Fraksi DPRD Minta OPD Fokus Realisasikan 10 Program Prioritas Bupati Klaten

TRIBUNNEWSMAKER.COM, KLATEN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten menggelar Rapat Paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026, Senin (6/10/2025) di Gedung Paripurna DPRD Klaten. 

Rapat berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Klaten dan dipimpin Wakil Ketua DPRD Bahtiar Joko Widagdo, didampingi Wakil Ketua Hariyanto dan Widodo. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo serta Forkopimda juga hadir dalam agenda tersebut.

Dalam rapat ini, sejumlah fraksi menekankan pentingnya sinkronisasi RAPBD dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Klaten.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai RAPBD 2026 belum sepenuhnya mengakomodasi 10 program prioritas pemerintahan daerah.

“APBD wajib mengakomodir 10 program prioritas ini. Namun, kami melihat dalam RAPBD 2026 masih minim implementasi dari program-program tersebut,” kata juru bicara PKS Agus Triwibowo.

Ia menegaskan tahun 2026 merupakan tahun pertama masa kepemimpinan Bupati dan Wabup baru, sehingga waktu untuk merealisasikan visi misi semakin sempit.

“Mohon dijelaskan 10 program prioritas ini direalisasikan oleh OPD dalam bentuk kegiatan apa saja, tahun keberapa, dan butuh biaya berapa,” tambahnya.

PKS juga menyoroti penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap PAD yang kini hanya 8,63 persen, serta mendorong penguatan desa wisata dan pelibatan Pemda dalam program makan bergizi gratis.

Sementara itu, Fraksi Gerindra menyoroti masalah defisit RAPBD 2026 yang mencapai 9,5 persen dan ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat sebesar 74 persen.

Baca juga: Fraksi DPRD Klaten Soroti Defisit RAPBD 2026 dan Ketergantungan Dana Transfer Pusat

“Ketergantungan pada dana transfer pusat bukanlah kondisi yang sehat," tegas Suyatmi, juru bicara Fraksi Gerindra.

"Pemerintah perlu melakukan inovasi dalam pengelolaan sumber-sumber PAD,” imbuhnya. 

Adapun Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya RAPBD sebagai implementasi kebijakan fiskal daerah yang harus disusun dengan tata kelola baik dan mendukung peningkatan daya saing ekonomi lokal.

“APBD merupakan implementasi kebijakan fiskal sekaligus mencerminkan tahapan program pemerintah daerah dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah,” ujar juru bicara PDI Perjuangan Yudi Kusnandar.

Seluruh fraksi berharap RAPBD Klaten 2026 dapat menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kemandirian fiskal daerah. (TribunSolo.com, Ibnu Dwi Tamtomo)