Menguatnya Isu Reshuffle Kabinet, Kemungkinan 6 Posisi yang Dirombak, Dilakukan di Hari Rabu Pon?
Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju semakin menguat, diumumkan bertepatan dengan weton Presiden Jokowi?
Editor: ninda iswara
lihat foto
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyebut bahwa partainya telah mengusulkan agar perombakan kabinet dilakukan sebelum 2021.
Dengan demikian, saat memasuki 2021, para menteri baru bisa langsung mengoptimalkan penggunaan APBN 2021.
”PPP sudah menyampaikan saran agar mulai awal 2021 di mana APBN baru mulai dipergunakan, sebaiknya semua kementerian sudah punya menteri definitif lagi, " tutur Arsul dilansir dari pemberitaan Kompas.id.
"Dan kalau ada pergantian menteri, tidak ada kemungkinan interupsi penggunaan anggaran di tengah jalan,” lanjutnya.
Arsul pun menyebut komunikasi antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa terus dilakukan.
Ia bahkan menyebut, komunikasi terakhir terjadi pada awal pekan lalu.
"Yang jelas komunikasinya jalan. Hanya bedanya, kalau dulu dengan pertemuan ramai-ramai, sekarang karena Covid-19, maka lebih pada one by one (satu per satu),” tutur Arsul.
Baca juga: Dikabarkan Isi Kursi Menteri Sosial, Tri Rismaharini & Hadi Rudyatmo Buka Suara, Ungkap Kemungkinan
Baca juga: Jokowi Ungkap Tak Akan Lindungi Menteri yang Korupsi, Mensos Juliari Batubara Akan Mengundurkan Diri
Komunikasi intens
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menyebut, komunikasi antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri makin intens beberapa waktu belakangan.
Salah satunya membahas reshuffle.
"Secara periodik, Ibu Megawati Soekarnoputri bertemu dengan Presiden Jokowi. Komunikasi memang sudah dilakukan,” kata Hasto saat dihubungi, Minggu (20/12/2020), sebagaimana dilansir dari Kompas.id.
Hasto mengatakan, kepastian perombakan kabinet tinggal menunggu momentum tepat yang ditetapkan Jokowi.
Ia pun meyakini, semua keputusan yang akan diambil Jokowi melewati pertimbangan politik, efektivitas, dan upaya peningkatan kinerja kabinet.
"Terhadap siapa nama-nama calon dari PDI Perjuangan, sesuai konstitusi partai, menjadi kewenangan ketua umum dan secara khusus disampaikan secara langsung ke Presiden Jokowi,” katanya.
Tak ajukan nama
