4 Kebijakan Anies Baswedan Ini Bertentangan dengan Pemerintah Pusat, Normalisasi hingga Formula E
Inilah deretan kebijakan era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang bertentangan dengan pemerintah pusat.
Editor: Listusista Anggeng Rasmi
lihat foto
TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah deretan kebijakan era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang bertentangan dengan pemerintah pusat.
Sejumlah kebijakan Anies Baswedan tersebut diantaranya ada normalisasi hingga formula E.
Ada juga yang sampai saat ini kebijakan tersebut menuai polemik.
Seperti yang diketahui, Anies Baswedan kerap berbeda pendapat dengan pemerintah pusat.
Ada sejumlah program dan keputusan yang berujung saling adu argumen antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
• Soroti Toa Anies Baswedan, DPRD DKI Nilai Alat Deteksi Bencana Karya Siswa SMK Gowa Lebih Rasional
Beberapa kebijakan Anies Baswedan mendapat pertentangan dari pemerintah pusat.
Publik juga turut menyoroti kebijakan yang dibuat Anies Baswedan.
Seperti soal revitalisasi Monas.
Hal itu menuai polemik.
Banyak yang khawatir jika nantinya sekitar Monas akan mengalami banjir.
Apa saja kebijakan Anies Baswedan yang bertentangan dengan pemerintah pusat ?
Berikut deretan kebijakan Anies yang ditentang pemerintah pusat:
1. Soal normalisasi
Salah satu hal yang jadi perbincangan di awal tahun 2020 adalah masalah banjir besar yang melanda DKI Jakarta.
Antisipasi banjir oleh Pemprov DKI Jakarta pun dipertanyakan lantaran banyaknya wilayah yang terendam.
