PSBB DKI Jakarta Dikritik Oleh Sejumlah Menteri Presiden Jokowi, Pengamat Menyayangkan & Ungkap Ini

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Seperti yang diketahui, DKI Jakarta akan segera memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB).

Kebijakan yang dijuluki 'rem darurat' ini mulai berlaku pada 14 September 2020.

PSBB kembali diterapkan karena berbagai alasan.

Yang utama adalah jumlah pasien positif Covid-19 di Jakarta terus bertambah hingga jumlah kamar isolasi untuk para pasien menipis.

Diprediksi, kamar isolasi tak lagi mencukupi dalam waktu dekat.

Tenaga kesehatan juga terus berguguran.

• Satgas Covid-19 Sebut 2 Provinsi & 5 Kabupaten atau Kota yang Jalani PSBB untuk Batasi Mobilitas

• Satgas Covid-19 Sebut Anies Baswedan Lakukan Koordinasi Sehari Setelah Umumkan PSBB Total

Serta masyarakat tidak melakukan protokol Covid-19 dengan benar.

Tidak heran jika potensi penularan Covid-19 semakin membesar saja.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo mengatakan, keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seharusnya didukung pemerintah pusat.

Agus menyayangkan, beberapa menteri kabinet Indonesia Maju mengkritik kebijakan Pemprov DKI Jakarta tersebut.

"Sangat baik (PSBB total), tetapi kabinet di bawah jadi berkelahi sendiri lihat Menko menyalahkan, kalau menyalahkan, bagaimana masyarakat," kata Agus dalam diskusi secara virtual bertajuk 'PSBB Lagi?', Sabtu (12/9/2020).

Agus juga menduga, sebelum Anies mengumumkan akan menerapkan PSBB total, mantan Mendikbud itu sudah mengantongi izin dan perintah dari presiden.

"Kemarin gubernur DKI bilang lockdown, itu sebetulnya bukan dari gubernur sendiri pasti itu pemerintah presiden, karena habis rapat kabinet presiden mengatakan kesehatan lebih penting sudah berbalik," ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Bima Arya Sugiarto menilai, komitmen pemerintah pusat dan daerah sama dalam upaya memutus rantai penularan Covid-19.

Arya juga mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, Gubernur DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempersiapkan pelaksanaan PSBB total pada 14 September 2020, mendatang.

"Mas Anies Baswedan bilang Pemprov masih harus rapat dengan pemerintah pusat Sabtu ini, jadi yang saya tangkap ada yang belum selesai ini, tapi saya yakin komitmennya sama," kata Arya.

Sebelumnya, keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan PSBB pada 14 September 2020 mendapat respons dari tiga menteri ekonomi Kabinet Indonesia Maju.

Para pembantu ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut menilai, penerapan kembali PSBB bisa berdampak pada ekonomi yang saat ini sudah mulai bergeliat setelah sebelumnya terpukul karena penerapan PSBB Jakarta pada Maret lalu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) karena tertekan oleh pengumuman PSBB DKI Jakarta.

Pada Kamis (10/9/2020) pada pukul 10.36 WIB, IHSG turun tajam sebesar 5 persen pada level 4.892,87 atau turun 257,49 poin. Padahal, menurut Airlangga, sebelumnya kinerja indeks saham sudah mulai bergerak ke arah positif.

"Beberapa hal yang kita lihat sudah menampakkan hasil positif berdasarkan indeks sampai dengan kemarin," ujar Airlangga dalam video conference.

"Hari ini masih tidak pasti karena announcement Gubernur DKI tadi malam, sehingga indeks tadi pagi sudah di bawah 5.000," tutur dia.

Di sisi lain, menurut Airlangga, keputusan Anies untuk menarik rem darurat sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Sebab, menurut dia, kinerja perekonomian tak hanya dipengaruhi oleh kondisi fundamental, tetapi juga kepercayaan masyarakat dan publik.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyoroti keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai pengetatan kembali PSBB.

Mantan Menteri Sosial tersebut mengatakan, kinerja industri manufaktur bakal kembali tertekan akibat keputusan tersebut. Hal itu bakal kian parah bila wilayah lain juga menerapkan hal serupa.

"Kami melihat industri yang sedang menggeliat ini khawatir mendapat tekanan, tapi yang perlu disampaikan bahwa pemerintah menilai kesehatan masyarakat suatu hal yang tidak bisa ditawar," ujar Agus dalam video conference.

Agus memaparkan, industri manufaktur merupakan penyumbang terbesar perekonomian Indonesia. Tertekannya kinerja industri manufaktur bakal berpengaruh besar terhadap kondisi perekonomian secara keseluruhan.

Sumbangan industri manufaktur terhadap perekonomian sebesar 19,87 persen. Pada kuartal II-2020, industri manufaktur mengalami kontraksi hingga -5,37 persen.

Agus menilai, industri manufaktur telah cukup menggeliat pada periode Agustus 2020. Selain memengaruhi kinerja industri manufaktur, Agus menilai pengetatan PSBB juga bakal memengaruhi agenda pemerintah untuk melakukan substitusi impor.

(Tribunnewsmaker.com/*)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Menteri Jokowi Kritik PSBB DKI, Pengamat: Semua Menteri Harusnya Mendukung