Bikin Heboh,Ini 4 Kebijakan Baru Mendikbud Nadiem di Tahun 2020, Hapus UN hingga Pilihan Ganda

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, memiliki beberapa gebrakan baru usai dilantik sebagai Mendikbud oleh Presiden Joko Widodo.

Beberapa di antaranya adalah mengganti Ujian Nasional (UN) dengan sistem penilaian baru dan mengubah konsep pilihan ganda di Ujian Sekolah.

Selain itu, kebijakan soal Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

Berikut perinciannya:

• Kurikulum hingga Film, Inilah 15 Fungsi Kemendikbud di Era Nadiem Makarim

Ganti UN

Diberitakan Kompas.com (13/12/2019), Mendikbud Nadiem Makarim akan mengganti UN dengan asesmen kompetensi dan survei karakter.

Hal itu diungkapkan Nadiem Makarim dalam rapat bersama Komisi X DPR di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Kedua penilaian tersebut imbuhnya, sebagai penyederhanaan dari UN.

Dengan demikian, format UN per mata pelajaran mengikuti kelengkapan silabus daripada kurikulum yang akan dihapus.

Lebih lanjut, Nadiem juga menjelaskan terdapat tiga alasan mengapa UN diganti dengan kedua penilaian tersebut.

Di antaranya adalah UN dinilai terlalu fokus pada kemampuan menghafal dan membebani siswa, orang tua dan juga guru.

Lalu, UN juga dinilai tidak menyentuh kemampuan pengembangan kognitif dan karakter siswa.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Melalui kebijakan yang disebutnya dengan "Merdeka Belajar", Menteri Nadiem akan menyederhanakan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Beberapa komponen pun akan dipangkas.

Guru akan memiliki kebebasan dalam memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP.

Tiga komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen.

• Nadiem Makarim Hapus UN, Berikut 5 Faktanya, Didukung Kepala Daerah hingga Dikritik Jusuf Kalla

Ubah sistem zonasi PPDB

Selain itu, Nadiem Makarim juga mengubah sistem zonasi yang selama ini kerap menimbulkan masalah.

Walaupun diubah, Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang lebih fleksibel.

Nantinya komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa menimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen.

Sedangkan jalur prestasi atau sisanya sebesar 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah.

Untuk merealisasikan sistem zonasi tersebut, Nadiem Makarim menyatakan akan menyerahkan kepada kebijakan peraturan di daerah.

Kemendikbud hanya menyiapkan kisi-kisinya.

Selain mengganti UN, Nadiem Makarim juga ingin merubah konsep pilihan ganda di Ujian Sekolah.

Hal tersebut sebagaimana diberitakan Kompas.com (24/12/2019).

Nadiem Makarim mengatakan, dengan mempertahankan sistem Ujian Sekolah dengan pilihan ganda, nantinya akan menutup pengembangan diri siswa.

Namun, sekolah lah yang berinovasi untuk mengubah konsep Ujian Sekolah di program Merdeka Belajar.

Ia mempersilakan bagi sekolah yang telah siap, untuk melakukan konsep penilaian Ujian Sekolah baru.

• Nadiem Makarim Resmi Hapus Ujian Nasional di Tahun 2021, Telah Siapkan Pengganti UN dengan Ini

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa masing-masing sekolah yang menentukan kesiapan untuk merubah konsep penilaian berbasis pilihan ganda.

Selain itu, perubahan ini menurutnya risikonya sangatlah rendah. Dengan demikian, guru-guru dapat melakukan introspeksi diri. (Kompas.com/Dandy Bayu Bramasta)

Artikel Ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Ramai soal Kebijakan Nadiem, dari Hapus UN hingga Konsep Pilihan Ganda

Nadiem Makarim Resmi Hapus Ujian Nasional di Tahun 2021, Telah Siapkan Pengganti UN dengan Ini

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Nadiem Makarim akhirnya resmi menghapus ujian nasional untuk tahun 2021.

Nadiem Makarim pun mengungkapkan pengganti dari Ujian Nasional.

Apakah itu?

Ujian Nasional tahun 2021 resmi dihapus, Nadiem Makarim telah ungkap pengganti UN, ternyata ini pengganti yang tengah dipersiapkan!

Seperti yang diketahui, Nadiem Makarim telah mengungkapkan wacana mengenai penghapusan Ujian Nasional untuk tahun 2021.

Kini, Nadiem Makarim resmi menghapus Ujian Nasional di tahun 2021.

Nadiem meresmikan penghapusan tersebut hari ini, Rabu, 11 November 2019.

Sebelumnya, Nadiem kemudian menjelaskan bahwa wacana penghapusan UN saat ini masih dikaji, dievaluasi dan dilakukan penilaian.

