Edhy Prabowo Ditetapkan Sebagai Tersangka, Bagaimana Nasib Pegawai KKP? Ini Kata Sekretaris Jenderal

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (25/11/2020).

Sebelumnya, Edhy Prabowo ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta sepulang dari Honolulu, Amerika Serikat, Rabu (25/11/2020) dini hari.

KPK tak hanya mengamankan Edhy Prabowo.

Istri Edhy serta beberapa pejabat di KKP juga turut diamankan.

Seluruhnya ada 17 orang yang pejabat di KKP.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, penangkapan Edhy terkait dengan dugaan korupsi dalam ekspor benur.

Baca juga: Edhy Prabowo Jadi Tersangka: Mundur dari KKP, Penampakan Barang Mewah yang Dibeli Pakai Uang Suap

Baca juga: Edhy Prabowo Tersangka, Cuitan Fadli Zon Jadi Sorotan, Sempat Beri Saran & Singgung Susi Pudjiastuti

Kini Edhy Prabowo telah ditetapkan sebagai tersangka.

Lantas bagaimana aktivitas perkantoran di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)?

Aktivitas kantor ternyata tetap berjalan lancar seperti biasanya.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor B-835/SJ/XI/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran di Lingkup KKP yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KKP, Antam Novambar pada 25 November 2020.

Antam memastikan pegawai KKP akan tetap memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat.

“Kami pastikan, layanan terhadap masyarakat tetap berjalan,” ujar Sekretaris Jenderal KKP, Antam Novambar dalam siaran pers, Kamis (26/11/2020).

Antam menuturkan, seluruh pegawai KKP tetap bekerja seperti biasa dan melaksanakan tugas secara optimal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, menjaga kesehatan, baik di rumah, di perjalanan, dan di tempat kerja.

Antam juga meminta para pegawai tetap fokus dan semangat dalam bekerja, serta menjaga soliditas internal KKP.

Hal tersebut penting, sebab pelayanan prima ke masyarakat merupakan prioritas utama KKP.

Ia juga meminta para pegawai menghargai proses hukum yang sedang berjalan di KPK.

"Kita fokus saja bekerja, melayani masyarakat," tukas Antam.

Sebelumnya, KPK menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka usai ditangkap sepulangnya dari AS pada Rabu dini hari, (25/11/2020).

Penetapan tersangka membuat Edhy mundur dari jabatannya sebagai Menteri KP dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara sesuai arahan Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim.

Penugasan ini berlaku hingga ditetapkannya Pelaksana Harian (Plh) Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Keputusan Presiden.

Berkenaan dengan status hukum Menteri Edhy, pihak KKP telah berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penanganan hukumnya.

Sindiran Arief Poyuono Terkait Ditangkapnya Edhy Prabowo

Mantan Wakil Ketua Partai Gerindra, Arief Poyuono mengatakan, penangkapan kader Partai Gerindra sekaligus Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berpengaruh pada elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Nah, dengan ditangkapnya Edhy Prabowo, tamat sudah cita-cita Prabowo Subianto jadi presiden Indonesia serta akan berpengaruh terhadap elektabilitas Partai Gerindra," kata Arief ketika dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (25/11/2020), seperti dilansir Antara.

Arief berpendapat, penangkapan Edhy merupakan tamparan keras bagi Prabowo mengingat Edhy sangat dekat dengan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

Apalagi, Edhy menjadi menteri pertama pada kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang ditangkap KPK.

"Ini pelajaran besar sekaligus tabokan besar bagi Prabowo sebagai bos besarnya Edhy Prabowo bahwa ternyata mulut yang sudah berbusa-busa dengan mengatakan korupsi di Indonesia sudah stadium empat, ternyata justru Edhy Prabowo anak buahnya dan asli didikan Prabowo sendiri justru menjadi menteri pertama di era jokowi yang terkena operasi tangkap tangan oleh KPK," ujar Arief.

Ia juga mengatakan, penangkapan Edhy tersebut bukti bahwa KPK memiliki taring dalam menangkap pejabat yang korup.

Arief pun meminta masyarakat terus mendukung KPK dalam menangani kasus Edhy. 

Menurut Arief, sejak awal seharusnya Prabowo mengingatkan dan melarang para kader dan keluarganya memanfaatkan kekuasaan untuk bisnis agar sesuai dengan keinginan Prabowo, yaitu Indonesia bersih dari KKN.

"Contoh saja izin ekspor lobster banyak yang diberi izin kepada perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kader Gerindra dan keluarga, tetapi Prabowo justru mendiamkan saja dan bisu seribu bahasa," tutur Arief.

Berdasarkan hal tersebut, Arief mengatakan, Prabowo Subianto harus bertanggung jawab kepada masyarakat pemilih Gerindra atas ketidakmampuan menjaga disiplin para kadernya yang bisa menghancurkan marwah partai.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Rabu (25/11/2020) dini hari.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, Edhy ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta bersama sejumlah pihak dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta anggota keluarga.

"Tadi pagi (ditangkap) jam 1.23 di Soetta (Bandara Soekarno-Hatta). Ada beberapa dari KKP dan keluarga yang bersangkutan," kata Ghufron, Rabu pagi.

Ghufron mengatakan, penangkapan Edhy tersebut terkait dugaan korupsi dalam ekspor benur atau benih lobster.

"Benar KPK tangkap, berkait ekspor benur," kata Ghufron.

(Tribunnewsmaker.com/*)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul  "Edhy Prabowo Jadi Tersangka, Pegawai KKP Diminta Tetap Fokus Bekerja dan Melayani", dan "Edhy Prabowo Ditangkap, Arief Poyuono: Tamat Cita-cita Prabowo Subianto Jadi Presiden"

dan di Tribunnews Edhy Prabowo Kini Jadi Tersangka, Bagaimana Aktivitas Kantornya? Ini Kata Sekretaris Jenderal KKP