Alasan William Aditya Berani Bongkar Anggaran APBD DKI hingga Dilaporkan, Singgung Soal Transparansi
William Aditya Sarana mengungkapkan alasan kenapa dirinya berani membongkar anggaran janggal pada APBD DKI Jakarta, hingga dirinya dilaporkan.
Editor: Listusista Anggeng Rasmi
lihat foto
"Apa yang kami lakukan pun semata-mata untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat," tambahnya menjelaskan.
Baginya, keterbukaan anggaran dalam pembahasan APBD 2020 merupakan harga mati yang tidak bisa ditolerir lagi.
Untuk itu, William menyebut, pihaknya akan terus memperjuangan prinsip keterbukaan pemnahasan anggaran.
"Satu prinsip yang enggak bisa dilanggar atau prinsip yang tidak bisa kami tolerir adalah transparansi anggaran. Menurut saya, itu harga mati, sudah final," kata William.
Terkait dengan laporan dugaan pelanggaran etik yang dituduhkan kepadanya, William mengaku menghargai laporan tersebut.
Ia pun menyerahkan keputusan soal laporan itu kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta.
"Kami menghargai, memang ini hak masyarakat laporkan ke BK dan BK juga memiliki fungsi dan kewenangan untuk mengklarifikasi apa yang terjadi dengan laporan tersebut. Jadi proses yang memang harus dilalui, ini prosedural," tuturnya.
Seperti diketahui, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) melaporkan politisi PSI William Aditya Sarana ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta.
Pasalnya, William dianggap melanggar kode etik karena membongkar anggaran ganjil dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.
Dalam siaran tertulisnya, LSM ini menilai William sebagai biang keladi kegaduhan di tengah masyarakat soal anggaran DKI Jakarta.
Selain itu, William juga dituding menimbulkan citra buruk bagi mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan.
"Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang seolah-olah dianggap tidak transparan," kata Ketua Mat Bagan Sugiyanto, Selasa (5/11/2019).
Ketua BK DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi pun mengatakan, bila William terbukti bersalah, sejumlah sanksi telah menantinya.
"Sanksi bisa teguran lisan, teguran tertulis, dan bisa juga pemberhentian kalau jenis pelanggarannya luar biasa," ucapnya, Selasa (5/11/2019). (TribunNewsmaker/*)
Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun Jakarta dengan judul William PSI Ungkap Alasan Bonggar Lem Aibon di Media Sosial, Singgung Soal Edukasi Masyarakat
