Alasan Prabowo Berhati-hati soal Natuna, Tak Ingin Dipersepsikan Menggunakan Jalur Militeristik

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengakui, Prabowo Subianto sangat berhati-hati soal urusan perseteruan dengan China di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Prabowo, sebut Dahnil Anzar, tidak ingin terkesan keras dan dipersepsikan menggunakan jalur militeristik dalam upaya penyelesaiannya agar hubungan diplomatik jangka panjang dengan China tidak terganggu.

"Kalau pendekatannya militer, itu justru bisa merusak diplomasi kita.

Justru yang bisa dipersalahkan adalah kita," ujar Dahnil Anzar di Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

• Prabowo Kunjungan Bilateral ke 3 Negara dalam Sebulan, Yunarto Wijaya: Menhan Jalan-jalan Mulu Yak

Kegaduhan dalam negeri akibat ketidakpahaman masyarakat mengenai urusan hak berdaulat serta kedaulatan di ZEE Indonesia pun tidak terhindarkan.

Dahnil Anzar menegaskan, persoalan di ZEE Indonesia adalah pelanggaran hak berdaulat.

Oleh sebab itu, langkah yang ditempuh berbeda dibandingkan ketika yang dilanggar adalah kedaulatan.

"Nah ini kan cara-caranya kalau hak berdaulat, cara-cara diplomasi dan macam-macam," terang Dahnil Anzar.

Meski demikian, Dahnil Anzar memastikan, Prabowo Subianto tetap tegas soal persoalan tersebut.

Prabowo menyayangkan China yang mengklaim ZEE Indonesia, tepatnya di perairan Natuna.

Apalagi konflik itu terjadi setelah Prabowo Subianto berkunjung ke Negeri Tirai Bambu itu pada 15 Desember 2019.

Dahnil juga memastikan, Prabowo tetap intens berkomunikasi dengan pemerintah China, khususnya pada saat kapal nelayan dan Coast Guard China melanggar area ZEE Indonesia.

Dalam komunikasi itu, Prabowo disebut meminta penyelesaian dengan cara-cara yang baik bagi kedua negara.

"Jadi, klaim China ini tidak elok bagi hubungan diplomasi kita.

Nah itu yang disampaikan Pak Prabowo dan Pak Prabowo menyayangkan ya sebenarnya setelah kunjungan beliau ada peristiwa ini," kata dia.

• Dikritik Tak Tegas Soal Natuna, Begini Tanggapan Prabowo Subianto, Minta Tak Panaskan Suasana

Secara khusus, Prabowo berkomunikasi intens dengan KKP. Ia mendorong KKP membuka akses nelayan Indonesia untuk bisa melaut di Natuna.

"Karena apa, karena aktivitas ekonomi yang tinggi di daerah itu akan membuat deklarasi bahwasanya de facto itu milik kita, hak berdaulat milik kita," tegas Dahnil.

Diberitakan, sejumlah kapal ikan China diketahui memasuki perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Kapal-kapal tersebut masuk ke perairan Indonesia pada 19 Desember 2019.

Kapal-kapal China yang masuk dinyatakan telah melanggar exclusive economic zone (ZEE) Indonesia dan melakukan kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF).

Selain itu, Coast Guard China juga dinyatakan melanggar kedaulatan di perairan Natuna karena China mengklaim sepihak. (Kompas.com/Achmad Nasrudin Yahya)

Artikel Ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Ini Penyebab Prabowo Berhati-hati untuk Urusan Klaim China di Natuna

Dikritik Tak Tegas Soal Natuna, Begini Tanggapan Prabowo Subianto, Minta Tak Panaskan Suasana

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait kritik terhadap dirinya yang dinilai tak tegas soal konflik Natuna.

Kritik tersebut disampaikan oleh juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid.

Muhammad Kholid menuturkan bahwa Prabowo harus bertindak tegas dan tidak boleh menganggap enteng masalah kedaulatan bangsa.

"Pak Prabowo sebagai Menhan tidak boleh anggap isu kedaulatan sebagai isu yang enteng. Santai. Sikapnya harus tegas dan punya wibawa. Kalau lembek, santai-santai, bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain karena tidak punya keberanian dalam bersikap," ujar Kholid dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (4/1/2020).

Selain untuk Prabowo Subianto, Muhammad Kholid juga menyampaikan kritikan pada pemerintah.

