3 Aspek Kebijakan di Era New Normal, Meliputi Diskon Bayar Pajak, Listrik untuk Golongan Tertentu
Masuk New Normal, ini 3 aspek kebijakan yang akan diterapkan di masyarakat, termasuk pengurangan biaya untuk golongan membutuhkan
Editor: Talitha Desena
lihat foto
"Selain itu, penambahan jumlah kapasitas pemeriksaan tes swab terus ditingkatkan”, imbuh Menteri Tjahjo.
Dalam webinar yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara-Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN) itu, ia mengatakan bahwa kebijakan pemerintah, terkait aspek ekonomi adalah dengan memberikan relaksasi pembayaran kredit.
"Selain itu, Pemerintah juga memberikan diskon pembayaran pajak, pembebasan pembayaran listrik untuk golongan miskin, dan lain sebagainya," ujar Menpan RB.
Pemerintah turut memperkuat jaringan pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi ini dengan pemberian bantuan langsung setidaknya untuk 6 bulan ke depan.
Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan kurva dapat menjadi landai sehingga pada Agustus, pemerintah dapat melakukan konsolidasi untuk mempersiapkan kehidupan new normal atau tatanan normal baru.
Kemudian, Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta Nurliah Nurdin mengatakan, Selain bantuan tunai, ada juga program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) yang dijalankan di Ibu Kota.
"Tujuan program tersebut untuk meningkatkan ketahanan masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu," jelasnya.
Penerima manfaat program itu meliputi warga kurang mampu, anak-anak di panti asuhan dan pesantren, serta panti jompo dan panti sosial lainnya.
“Sebagai komitmen Pemerintah dalam melawan Covid-19, beberapa agenda besar seperti
pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 harus ditunda karena dinilai berisiko
memicu penyebaran Covid-19 yang melibatkan banyak orang”, imbuh Nurliah.
Pengendalian Covid-19 di negara lain
Webinar tersebut juga menghimpun pakar-pakar dari Asia Pasifik untuk saling berbagi pengalaman mengenai penanganan Covid-19 di negara masing-masing.
Mulai dari Korea Research Institute for Local Administration Young Hoon Ahn. Menurut dia, salah satu upaya pengendalian penyebaran Covid-19 di Korea Selatan dengan membuat smart quarantine framework untuk mengetahui persebaran virus Covid-19.
Menurut dia, kinerja sistem itu didasarkan pada informasi yang diterima menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
Selain itu, pemerintah Korea Selatan (Korsel) telah memperbaharui alat tes rapid Polymerase Chain Reaction (PCR), sehingga dapat diketahui hasilnya setelah 30 menit.
Alat itu lebih cepat dari sebelumnya yang harus menunggu 6jam. Selain itu, Pemerintah dapat melacak pergerakan masyarakatnya menggunakan smartphone," imbuh Young Hon Ahn.
