Alasan William Aditya Berani Bongkar Anggaran APBD DKI hingga Dilaporkan, Singgung Soal Transparansi
William Aditya Sarana mengungkapkan alasan kenapa dirinya berani membongkar anggaran janggal pada APBD DKI Jakarta, hingga dirinya dilaporkan.
Editor: Listusista Anggeng Rasmi
lihat foto
William Aditya Sarana mengungkapkan alasan kenapa dirinya berani membongkar anggaran janggal pada APBD DKI Jakarta, hingga dirinya dilaporkan.
TRIBUNNEWSMAKER.COM - Nama anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Aditya Sarana masih menjadi sorotan publik.
William Aditya berani membongkar anggaran janggal yang diusulkan Pemprov DKI.
William Aditya Sarana begitu gencar menyampaikan anggaran yang dinilai ganjil seperti pembelian lem Aibon sebesar Rp 82 miliar pada rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta.
Tidak hanya lem aibon yang disorot, pulpen hingga anggaran pengadaan komputer juga dikritik oleh William Aditya Sarana.
Anggaran Rp 121 miliar untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan juga turut disorot oleh William Aditya.
Kritikan William Aditya yang menyangkut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tersebut sampai membuatnya dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI.
William Aditya dinilai melanggar kode etik.
William dinilai melanggar kode etik karena mengunggah dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) ke media sosial salah satunya Twitter.
Meski dokumen itu milik publik, namun upaya yang dilakukan William dianggap tidak etis karena dokumen itu belum dibahas dalam forum resmi antara eksekutif dengan legislatif.
Lulusan Fakultas Universitas Indonesia itu diketahui selalu menggunakan media sosial sebagai sarananya menyampaikan informasi kepada masyarakat.
"Media sosial itu kan platform yang paling murah, yang paling gampang untuk kami komunikasi ke konstituen," ucapnya, Selasa (12/11/2019).
Ia pun menyebut, alasannya kerap mengunggah temuannya itu ke media sosial ialah untuk mengedukasi masyarakat soal anggaran Pemprov DKI Jakarta.
Pasalnya, anggaran tersebut berasal dari rakyat dan warga Jakarta berhak tahu dana itu digunakan untuk menjalankan program apa saja yang dicanangkan Pemprov DKI.
"Saya merasa sebagai anggota DPRD mempunyai hak untuk mengedukasi publik terkait apalagi ini soal anggaran," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
