17 Aturan PSBB DKI Jakarta, Mulai dari Kapasitas Maksimal Transportasi Umum Hingga Tempat Ibadah

PSBB DKI Jakarta masih terus menjadi bahan pembahasan sejumlah pihak.

Salah satu figur yang turut berkomentar adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Mahfud MD mengatakan PSBB Jakarta terjadi akibat kesalahan tata kata.

Bukan permasalahan tata negara.

Apa maksudnya?

Mahfud MD mengatakan permasalahan pemilihan kata PSBB.

Sehingga kini akibat dari pengumuman tersebut dianggapnya kacau.

Dirinya juga turut menyebut kerugian dalam bidang ekonomi.

"Karena ini tata kata, bukan tata negara.

Akibatnya kacau kayak begitu," kata Mahfud dalam seminar nasional Evaluasi 6 Bulan dan Proyeksi 1 Tahun Penanganan Covid-19 di Indonesia secara daring, Sabtu (12/9/2020) malam, dikutip dari Antara.

Akibatnya, kata Mahfud, setelah PSBB total diumumkan, esoknya (Kamis 11/9/2020), pukul 11.00 WIB para ahli ekonomi menginformasikan bahwa negara mengalami kerugian sekitar Rp297 triliun.

"Hanya sebentar karena pengumuman itu, padahal sebenarnya (yang diumumkan PSBB) itu 'kan perubahan kebijakan," kata Mahfud.

Sejak awal, kata Mahfud, pemerintah pusat tahu bahwa status DKI Jakarta akan menerapkan PSBB.

Dan sejak awal, PSBB sudah menjadi kewenangan daerah.

Perubahan kebijakan pun, kata dia, dapat diterapkan dalam range tertentu.

Akan tetapi, seolah-olah Jakarta 'menarik rem darurat' yang menjadi persoalan.