Pasal-pasal Picu Kontroversi di Omnibus Law UU Cipta Kerja yang Baru Disahkan DPR
Beberapa pasal dianggap hanya menguntungkan perusahaan dan merugikan buruh/pekerja.
Editor: Salma Fenty Irlanda
lihat foto
TRIBUNNEWSMAKER.COM - Sederet pasal kontroversial di UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR.
Disahkannya UU Cipta Kerja menyulut api amarah di kalangan masyarakat luas.
Beberapa pasal dianggap hanya menguntungkan perusahaan dan merugikan buruh/pekerja.
Di tengah lantangnya penolakan berbagai elemen masyarakat sipil, Omnibus Law RUU Cipta Kerja resmi disahkan menjadi undang-undang melalui rapat paripurna DPR RI, Senin (5/10/2020).
• Menkes Terawan : Vaksin Covid-19 Diprioritaskan untuk Tenaga Medis dan Pekerja Usia 18-59
• Jutaan Pekerja Batal Dapat Bantuan Rp 600 Ribu dari Pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan Ungkap Sebabnya
UU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. Di dalamnya mengatur mengenai ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup.
Pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, RUU Cipta Kerja diperlukan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan memperbanyak lapangan kerja.
Menurutnya, RUU Cipta Kerja akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah.
"Kita memerlukan penyederhanaan, sinkronisasi dan pemangkasan regulasi. Untuk itu diperlukan UU Cipta Kerja yang merevisi beberapa undang-undang yang menghambat pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja," ujar Airlangga.
"UU tersebut sekaligus sebagai instrumen dan penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi," lanjut dia.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, UU Cipta Kerja akan mampu membangun ekosistem berusaha yang lebih baik.