Namun, Ujian Nasional untuk tahun 2020 masih akan dilangsungkan.

Hal itu karena pelajar yang menjalani Ujian Nasional di tahun 2020 sudah mempersiapkan diri masing-masing.

kini Nadiem Makarim pendiri Gojek benar-benar akan menghapusnya.

Lalu apa gantinya?

1. Pengganti UN Ala Nadiem Makarim

Dikutip dari Tribunnews.com, Menteri Nadiem Makarim akhirnya membeberkan program pengganti ujian nasional (UN).

Nadiem memastikan bahwa program UN akan tetap dilaksanakan pada 2020.

Namun, pada 2021 program ini akan digantikan dengan pertimbangan telah dilakukan persiapan oleh pihak sekolah dan siswa untuk menghadapinya.

"Pada tahun 2021, UN itu akan diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter," ujar Nadiem saat Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019). 

Nadiem Makarim saat Rapat Koordinasi be" width="" height="" />

Mendikbud Nadiem Makarim saat Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

"Untuk 2020, UN akan dilaksanakan sesuai seperti tahun sebelumnya. Jadi 2020, bagi banyak orang tua yang sudah investasi buat anaknya belajar mendapat angka terbaik di UN itu silakan lanjut untuk 2020. Tapi itu hari terakhir UN seperti format sekarang diselenggarakan," tutur Nadiem.

Perubahan program UN ini termasuk dalam empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”.

Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

2. Diterapkan Mulai 2021

Mneteri Nadiem menjelaskan UN untuk tahun 2020 akan tetap terlaksana.

Nanti di tahun berikutnya yaitu 2021, takkan lagi ada pelaksanaan Ujian Nasional.

Seperti yang selama ini terlaksana.

Penghapusan Ujian Nasional merupakan salah satu dari empat program pokok Menteri Nadiem Makarim.

Program Merdeka Belajar. 

Nadiem juga mengizinkan para orang tua tetap melanjutkan program bimbingan untuk UN anaknya. 

3. Tanggapan DPR

Komentar DPR soal Wacana Hapus UN 

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PPP, Illiza Sa'aduddin DJamal menyebut pihaknya menyambut baik wacana Mendikbud tersebut.

"Wacana yang disampaikan menteri kita, Pak Nadiem, kami menyambut baik dan mendorong itu agar ada kajian secara menyeluruh," ungkap Illiza dalam acara 'Sapa Indonesia Akhir Pekan' yang diunggah dalam kanal Youtube Kompas TV, Sabtu (30/11/2019) lalu. 

Sebelumnya, Anggota Komisi X DPR itu menyampaikan, wacana penghapusan UN menjadi kesempatan untuk mengevaluasi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), secara menyeluruh.

"Saya melihat ini adalah kesempatan untuk melakukan kajian evaluasi secara menyeluruh terhadap keberadaan UNBK ini sendiri," ujarnya.

Pasalnya, menurut Illiza, saat ini terjadi ketimpangan yang luar biasa antara pendidikan di perkotaan dan di pedesaan.

Terlebih, jika dibandingkan dengan wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

Ketimpangan yang dimaksud meliputi ketimpangan pendidikan hingga kemampuan guru. 

"Karena memang kita melihat ketimpangan kualitas pendidikan, infrastruktur, dan kemampuan gurunya sendiri."

"Terjadi ketimpangan yang luar biasa antara wilayah perkotaan dan perdesaan, apalagi 3T," jelas Illiza.

Melihat hal tersebut, menurut Illiza, keberadaan UNBK bukanlah solusi yang baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

"Karena ada ketimpangan ini, keberadaan UNBK sendiri tidak memberikan jawaban baik terhadap kualitas pendidikan itu sendiri," katanya.

Oleh karena itu, Illiza mengatakan pihaknya menyambut baik wacana tersebut.

"Karena memang persoalan pendidikan ini menjadi persoalan utama, bagaimana melahirkan SDM unggul yang diinginkan presiden kita, itu semua berbasis dari pendidikan itu sendiri," jelasnya.

Sementara itu, Illiza menilai pelaksanaan UNBK pun mengeluarkan dana yang tidak sedikit.

"Kita melihat dari sisi anggaran juga, pelaksanaan UNBK itu sendiri menghabiskan anggaran yang cukup banyak."

"Jadi artinya ketika bicara tentang pemerataan, SDM, sarana-prasarana, ya mungkin anggaran itu juga meningkatkan kesejahteraan guru," ujarnya. 

(Tribunnewsmaker/*)

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun Timur dengan judul BREAKING NEWS: Ujian Nasional Resmi Dihapus, Mendikbud Nadiem Makarim Ganti Dengan Ini