Pemerintah Bakal Gelar Rapat Bahas Kemungkinan Lockdown Jabodetabek, Begini Skemanya

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi membahas kemungkinan lockdown yang akan dilakukan di Jabodetabek.

Terus bertambahnya pasien positif corona membuat pemerintah harus mengambil sejumlah tindakan.

Lockdown disinyalir menjadi salah satu cara untuk menekan penyebaran virus corona di Indonesia.

Sejumlah daerah bahkan sudah mulai memberlakukan lockdown untuk mengantisipasi mewabahnya virus corona agar tidak meluas.

Beberapa negara di dunia juga sudah lebih dulu memberlakukan lockdown.

Seperti India, Italia, Malaysia, dan masih banyak lagi.

• Daerah-daerah di Indonesia Ini Sudah Terapkan Local Lockdown, Akses Ditutup & Karantina Ketat

• Soal Kabar Lockdown Local di Kota Tegal, Ganjar Pranowo : Hanya Isolasi Terbatas

Namun di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan social distancing untuk menekan laju penyebaran Covid-19.

Masyarakat diminta untuk tetap berada di rumah agar tidak tertular atau menularkan virus corona.

Kendati demikian, masih ada beberapa orang yang nekat keluar rumah dan tak mempedulikan social distancing.

Untuk menekan laju penyebaran virus corona, pemerintah pun akan membahas wacana lockdown di sejumlah daerah di Indonesia.

Budi Setiyadi memaparkan pemerintah kian membuka kemungkinan diberlakukannya lockdown atau karantina total kawasan DKI Jakarta serta Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Hal tersebut menyusul kian merebaknya wabah virus corona dengan jumlah positif terinfeksi yang kian bertambah setiap hari.

• Angie Virgin Ungkap Kondisi Saat Inggris Lockdown, Rajin Cuci Tangan Hingga Siapkan Kamar Suami

• Tegal Jadi Kota Pertama Umumkan Lockdown, Wali Kota: Lebih Baik Saya Dibenci Daripada Maut Menjemput

Budi mengatakan, pihaknya telah menyiapkan skema sekaligus skenario yang akan diberlakukan jika Jakarta mulai menutup akses masuk dan keluar Jakarta.

Esok hari pihaknya pun akan melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang saat ini juga menjabat sebagai Plt Menteri Perhubungan.

"Besok ada rapat, di rapat itu kita harapkan, saya merekomendasikan dalam rapat itu kalau bisa Jakarta, Jabodetabek itu sudah di karantina. Tapi tergantung rapat dengan Pak Menko Maritim," ujar Budi ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (29/3/2020).

"Tapi kami sudah siapkan skemanya saja, kalau rapat besok sudah tidak boleh keluar, protokolnya seperti itu," ujar dia.

Adapun pembatasan akses keluar dan masuk di Jakarta merupakan langkah lanjutan yang dilakukan pemerintah menyusul masih banyak masyarakat yang melakukan lebih cepat ke kampung halaman akibat virus corona.

Budi pun mengatakan, pihaknya telah berbicara dengan Korlantas Polri serta Polda Metro Jaya mengenai skenario karantina Jakarta tersebut.

Secara teknis, pihak kepolisian dan dinas perhubungan di setiap wilayah juga telah memiliki skema sekaligus titik-titik yang akan ditutup aksesnya.

Saat ini pun menurut Budi, yang utama adalah mementingkan keselematan masyarakat luas sekaligus mempersempit penyebaran virus corona.

"Itu yang utama, kalau memperdebatkan masalah ekonomi terus nggak akan ketemu," ujar dia.

Sebelumnya, Kemenhub telah melaporkan adanya masyarakat yang melakukan mudik ke berbagai daerah, meski pemerintah telah mengeluarkan imbauan untuk tidak melaksanakan mudik.

• Warga Nekat Keluyuran saat Lockdown, Walikota Italia Singgung soal Will Smith di Film I Am Legends

• Perbedaan Social Distancing dengan Lockdown, Kenali Langkah untuk Tekan Laju Corona

Saat itu Budi mengatakan, pelaksanaan mudik lebih cepat tersebut terlihat dengan meningkatnya jumlah penumpang di berbagai terminal sejak tanggal 20 hingga 22 Maret 2020.

Menurut dia, fenomena itu terjadi akibat melambatnya roda perekonomian Jakarta yang diakibatkan merebaknya virus corona.

Hal tersebut mendorong pekerja khususnya di sektor informal untuk pulang ke kampung halaman masing-masing.

"Ini terjadi mudik sebelum waktunya karena memang terjadi penurunan kegiatan di Jakarta. Sekarang kan kita ada penurunan dari berbagai aspek kegiatan ekonomi. Sehingga pekerja dari sektor informal, yang kita amati dari tanggal 20-22, ada beberapa terminal tipe A yang mengalami lonjakan penumpang yang datang dari Jabodetabek," tutur Budi dalam video conference, Jumat (27/3/2020). (TribunNewsmaker.com/*)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Besok, Pemerintah Rapat Bahas Kemungkinan Lockdown Jabodetabek

dan di Tribunnews.com Terkait Wacana Lockdown Jabodetabek, Pemerintah Bakal Gelar Rapat Hari Ini, Begini Skemanya

Sri Mulyani Tanggapi Wacana Lockdown Indonesia karena Virus Corona, 'Anggaran Siap, Logistik Belum'

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Pemerintah Indonesia sampai saat ini belum mengambil keputusan lockdown untuk mengantisipasi penyebaran virus corona.