Muhammad Kholid meminta pemerintah bersikap keras dan tak boleh lembek terhadap China soal sengketa perairan Natuna.

"Jika sudah menyangkut kedaulatan negara, pemerintah harus bersikap keras dan tegas. Tidak boleh lembek meskipun kepada negara sahabat seperti Tiongkok," kata Kholid.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi juga mengaku sangat merindukan sikap tegas Prabowo ketika kedaulatan bangsa terusik di Natuna.

Saat ini, kata Dedi, Prabowo menjadi Menteri Pertahanan RI dan diminta bertindak ketika kedaulatan bangsa terusik di Natuna, Kepulauan Riau.

"Pak Prabowo kami mendambakan kegarangan Bapak ketika nasionalisme dan kedaulatan bangsa terusik," kata Dedi kepada Kompas.com, Sabtu (4/1/2020).

Prabowo Subianto pun menanggapi kritikan yang dilemparkan padanya tersebut.

• Fadli Zon Dicecar Soal Sikap Prabowo Tentang Natuna, Jawabannya Buat Najwa Shihab Senyum-senyum

• Najwa Shihab Tanya Senjata untuk Usir Kapal China di Natuna, Kepala Bakamla Beri Jawaban Tak Terduga

• Fakta Kunjungan Presiden Jokowi ke Natuna, Masuk Teritorial NKRI, Beri Sertifikat Tanah ke Warga

Prabowo mengaku tak mempermasalahkan opini negatif yang diarahkan kepada dirinya.

"Enggak apa-apa (dianggap lembek)," kata Prabowo usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

"Silahkan saja bicara kita kan negara demokrasi orang boleh bicara apa saja," tambah Prabowo.

Prabowo sebelumnya dianggap tak tegas karena meminta semua pihak menyikapi penerobosan kapal China di perairan Natuna dengan santai dan cool.

Setelah kritik yang berdatangan dari berbagai pihak, Prabowo tak berubah sikap.

Ia meminta semua pihak untuk tidak memanas-manasi suasana dan tetap menyikapi penerobosan ini dengan santai.

Sebab, Prabowo menjelaskan bahwa yang dimasuki oleh kapal China bukan merupakan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia, bukan wilayah teritorial.

"Jadi kalau wil teritorial itu kedaulatan, itu 12 mil (dari lepas pantai). Lebih dari dari itu adalah ZEE dan kapal manapun boleh masuk keluar," kata Prabowo.

Hanya saja, Prabowo menegaskan tak boleh ada kapal yang menangkap ikan di wilayah ZEE Indonesia.

Jika kapal asing ingin menangkap ikan di wilayah itu, maka harus mendapat izin dari pemerintah RI.

Ia pun menilai bisa saja pemerintah RI dan China melakukan negosiasi.

"Nah ini kan bisa diselesaikan, kita bisa negosiasi dan sebagainya. Ya kita cool saja selalu saya katakan," kata Ketua Umum Partai Gerindra ini.

• Komentari Statment Prabowo Soal Natuna, Jawaban Fadli Zon Buat Kepala Bakamla Tertawa

• Ramai Soal Natuna, Mahfud MD Tolak Jalur Diplomasi & Sebut Tak Akan Perang Lawan Cina, Ini Alasannya

• Soal Kapal Asing Masuk Perairan Natuna, Susi Pudjiastuti: Negara Tak Boleh Lindungi Pencurian Ikan

Salah satu kritik terhadap Prabowo datang dari Partai Keadilan Sejahtera, partai yang mengusung Prabowo di pilpres 2014 dan 2019 lalu.

Presiden PKS Sohibul Iman menilai pernyataan Prabowo soal masalah Natuna tidak tegas.

Sohibul meminta, Prabowo menyikapi konflik Natuna sesuai pernyataan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang tegas menyatakan memperketat penjagaan dan menolak klaim China atas perairan Natuna.

"Ikuti saja seperti yang disampaikan ibu Retno. Jelas, ibu Retno pesannya jelas, diksi yang dipakai juga bagus. Jadi kalau diksinya dia sahabat, jangan dibesar-besarkan, itu ga ada ketegasan sama sekali, walau kemudian alasan ini adalah bagian dari diplomasi," ujar Prabowo. (TribunNewsmaker.com/*)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Dikritik Tak Tegas soal Natuna, Ini Respons Prabowo