Soal Target Pemberian Vaksin Covid-19 Gratis di Indonesia: Tak Semua Dapat, Diminta Lakukan Mandiri

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkap target pemberian vaksin Covid-19 di Indonesia.

Tidak semua penduduk dapat vaksin covid-19 itu secara gratis.

Diungkapkan Muhadjir, pemerintah menargetkan pemberian vaksin Covid-19 gratis kepada 60 juta penduduk.

Sehingga tidak semua masyarakat Indonesia yang berjumlah sekitar 270 juta jiwa itu akan diberikan vaksin.

Lantas bagaimana dengan masyarakat yang tidak mendapatkan bagian?

Masyarakat yang tidak mendapatkan secara gratis diminta melakukan vaksin secara mandiri.

Baca juga: Uji klinik 1 & 2 vaksin Covid-19 Sinovac, 1.620 Relawan di Bandung Partisipasi & Tak Ada yang Sakit

Baca juga: Vaksin Pfizer Diklaim Efektif Lawan Covid-19, Satgas Masih Pertimbangkan, Tetap Harus Diuji Dulu

Itu artinya mereka tidak menggunakan dana dari pemerintah.

"Rapat kemarin menetapkan bahwa yang betul-betul jadi target diberi vaksin gratis itu sekitar 60 juta.

Kemudian ada vaksin mandiri.

Vaksin mandiri artinya membiayai sendiri, terutama dari perusahaan," katanya di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2020).

Muhadjir menyebut yang diprioritaskan mendapat vaksin adalah tenaga kesehatan yang benar-benar kontak dengan pasien corona seperti dokter dan perawat.

Sedangkan sisanya akan dipertimbangkan kemudian.

"Yang jelas nanti yang akan diutamakan tenakes, dan tenakes pun yang betul-betul kontak langsung dengan pasien.

Enggak harus semuanya. Jadi karena itu jangan bayangkan kalau ada sekian ratus ribu orang enggak kena.

Karena itu masih terus didalami, dirinci lebih dalam," ujarnya.

Keputusan tidak memberikan vaksin gratis kepada semua masyarakat dilakukan karena Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan herd immunity atau kekebalan kelompok bisa dicapai jika 70 persen penduduk kebal dari virus.

"Tapi dalam arti memang dari total penduduk terpapar covid.

Tapi Indonesia kan tidak seluruh wilayah dinyatakan (zona) merah.

Artinya tidak semuanya terpapar," ujar Muhadjir.

Muhadjir mengatakan Kementerian Kesehatan akan mempelajari lebih lanjut daerah mana saja dan berapa jumlah penduduk dari setiap wilayah tersebut yang perlu diberikan vaksin.

Ia menegaskan ini artinya tidak semua masyarakat Indonesia harus divaksin.

Hingga saat ini pemerintah terus mendata dan memastikan siapa-siapa kelompok masyarakat yang akan memperoleh vaksin corona secara cuma-cuma.

Pemerintah juga masih terus mempelajari berapa jumlah penduduk yang perlu kebal dari Covid-19 untuk mengakhiri pandemi.

"Tidak harus semuanya. Karena itu jangan membayangkan kalau nanti ada sekian ratus ribu nggak kena terus meledak. Nanti masih terus didalami," lanjutnya.

Ia mengatakan sosialisasi terhadap masyarakat juga akan didorong jelang pemberian vaksin.

Termasuk bagi masyarakat yang enggan divaksin karena kekhawatiran tertentu.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Merah Putih akan Diuji Coba ke Hewan pada Bulan Desember 2020

Sehingga stigma negatif yang telanjur tertanam di pikiran masyarakat mengenai vaksin perlahan bisa berubah.

"Memang harus cepat tapi enggak boleh tergesa-gesa karena itu nanti mereka yang belum siap, ditunggu sampai siap.

Diberi penyadaran, ada waktunya. Kan tidak harus serta merta," ucap Muhadjir.

Sebelumnya Survei Populi Center menemukan 40 persen masyarakat masih enggan divaksin covid-19.

Kekhawatirannya beragam, mulai dari efek kesehatan, kehalalan, tidak percaya bisa menyembuhankan, sampai dinilai belum teruji.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan target vaksinasi kemungkinan dilakukan pada pekan ketiga Desember 2020.

Namun rencana tersebut masih mendapat tentangan dari sejumlah masyarakat yang ragu terhadap keamanan, efektivitas, hingga kehalalan vaksin.

Kementerian Kesehatan sendiri telah memiliki peta jalan vaksinasi covid-19.

Sejauh ini, pemerintah masih melakukan uji klinis ketiga untuk vaksin yang dikembangkan Sinovac dan Bio Farma di Bandung, Jawa Barat.

Setelah menyelesaikan uji klinis, baru Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dapat memberikan izin pemakaian darurat.

(Tribunnewsmaker/*)

Sebagian artikel ini telah tayang di tribunjabar.id dengan judul Hanya 60 Juta Penduduk yang Dapat Vaksin Gratis dari Pemerintah, Prioritas Tenaga Kesehatan

dan di Tribunnews Menko PMK Ungkap Target Pemberian Vaksin Covid-19 Gratis, Tak Semua Warga Dapet, Beri Solusi Ini