Beberapa negara yang dianggap sebagai pusat persebaran virus corona sendiri sudah menerapkan sistem tersebut.

Negara-negara yang sudah menerapkan lockdown diantaranya yakni Italia, China, Prancis, Denmark, Filipina, Irlandia, hingga Malaysia.

Meski virus corona telah menyebar di berbagai daerah, Indonesia belum mengambil keputusan lockdown.

Ada banyak pertimbangan yang harus dipikirkan sebelum menutup akses dan mengisolasi diri secara penuh untuk mengantisipasi virus corona.

Padahal di Indonesia sendiri penyebaran virus corona cukup cepat.

• Singgung Soal Pilihan Lockdown untuk Atasi Corona, SBY: Tujuannya Satu, Menyelamatkan Masyarakat

• Hari Pertama Lockdown di Malaysia Gagal Total, Pelanggaran Banyak, Dewan Murka Ancam Beri Sanksi

Terhitung sampai Kamis 19 Maret 2020, sudah ada 227 pasien positif terpapar virus corona.

Dari 227 pasien yang positif corona, 11 diantaranya sembuh dan 19 orang meninggal dunia.

Pertambahan jumlah pasien yang cukup pesat tak membuat pemerintah menerapkan sistem lockdown.

Pemerintah Indonesia hanya menerapkan sistem social distancing untuk mencegah penyebaran.

Mengenai wacana lockdown Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan tanggapannya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dari sisi anggaran pihaknya mengaku selalu siap mendukung berbagai kemungkinan termasuk lockdown.

• Jusuf Kalla Sarankan Lockdown, Jokowi Menolaknya, Mana yang Terbaik Buat Lawan Corona? Simak Ini

• Detik-detik Melanie Subono Keluar dari Spanyol Sebelum di Lockdown, Cucu Habibie Siap Isolasi Diri

Namun demikian, pemerintah masih memutar otak untuk kesediaan sumber daya manusia dalam kaitannya dengan distribusi bahan logistik jika terjadi lockdown.

"Kita posisinya terus mendukung jangan sampai kekurangan resources. Masalahnya bukan uang tapi SDM utk logistic delivery, bagaimana menyampaikan kebutuhan pokok mereka supaya bisa mendapatkan kebutuhna pokok. Ini jadi pusat perhatian dari gugus tugas," ujar dia ketika melakukan video conference di Jakarta, Rabu (18/3/2020).

Lebih lanjut dirinya pun menjelaskan, Kemenkeu tengah berkoordinasi dengan BNPB dalam mempersiapkan berbagai skenario penanganan virus corona ini.

Skenario tersebut termasuk penanganan di desa juga di lokasi dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi.

"Kalau BNPB memutuskan isolasi, pasti sudah dipikirkan juga bagaimana supporting growth. Bahkan sampai masalah ke desa. Kalau di desa, di mana permukiman cukup padat social distance sulit dilakukan," ujar dia.

Wanita yang menjabat sebagai Menteri Keuangan selama dua periode itu pun menjelaskan, saat ini pemerintah pusat juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk bereaksi secara cepat untuk meminimalkan penularan virus corona.

"Jadi leadership tiap pemda sangat penting untuk minimalkan penularan, penyebaran, dan untuk bisa menciptakan mekanisme respons efektif, apakah self isolation, karantina, atau masuk puskesmas, rumah sakit, itu pilihan-pilihan yang kita lihat," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melarang pemerintah daerah untuk melakukan lockdown atau karantina wilayah dalam menghadapi penyebaran virus corona yang menyebabkan penyakit Covid-19.

Jokowi menegaskan bahwa kebijakan lockdown hanya dapat diambil oleh pemerintah pusat.

"Kebijakan lockdown, baik di tingkat nasional dan tingkat daerah, adalah kebijakan pemerintah pusat," ucap Presiden Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, Senin (16/3/2020).

"Kebijakan ini tak boleh diambil oleh pemda, dan tak ada kita berpikiran untuk kebijakan lockdown," kata Jokowi.

• Fadli Zon Tanggapi Wacana Lockdown Indonesia soal Merebaknya Corona, Dilemanya Persoalan Ekonomi

• Responi WHO, Presiden Jokowi: Indonesia Darurat Nasional Virus Corona, Tapi Tidak Setujui Lockdown

Jokowi menyebutkan, saat ini yang terpenting dilakukan adalah bagaimana mengurangi mobilitas orang, menjaga jarak, serta mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko lebih besar pada penyebaran Covid-19.

Salah satu caranya adalah dengan melakukan aktivitas yang produktif dari rumah.

"Kebijakan belajar dari rumah kerja dari rumah dan ibadah di rumah perlu terus kita gencarkan untuk menghindari Covid-19 dengan tetap mempertahankan pelayanan kepada masyarakat," kata dia. (TribunNewsmaker.com/*)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Sri Mulyani: Jika RI Lockdown Anggaran Sudah Siap, tapi Logistik Belum