Breaking News:

Penanganan Covid

KASUS Covid-19 di RI Terus Meningkat, Dinilai Akibat dari Kepatuhan pada Protokol Kesehatan Rendah

Indonesia mencatat penambahan kasus konfirmasi positif sebesar 54.517 pada Rabu (15/07/2021).

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Suasana penyekatan pembatasan menuju Jakarta di Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat, Senin (5/7/2021). Polisi melakukan penyekatan di 63 titik wilayah di Jadetabek untuk membatasi mobilitas warga saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang berlangsung hingga 20 Juli 2021. 

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Indonesia mencatat penambahan kasus konfirmasi positif sebesar 54.517 pada Rabu (15/07/2021).

Peningkatan kasus juga diiringi dengan penurunan tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan.

Data per Juli 2021 menunjukkan masih terdapat sekitar 30 persen Kelurahan/Desa dengan tingkat kepatuhan protokol kesehatan rendah.

“Kita biasa mengevaluasi kepatuhan itu mingguan, data real time. Kita bisa juga keluarkan data kepatuhan harian. Tapi untuk melihat lebih jelas agar data tidak terlalu granular, kita buat evaluasinya mingguan,” ujar Ketua Bidang Data dan IT Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Dr. Dewi Nur Aisyah.

Berdasarkan data Satgas per 11 Juli 2021, dalam sepekan terakhir terdapat 95 (24,11 persen) dari 394 kabupaten/kota yang memiliki tingkat kepatuhan memakai masker kurang dari 75 persen.

Pada level kecamatan, terdapat 890 (26,20 persen) dari 3.397 kecamatan yang memiliki tingkat kepatuhan memakai masker <75 persen.

Anggota Linmas dan Pecalang melaksanakan penertiban penggunaan masker sekaligus pemantauan protokol kesehatan di kawasan Desa Adat Panjer, Denpasar, Senin, 18 Januari 2021. Kelurahan Panjer dan Desa Adat Panjer Denpasar menggelar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pelaksanaan PPKM dimulai Senin 18 Januari 2021 hingga Kamis 18 Februari 2021.
Anggota Linmas dan Pecalang melaksanakan penertiban penggunaan masker sekaligus pemantauan protokol kesehatan di kawasan Desa Adat Panjer, Denpasar, Senin, 18 Januari 2021. Kelurahan Panjer dan Desa Adat Panjer Denpasar menggelar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pelaksanaan PPKM dimulai Senin 18 Januari 2021 hingga Kamis 18 Februari 2021. (Tribun Bali/Rizal Fanany)

Pada level kelurahan/desa, terdapat 5.282 (26,57 persen) dari 19.880 kelurahan/desa yang memiliki tingkat kepatuhan memakai masker <75 persen.

Sedangkan dalam satu pekan terakhir terdapat 112 (28.43 persen) dari 394 kabupaten/kota yang memiliki tingkat kepatuhan menjaga jarak kurang dari 75 persen.

Pada level kecamatan, terdapat 1.043 (30.70 persen) dari 3.397 kecamatan yang tingkat kepatuhan menjaga jaraknya <75 persen.

Pada level kelurahan/desa, terdapat 5.710 (28,72 persen) dari 19.882 kelurahan/desa yang tingkat kepatuhan menjaga jaraknya <75 persen.

“Secara nasional angka kepatuhan menjaga jarak kita lebih rendah dibandingkan kepatuhan memakai maskernya,” papar Dewi dalam dialog daring yang dipandu dr. Lula Kamal.

Data Provinsi

Hal yang sama juga terlihat dalam data di level provinsi selama pelaksanaan PPKM Darurat di 7 provinsi di Pulau Jawa dan Bali, tercatat di dashboard pemantauan aplikasi BLC untuk PPKM Mikro.

Ambil contoh di Provinsi DKI Jakarta.

Hanya ada 46 kelurahan/desa yang patuh. Ini artinya, tingkat kepatuhan di level kecamatan hingga kelurahan dan desa hanya 20.72 persen.

Demikian juga dengan kepatuhan menggunakan masker, kurang dari 75 persen atau masih rendah (≤75 persen).

Dan kepatuhan menjaga jarak hanya tejadi di 127 kelurahan/desa atau sekitar 57.2 persen tingkat kepatuhannya.

Ini masih rendah (≤75 persen).

Berdasarkan data di Provinsi DKI Jakarta, titik merah pada kolom menjaga jarak lebih banyak dibandingkan dengan titik merah pada kolom kepatuhan memakai masker.

