Virus Corona
Kisah di Balik Pernikahan Mewah Kapolsek Kembangan yang Berujung Sanksi Pencopotan
Pernikahan Kapolsek Kembangan yang digelar di tengah pandemi virus Corona menuai kritikan publik dan berujung pencopotan, ini nasibnya!
Editor: Talitha Desena
lihat foto
Alasan pencopotan
Fahrul dinilai telah melanggar Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19).
Maklumat yang diterbitkan tanggal 19 Maret 2020 itu mengatur pembubaran kegiatan berkerumun yang bisa menjadi potensi penyebaran virus corona.
Contoh kegiatan pengumpulan massa yang dapat dibubarkan di antaranya kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazar, pasar malam, pameran, dan resepsi keluarga.
Seolah mengabaikan Maklumat Kapolri, Fahrul tetap menggelar pesta pernikahan mewah pada 21 Maret 2020. Foto kebahagiaan Fahrul pun tersebar di media sosial.
Buntut pergelaran pesta pernikahan itu, Fahrul harus diperiksa oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya.
Hasil pemeriksaan awal membuktikan Fahrul melanggar Maklumat Kapolri dan aturan kedisiplinan sebagai anggota Kepolisian. Oleh karena itu, Fahrul mendapat sanksi tegas dari Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana.
Nana menginstruksikan Fahrul untuk dimutasi dari jabatannya sebagai Kapolsek Kembangan ke bagian analis kebijakan di Polda Metro Jaya.
"Berdasarkan perintah Kapolda Metro Jaya, sejak hari ini yang bersangkutan (Kompol Fahrul Sudiana) dimutasikan ke Polda Metro Jaya sebagai analis Kebijakan," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus dalam keterangan tertulis, Kamis (2/4/2020).
Imbauan untuk anggota Polri
Yusri mengungkapkan, sanksi mutasi jabatan Fahrul menunjukkan aturan dalam Maklumat Kapolri tak hanya berlaku bagi masyarakat sipil, tetapi berlaku juga bagi anggota kepolisian.
Yusri mengimbau jajaran Polda Metro Jaya untuk mematuhi aturan dalam Maklumat Kapolri, salah satunya tidak menggelar acara yang mengundang kerumunan massa.
Yusri menegaskan aturan Maklumat Kapolri telah disosialisasikan secara internal kepada anggota kepolisian.
"Sudah (disosialisasikan) kan itu juga sudah jelas bahwa Maklumat Kapolri itu bukan hanya untuk masyarakat saja, tapi juga berlaku bagi anggota (Polri) dan keluarganya," ungkap Yusri.
Oleh karena itu, polisi yang nekat melanggar aturan dalam Maklumat Kapolri akan mendapatkan sanksi tegas, di antaranya mutasi jabatan.
