Pemerintah Dituding Bungkam Suara Kritis KAMI, Mahfud MD Sebut Tak Ada yang Baru: Tak Usah Dipikir

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Menkopolhukam, Mahfud MD angkat bicara soal kritikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Pemerintah dituding membungkam suara kritis KAMI.

Mengenai hal itu, Mahfud MD mengatakan pemerintah tidak pernah membicarakan soal KAMI.

Diakui Mahfud, fokus pemerintah lebih kepada oknum-oknum yang menjadi dalang kerusuhan saat demo tolak UU Cipta Kerja.

Apabila dugaan dalang kerusuhan berasal dari anggota KAMI, Mahfud MD menegaskan itu hanya oknum-nya saja bukan dari perkumpulannya.

"Terus terang saya nggak pernah membicarakan KAMI, kita membicarakan orangnya, kebutulan saja mereka anggota KAMI," ujar Mahfud MD.

Baca juga: Mahfud MD Balik Tuntut Klarifikasi Andi Arief: Kapan Kami Bilang SBY, AHY dan Demokrat Dalangi Demo?

Baca juga: TERJAWAB Daftar Hoax UU Cipta Kerja Dibantah Keras Jokowi, Mahfud MD: Tak Mungkin Mau Menyengsarakan

Dikatakan Mahfud MD, pemerintah tidak tertarik dengan kritik yang dilayangkan KAMI.

Pasalnya, kritikan tersebut dinilai bukan hal baru atau sudah pernah dilayangkan banyak pihak.

Mahfud MD mengatakan selama ini yang mengkritisi pemerintah banyak dari berbagai elemen, tidak hanya KAMI.

"Orang yang kritis ke pemerintah bukan cuma KAMI," ujarnya.

Mahfud MD menilai kritika-kritikan yang dilontarkan KAMI merupakan hal-hal lama yang juga pernah dilakukan oleh seluruh aktivis.

"KAMI kan baru saja dan yang diungkap KAMI gak ada kritis yang baru, yang lama juga yang sudah dikatakan orang lain, apa kritisnya, ndak usahlah dipikirkan KAMI itu," ujarnya.

Mahfud MD lalu mempertanyakan kritik-kritik yang dilontarkan KAMI yang dianggap baru.

"Coba saya ingin tahu apa yang kritis dari kami yang baru, kan itu sudah diucapkan kita juga dulu, coba apa kritisnya?," ujarnya.

Mahfud MD lalu membeberkan sebuah contoh kritik yang dilontarkan KAMI.

"Kritis bahwa demokrasi dibangun pemerintah oligarki kita juga sering katakan dulu jadi ndak yang baru juga, " kata Mahfud MD.

Mahfud MD mengatakan pemerintah juga tak tertarik untuk membidik KAMI.

Mahfud MD menekankan, pemerintah untuk orangnya sebagai dalang kerusuhan demo tolak UU Cipta Kerja.

"sehingga kita ndak tertarik bahwa KAMI yang harus dibidik, orangnya saja, bahwa kebetulan sedang ikut KAMI orang itu, kan dulunya gak ikut kami mereka, sejak dulu sudah kritis dan belum ada KAMI ketika mereka kritis terus apa kaitannya dengan KAMI," kata Mahfud MD.

Mahfud MD mengatakan memang dalang kerusuhan demo itu ada dan ada yang membiayai.

Mahfud MD menegaskan pemerintah tetap terbuka dengan aspirasi buruh dan rakyat.

Namun, jika ada kerusuhan tetap ditindak polisi karena itu sudah kriminal.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin meminta publik perpikir positif.

Ali Mochtar Ngabalin menegaskan penangkapan anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) bukan menjadi ranah istana.

Ali Mochtar Ngabalin menegaskan hal itu merupakan ranah kepolisian jika ada hal-hal yang diduga melanggar undang-undang.

"Ini tentu saya ingin menyampaikan bahwa ranahnya bukan lagi ranah Istana. Ini ranah penegak hukum kepolisian negara," tegas Ali Ngabalin.

Ali Mochtar Ngabalin meminta publik berpikir pospitif.

"Untuk menemukan titik temu dalam upaya yang dilakukan kepolisian, tentu polisi sangat profesial dalam menerapkan undang-undang yang ada," ujar Ali Mochtar Ngabalin.

Ali Mochtar Ngabalin berharap semua pihak mendukung penyelidikan terhadap oknum pendemo yang menimbulkan kerusuhan di berbagai wilayah.

"Biarlah kita menyerahkan ini kepada kepolisian, tentu kita harus hormati dan hargai karena apa yang dilakukan polisi tentu ada koridor hukum yang dihormati dan dijunjung tinggi" tandasnya.

"Itu yang saya bilang, kalau kita nggak percaya dengan polisi, kita percaya sama siapa, karena polisi memiliki data yang akurasinya bisa kita percaya, seluruh data dan sumber ynag dimiliki oleh polri, memberi petunjuk untuk langkah-langkah yang akan dilakukan," ujarnya.

Ali Mochtar Ngabalin berharap semua permasalahan ini dipercayakan ke kepolisian.

Ali Mochtar Ngabalin mengaku dirinya mendukung segala upaya penyelidikan dan meminta masyarakat percaya terhadap polisi.

"Mari kita dukung pandangan atau pikiran yang positive thinking atas kerja-kerja profesional yang dilakukan kepolisian negara, dengan harapan bisa menemukan titik temu dari apa yang dilakukan oleh kepolisian," papar Ngabalin.

"Saya kira tentu polisi sangat profesional," tambahnya.

Diketahui dari 8 orang anggota KAMI yang ditangkap tersebut, 4 berasal dari KAMI Medan dan 4 lainnya berasal dari KAMI Jakarta.

Anggota KAMI Medan yang ditangkap yaitu Juliana, Devi, Khairi Amri, dan Wahyu Rasari Putri.

Sementara itu anggota KAMI Jakarta yang ditangkap adalah Anton Permana, Syahganda Nainggolan, Jumhur, dan Kingkin.

Mereka diduga menyebarkan isu hoaks terkait UU Cipta Kerja.

(Tribunnewsmaker/*)

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunjateng.com dengan judul Pemerintah Dituding Bungkam Suara Kritis KAMI, Mahfud MD Santai: Kritik Mereka Gak Ada yang Baru

dan di Tribunnews Pemerintah Dituding Bungkam Suara Kritis KAMI, Ini Tanggapan Mahfud MD, Sebut Tak Ada yang Baru