“Di level provinsi, DKI Jakarta mencatat level kepatuhan menjaga jarak hanya 57,2 persen kelurahan, yang artinya tingkat kepatuhan menjaga jaraknya masih rendah,” imbuh Dewi.

Analisis monitoring kepatuhan prokol kesehatan di DKI Jakarta.
Analisis monitoring kepatuhan prokol kesehatan di DKI Jakarta. (Tribunnews.com)

Hal sama juga tampak di Provinsi Jawa Barat.

Sebanyak 814 (23.86 persen) kelurahan/desa di Jawa Barat tingkat kepatuhan menggunakan maskernya rendah (≤75 persen). Demikian juga dengan tingkat kepatuhan menjaga jarak.

Sebanyak 1.017 (29,81 persen) kelurahan/desa memiliki kepatuhan menjaga jarak rendah (≤75 persen).

Sedangkan di Jawa Tengah, 439 (23,55 persen) kelurahan/desa tingkat kepatuhan menggunakan maskernya juga rendah (≤75 persen).

Hal yang sama juga terjadi pada tingkat kepatuhan menjaga jarak.

629 (33.74 persen) kelurahan/desa memiliki kepatuhan menjaga jarak kurang dari 75 persen.

Sementara di Daerah Istimewa Yogyakarta, kepatuhan menggunakan masker hanya mencapai 13,02 persen atau kurang dari 75 persen (≤75 persen).

Ini masih rendah, karena kepatuhan hanya terjadi di 50 kelurahan/desa.

Demikian juga dengan tingkat kepatuhan menjaga jarak. 90 kelurahan/desa atau 23,44 persen tingkat kepatuhannya.

Yang artinya kurang atau sama dengan 75 persen (≤75 persen).

Di Jawa Timur kondisi juga tidak jauh berbeda. Sebanyak 966 kelurahan/desa atau hanya 20,77 persen tingkat kepatuhan menggunakan maskernya.

Ini masih rendah sekali (≤75 persen).

Demikian juga tingkat kepatuhan menjaga jarak. 1.181 (25,40 persen) kelurahan/desa tingkat kepatuhannya juga kurang atau sama dengan 75 persen (≤75 persen).

Selanjutnya di Wilayah Provinsi Banten.

Kepatuhan menggunakan masker juga rendah (≤75 persen). Hanya terjadi di 161 kelurahan/desa atau sekitar 27.19 persen.

Sementara kepatuhan menjaga jarak hanya 34,45 persen atau hanya terjadi di 204 kelurahan/desa. Ini masih rendah (≤75 persen).

Di Bali, situasi malah lebih buruk lagi.

Sebanyak 12 kelurahan/desa atau hanya 1,70 persen saja tingkat kepatuhannya dalam menggunakan masker.

Ini rendah sekali (≤75 persen). Demikian juga tingkat kepatuhan menjaga jarak.

Hanya 4,40 persen atau terjadi di 31 kelurahan/desa saja. Masih rendah juga (≤75 persen).

Pemantauan hingga level terkecil di posko kelurahan/desa (PPKM Mikro) ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kewaspadaan dan kedisiplinan masyarakat sementara mutasi virus Covid-19 masih terus terjadi dengan kecepatan penularan lebih tinggi.

Tidak patuhnya menjalani protokol kesehatan terutama di permukiman bisa menjadi sumber penularan.

Ini menjadi tugas kolektif pemerintah daerah dan masyarakat untuk memastikan pelaksanaan protokol kesehatan sampai tingkat terkecil di masyarakat dengan pemanfaatan posko pada level RT/RW.

“Ini memerlukan kolaborasi kita semua terutama di kalangan masyarakat.

Masyarakat mesti bekerjasama dalam menerapkan dan meningkatkan kepatuhan protokol kesehatan di lingkungan manapun juga” tutup Dewi.

Baca juga: Benarkah PPKM Darurat Diperpanjang Akibat Covid-19 Masih Melonjak? Cek Fakta Sebenarnya

Catatan Redaksi:

Bersama kita lawan virus corona. Tribunnews.com mengajak seluruh pembaca untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. Ingat pesan ibu, 3M (Memakai masker, rajin Mencuci tangan, dan selalu Menjaga jarak).

(Tribunnews.com)

Artikel lain terkait Covid-19 klik di sini.

Ikuti kami di
Editor: Candra Isriadhi
Sumber: Tribunnews.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved