Subekti justru kembali dicecar oleh Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Misbah Hasan.

"Tapi itu kan sebenarnya hak warga untuk mendapatkan dokumen meskipun itu belum final. Meskipun itu masih rancangan.

Karena menurut UU KIP, dokumen rancangan itu menjadi dokumen yang serta merta diberikan kepada masyarakat," cecar Misbah Hasan.

Berikut video lengkapnya: