Bupati Hamenang Tanggapi Pandangan Fraksi DPRD: Siapkan Jawaban & Prioritaskan Program Strategis

TRIBUNNEWSMAKER.COM, KLATEN – Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menanggapi berbagai pandangan umum dari tujuh fraksi DPRD Kabupaten Klaten terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026.

Pandangan fraksi-fraksi itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Klaten pada Senin (6/10/2025) di Gedung Paripurna DPRD Klaten. 

Seluruh fraksi memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi mulai dari persoalan defisit anggaran, turunnya dana transfer, hingga pentingnya implementasi 10 program prioritas pemerintahan daerah.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Hamenang menyampaikan seluruh masukan dari legislatif akan dikaji lebih lanjut bersama jajaran eksekutif.

“Ya, nanti kita proses setelah ini. Kan tahapannya setelah Paripurna ini nanti kita koordinasikan rapat bersama teman-teman OPD. Kemudian nanti menyiapkan data."

"Nanti kita jawab pada rapat Paripurna berikutnya. Sehingga jawabannya teknis sesuai dengan OPD-OPD yang ada,” ujar Hamenang.

Bupati Klaten juga mengapresiasi perhatian legislatif terhadap isu strategis yang berkembang, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun daerah.

“Prinsipnya, Alhamdulillah berarti teman-teman di legislatif ini notice, fokus juga terhadap isu-isu yang terjadi dan berkembang, baik isu nasional, provinsi, kabupaten,” ucapnya.

Ia berharap RAPBD 2026 dapat menampung berbagai usulan masyarakat serta mendukung penerapan visi misi pemerintahannya bersama Wakil Bupati Benny Indra Ardhianto.

“Sehingga berharap RAPBD ini nanti bisa menampung segala usulan, saran warga masyarakat. Berikut juga bagaimana kemudian agar visi misi yang sudah kami bikin bersama Mas Wakil ini benar-benar bisa diterapkan di APBD tersebut,” tambahnya.

Terkait sorotan fraksi terhadap penurunan dana transfer pusat (TKD), Hamenang menyebut kondisi tersebut menjadi tantangan dalam penyusunan skala prioritas program.

“Itu bagian dari seni ini penganggaran kan begitu. Memang ketika anggaran turun bagaimana kemudian kita bisa membuat skala-skala prioritas,” ungkapnya.

Menurutnya, dana TKD Klaten tahun 2026 sementara turun sekitar Rp 170 miliar. Namun angka tersebut masih bisa berubah seiring belum turunnya data Dana Bagi Hasil (DBH) dan insentif fiskal.

Baca juga: Fraksi DPRD Minta OPD Fokus Realisasikan 10 Program Prioritas Bupati Klaten

“Semoga nanti kalau DBHCHT muncul bisa naik sehingga tidak turun terlalu banyak,” jelasnya.

Hamenang menegaskan, Pemkab akan mengoptimalkan pendapatan daerah dan melakukan refocusing terhadap program yang dinilai kurang prioritas.