Pemerintah Diminta Terbuka & Perlu Melaporkan Progres Vaksinasi Covid-1 pada Publik Secara Berkala

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Pemerintah diharapkan terbuka atas progres dan data vaksinasi Covid-19 yang mulai berjalan sejak pertengahan Januari 2021 lalu.

Wakil pemimpin Redaksi Harian Kompas, Tri Agung Kristanto meminta pemerintah melaporkannya secara berkala kepada publik, agar masyarakat paham dan mengerti program nasional ini berjalan baik.

"Pemerintah perlu melaporkan progres vaksinasi Covid-19 ini.

Sama seperti halnya melaporkan setiap hari kasus terkonfirmasi Covid-19," ujar Tri dalam diskusi virtual "Vaksinasi Covid-19 Perubahan Perilaku dan Diseminasi Informasi", Jumat (22/1/2021).

Selain itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta pula agar pemerintah membuka data penerima vaksin Covid-19 kepada daerah.

Selama ini menurutnya, data tersebut masih dipegang pemerintah pusat, sehingga Pemda sulit mencari tahu siapa saja penerima vaksinasi tersebut.

"Data itu masih kewenangan pusat jadi saya itu tidak tahu siapa yang belum menerima vaksin.

Serahkanlah data penerima vaksin secara desentralisasi kepada daerah, orang lapangan tahu betul mana yang parah mana yang tidak," ujar pria yang kerapa disapa Kang Emil ini.

Di Jawa Barat dari data pemerintah pusat ada 19ribu penerima vaksin Covid-19 tahap pertama di Jawa Barat, namun hingga saat ini baru 4 ribu tenaga kesehatan yang menerima suntikan vaksin.

"Yang gagal disuntik vaksin ini bagi dua kategorinya, pertama penerimanya tidak bisa divaksin karena tekanan darah diatas 140, serta kedua karena tidak datang," ungkapnya.

Baca juga: Regulasi Vaksinasi Mandiri, Mengatur Pembelian Vaksin oleh Perusahaan, Karyawan Bakal Dapat Gratis

Baca juga: Untuk Vaksin Gratis, Menkes Budi Gunadi Kelimpungan Pakai Data Kemenkes Kapok! Tak Sesuai Fakta