PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Ganjar Pranowo Siapkan Anggaran Rp 1 Triliun, Rudy Buat Aturan Baru
Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali akan diperpanjang pemerintah hingga tanggal 8 Februari 2021.
Editor: Listusista Anggeng Rasmi
lihat foto
TRIBUNNEWSMAKER.COM - Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali akan diperpanjang pemerintah hingga tanggal 8 Februari 2021.
Perpanjangan tersebut bakal dimulai pada 26 Januari 2021.
Salah satu daerah yang menerapkan perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat ialah Provinsi Jawa Tengah.
Alasan Ganjar sepakat
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai, pelaksanaan PPKM selama ini sudah cukup baik, namun belum optimal.
Untuk itu dia setuju jika PPKM diperpanjang.
"Tapi intinya kalau melihat PPKM pertama ini, hasilnya kan belum menggembirakan ya. Memang penting untuk mempertimbangkan (perpanjangan) itu, agar bisa menekan angka positifnya. Kalau itu bisa kita tekan maka akan lebih baik," kata Ganjar di kantornya, Kamis (21/1/2021).
Menurutnya, keberhasilan program tersebut dapat terwujud tanpa kedisiplinan masyarakat.
"Kalau ini tidak mendapatkan hasil apa-apa, memang ada peluang diperpanjang. Tapi kalau masyarakat berpartisipasi untuk disiplin semuanya, kasusnya turun maka mungkin tidak diperpanjang. Tapi kalau angkanya naik terus kemungkinan besar akan diperpanjang," jelas dia.
Baca juga: PPKM Jawa Bali Diperpanjang, Pimpinan DPR Sebut Ada yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19
Baca juga: Kurva Covid-19 Belum Turun di 27 Provinsi, Pemerintah Perpanjang PPKM hingga 8 Februari 2021
Untuk mengantisipasi dampak PPKM, Pemerintah Provinisi Jawa Tengah mengajukan anggaran sebesar Rp 1 triliun.
"Kami komunikasi terus dengan pusat agar mendapatkan payung hukum, apakah kita perlu refocusing dan seterusnya. Tapi sambil menunggu aturan itu, saya sudah menyiapkan dan ketika aturan turun langsung bisa dieksekusi," kata Ganjar.
Ganjar meminta beberapa mata anggaran dilakukan penyesuaian terkait hal ini.
"Saya minta minimal Rp 1 triliun disiapkan, minimal itu. Jadi nanti bisa berkembang lagi, sambil kami memantau dampak-dampaknya. Mudah-mudahan masyarakat bisa bertahan, tapi kalau tidak, negara harus hadir membantu," sebut dia.
Wali Kota Solo akan bikin aturan baru
Seperti Ganjar, Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo juga akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat tentang perpanjangan PPKM.
"Kita ikut saja. Namun, tetap harus kita evaluasi," kata Rudy di Solo, Jawa Tengah, Kamis (21/1/2021).
Rudy mengatakan akan membuat surat edaran (SE) baru.
Namun dalam pembuatan aturan baru, Rudy akan meminta masukan para pelaku usaha.
"Jangan sampai kita hanya terfokus pada penyebaran saja, namun ekonomi tidak kita kendalikan bahaya. Jadi dua-duanya harus kita tangani dengan kebijakan yang tentunya sesuai harapan pusat," ungkap dia.
Rudy menilai pelaksanaan PPKM di Solo sudah semakin tertib.
Nantinya dia tak ingin ada pelaku usaha yang melawan petugas jika melakukan penertiban.
"Karena sebenarnya kita sudah memberikan kelonggaran. Protokol kesehatan wajib hukumnya dilaksanakan," kata Rudy.
Ganjar Setuju PPKM di Jawa Tengah Diperpanjang
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sepakat dengan kebijakan pemerintah pusat yang memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
PPKM diputuskan diperpanjang oleh pemerintah pusat terhitung sejak 26 Januari hingga 8 Februari 2020.
"Tapi intinya kalau melihat PPKM pertama ini, hasilnya kan belum menggembirakan ya. Memang penting untuk mempertimbangkan (perpanjangan) itu, agar bisa menekan angka positifnya. Kalau itu bisa kita tekan maka akan lebih baik," kata Ganjar di kantornya, Kamis (21/1/2021).
Menurutnya, progres pelaksanaan PPKM di kabupaten dan kota di Jawa Tengah cukup bagus.
"Kalau kita melihat di Banyumas Raya saja, itu Bupati Banyumas secara pro aktif mengirimkan surat kepada seluruh daerah di Banyumas Raya. Dan akhirnya masing-masing Kabupaten/Kota mengetatkan semua. Itu menurut saya cara yang bagus," ucapnya.
Untuk itu, Ganjar meminta masyarakat juga ikut mendukung suksesnya program PPKM.
Sebab, keberhasilan program ini terletak pada peran serta masyarakat, sambil terus mendorong percepatan program vaksinasi.
"Kalau ini tidak mendapatkan hasil apa-apa, memang ada peluang diperpanjang. Tapi kalau masyarakat berpartisipasi untuk disiplin semuanya, kasusnya turun maka mungkin tidak diperpanjang. Tapi kalau angkanya naik terus kemungkinan besar akan diperpanjang," jelasnya.
Meski awalnya hanya diberlakukan di tiga eks karesidenan yakni Semarang Raya, Solo Raya dan Banyumas Raya, tapi dalam pelaksanaannya seluruh wilayah di Jawa Tengah menerapkan PPKM.
"Sekarang Jateng the best lah. Dalam arti gini ketika saya meminta tiga eks Keresidenan Semarang, Solo, Banyumas, seluruh kabupaten kota partisipasi dan sudah 100 persen, terakhir Kendal. Solidaritas bupati-wali kota hebat, karena mereka punya kesadaran sendiri untuk bersama-sama menerapkan PPKM," jelasnya.
Senada dengan Ganjar, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Yulianto Prabowo mendukung perpanjangan PPKM Jawa Bali demi menekan penyebaran Covid-19.
"Perlu perpanjangan karena perubahan perilaku belum cukup. Kalau diperpanjang prinsipnya Jateng sepakat karena perubahan perilaku belum punya efek yang cukup," katanya.
Berdasarkan data dari corona.jatengprov.go.id pada Kamis (21/1/2021) ada 116.387 kasus orang terkonfirmasi Covid-19 di Jawa Tengah.
Sebanyak 96.937 orang di antaranya sudah dinyatakan sembuh, sedangkan 7.243 lainnya meninggal dunia dan 12.207 orang terkonfirmasi Covid-19 masih dirawat.
(Kompas/ Labib Zamani, Riska Farasonalia)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal Perpanjangan PPKM, Ganjar Siapkan Rp 1 Triliun, Rudy Akan Buat Aturan Baru" dan "Ganjar Setuju PPKM di Jawa Tengah Diperpanjang"
