Tanggapi Konser Wakil Ketua DPRD Tegal, Mahfud MD: Saya Sudah Minta Polri untuk Memproses Hukum
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD meminta Polri memproses pidana pihak yang menginisiasi konser dangdut di Tegal.
Editor: Irsan Yamananda
Diberitakan, Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Jawa Tengah, Wasmad Edi Susilo nekat menggelar konser dangdut meski dalam kondisi pandemi corona.
Akibatnya, konser yang digelar untuk memeriahkan acara pernikahan dan khitanan anaknya di Lapangan Tegal Selatan pada Rabu (23/9/2020) malam itu memicu kerumunan massa.
Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi acara, warga yang menonton pergelaran musik dangdut itu0 tak mengindahkan protokol kesehatan.
• KONSER Dangdut Digelar Wakil DPRD Tegal Picu Kerumunan Massa, Gubernur Ganjar Berang: Ini Kebangetan
• 6 FAKTA Konser Dangdut Hajatan Wakil Ketua DPRD Tegal: Izin Dicabut, Polisi Tak Berani Bubarkan
• Soroti Konser Dangdut yang Digelar Wakil DPRD Tegal, Ganjar Pranowo Kesal, Sebut Kebangetan

Hal itu terlihat saat mereka saling berimpitan dan banyak yang tak mengenakan masker.
Mengenai hal ini, Kapolsek Tegal Selatan Kompol Joeharno angkat bicara.
Awalnya, saat yang bersangkutan mengajukan izin acara, sang Wakil Ketua DPRD mengaku hanya akan membuat yang sederhana .
Joeharno mengatakan, Wasmad hanya akan membuat panggung kecil untuk sekadar menghibur tamu.
• Mengenal Nenek Iro, 2 Tahun Tinggal dengan Baim Wong & Paula Verhoeven, Kini Pamit Pulang ke Tegal
Namun, saat dicek siang harinya, fakta di lapangan berbeda dengan perkataan Wasmad.
Acara yang digelar tersebut cukup megah dan memicu kerumunan massa.
Menyikapi hal itu, pihaknya sudah bersikap dengan berusaha menegur yang bersangkutan untuk tidak melanjutkan.
Bahkan, izin acara yang diberikan sudah dicabut karena dianggap tidak sesuai dengan permohonan awal.
Meski demikian, Wasmad ternyata bersikukuh untuk tetap ingin melanjutkan, dengan alasan sudah telanjur dipersiapkan.
"Karena kegiatan ini sudah disiapkan, maka dia (tuan rumah) menyatakan tidak akan melibatkan TNI dan Polri untuk pengamanan dan akan menanggung sendiri semua risiko yang terjadi," kata Joeharno.
Tak berani melakukan pembubaran
