Bupati Wonogiri Tak Tolak Pemudik, Sebut Tingkat Kesembuhan Corona 94%: Mereka Manusia Bukan Kerbau
Bupati Wonogiri tak akan tolak pemudik dari zona merah: Mereka manusia bukan kerbau.
Editor: Irsan Yamananda
lihat foto
TRIBUNNEWSMAKER.COM - Maklumat larangan mudik di tahun ini resmi dikeluarkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Larangan tersebut Jokowi sampaikan dalam rapat terbatas yang digelar Selasa (21/4/2020).
Menurut Pelaksana Tugas Menteri Perhubungan (Plt Menhub) Luhut Binsar Pandjaitan, aturannya bakal dikebut sehingga bisa selesai dan berlaku pada 24 April 2020.
"Larangan mudik efektif terhitung Jumat, 24 april 2020. Ada sanksi-sanksinya tapi sanksi efektif 7 Mei," kata Luhut seperti dikutip dari Kompas.com.
• Walau Jokowi Sudah Umumkan Larangan Mudik, 600 Ribu Warga Jateng Terlanjur Pulang dari Jabodetabek
• VIRAL Video Pemudik dari Jakarta Tiba-tiba Jatuh & Sesak Napas di Pinggir Jalan, Berikut Faktanya
• Mudik Dilarang, Selain Diminta Putar Balik, Warga Bandel Bisa Didenda Rp 100 Juta Jika Lakukan Ini
Hasilnya, beberapa pemerintah daerah menyikapi penolakan hingga penghalauan perantau yang nekat mudik di tengah pandemi Covid-19.
Mengenai hal ini, Bupati Wonogiri Joko Sutopo mempunyai pendapat berbeda.
Di Wonogiri, perantau yang mudik tetap diterima dengan syarat mengikuti persyaratan protokol kesehatan.
Sang bupati mengaku tak akan menolak dan menghalau para perantau dari zona merah yang nekat mudik ke Wonogiri.
• VIRAL! Hindari Razia Mudik, Perantau dari Ciledug Nekat Sembunyi di Bagasi Kolong Bus, Ini Faktanya
• Dilarang Mudik, Viral Foto Warga di Cileduk Nekat & Sembunyi di Bagasi Bus, Takut Razia
• 2 Hari Dikarantina di Rumah Angker, Pemudik di Sragen Tak Kuat Lalu Nangis-nangis Minta Pulang
Pasalnya, rata-rata warga yang nekat mudik ke kampung halaman lantaran di tanah perantauan tidak memiliki pekerjaan lagi.
“Kami tidak akan mungkin menolak dan menghalau pemudik."
"Kalau kami tolak dan halau mereka mau dikemanakan."
"Mereka itu bukan kerbau. Yang di dalam bus itu bukan kerbau tetapi manusia,” ujar Joko Sutopo yang akrab disapa Jekek kepada Kompas.com, Senin (27/4/2020) sore.
Bagi Jekek, penerapan kebijakan penolakan warga yang mudik tidaklah tepat.
Untuk itu, bila ditemukan pemudik terindikasi sebagai pembawa Covid-19 maka pemerintah harus hadir dengan menangani sesuai protokol kesehatan bukan dilakukan penolakan.
“Apakah mereka (pemudik) itu bukan sesuatu yang berharga dan harus dilindungi,” kata Jekek.
