SUBSIDI GAJI untuk Karyawan dengan Upah di Bawah Rp 5 Juta Ada Lagi? Pihak Kemenkeu Beri Bocoran

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Beredar kabar subsidi gaji sebesar Rp 600 ribu per bulan untuk karyawan akan kembali diadakan.

Subsidi gaji tersebut diperuntukkan kepada karyawan dengan upah bulanan di bawah Rp 5 juta.

Seperti yang diketahui, kasus Covid-19 di Indonesia sedang melonjak.

Untuk menekan laju penyebaran Covid-19, pemerintah mengambil sejumlah kebijakan.

Salah satu diantaranya yakni diberlakukannya PPKM Darurat.

Terkait diberlakukannya PPKM Darurat, ada sejumlah konsekuensi yang harus ditanggung pemerintah.

Diantaranya yakni bantuan yang harus digelontorkan mengingat pemberlakuan PPKM Darurat mempengaruhi pendapatan masyarakat.

Baca juga: CARA Cek Penerima Bansos Tunai BST Rp 600 Ribu Sudah Cair dan Ditambah Beras 10 Kg dari Bulog

Baca juga: PPKM Darurat Diperpanjang, 7 Bansos Ini Dilanjutkan & Cair Banyak, BST, Beras hingga Kartu Prakerja

Sejumlah pelaku usaha terpaksa menutup dagangan mereka.

Tak hanya itu, sejumlah karyawan juga di-PHK karena kondisi keuangan perusahaan juga terdampak pandemi Covid-19.

Kini beredar kabar kalau subsidi gaji sebesar Rp 1,2 juta untuk karyawan berpenghasilan di bawah Rp 5 juta akan kembali diberikan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menggodok pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau bantuan subsidi gaji pekerja di bawah Rp 5 juta.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan, pencairan BSU merupakan usulan dari Kementerian Ketenagakerjaan beberapa waktu lalu.

"Ada usulan demikian dari Kemenaker. Sedang kami dalami bersama," kata Isa saat dihubungi Kompas.com, Senin (19/7/2021).

Isa mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah melakukan pendalaman bersama mengenai subsidi gaji ini.

Keputusan bakal diumumkan usai pendalaman bersama telah disetujui pimpinan.

Isa juga tak memungkiri, bantuan subsidi upah merupakan bagian dari bansos tambahan menindaklanjuti keputusan PPKM Darurat.

"Kalau disetujui (BSU dilanjutkan), akan dijelaskan saat pengumuman," tutur Isa.

Sebelumnya saat konferensi pers evaluasi PPKM Darurat pada Sabtu, (17/7/2021), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyinggung pencairan BSU bakal hadir lagi.

Dalam paparannya, Sri Mulyani menambah beragam program bansos, seperti pemberian beras Bulog 10 kg untuk peserta Kartu Sembako dan penerima BST Rp 300.000 per bulan, hingga perpanjangan diskon listrik dan subsidi kuota internet hingga akhir tahun 2021.

Program Kartu Prakerja pun menjadi salah satu yang dipertimbangkan.

Pemerintah memberi tambahan anggaran Rp 10 triliun untuk program Kartu Prakerja sehingga alokasi anggaran untuk program menjadi Rp 30 triliun.

Dengan tambahan anggaran, akan ada 2,8 juta peserta baru yang dimungkinkan masuk menjadi peserta Kartu Prakerja.

Program ini rencananya bakal disinergikan dengan bantuan subsidi upah.

"Total anggaran Rp 30 triliun untuk 8,4 juta peserta. Akan disinergikan dengan rencana bantuan upah," sebut paparan.

Sebagai informasi, program BSU sempat disalurkan pemerintah pada akhir tahun 2020. Dengan program ini, pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta mendapat bantuan Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Bantuan Sosial Tambahan, Beras, Bansos Tunai & Diskon Listrik, Berikut Daftarnya

Baca juga: KABAR GEMBIRA, Ada Bansos Tambahan Rp 400 Ribu & Beras 10 Kg, Simak Syarat dan Cara Pencairannya

Daftar 7 bansos yang digelontorkan pemerintah, imbas adanya PPKM Darurat

dalam paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu yang lalu ada tujuh program bansos 2021 yang dilanjutkan selama masa PPKM.

Lantas bansos apa saja yang gelontorkan pemerintah selama PPKM Darurat?

Berikut rangkumannya:

BLT UMKM

Sri Mulyani mengatakan, selama penerapan PPKM, pemerintah akan menambah penerima bantuan produktif untuk usaha mikro (BPUM).

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,6 triliun yang akan disalurkan kepada 3 juta UMKM.

Rencananya, bansos 2021 ini akan disalurkan sampai dengan September 2021 mendatang.

"Pada Juli ini kita berharap sampai dengan September untuk sisa anggarannya Rp 3,6 triliun bagi 3 juta UMKM itu bisa diberikan, sehingga membantu masyarakat pada kondisi PPKM Darurat," jelas Sri Mulyani dikutip dari Kompas.com, Minggu (4/7/2021).

Untuk diketahui, BLT UMKM merupakan bantuan tunai yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha mikro senilai Rp 1,2 juta.

Secara keseluruhan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 15,36 triliun sepanjang tahun 2021.

Jumlah tersebut ditargetkan untuk menyasar 12,8 juta penerima.

Hingga kuartal II-2021, jumlah anggaran yang telah terealisasikan sebesar Rp 11,76 triliun dengan jumlah penerima sebanyak 9,8 juta UMKM.

PKH

Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) bakal dipercepat seiring dengan pemberlakuan PPKM Darurat.

Sri Mulyani menjelaskan, bansos tersebut akan mulai disalurkan awal Juli 2021.

KPM pun akan menerima pembayaran secara rapel tiga bulan sekaligus.

"Dengan adanya PPKM Darurat mestinya kuartal ketiga ini kita akan mempercepat penyalurannya, sehingga KPM akan mendapatkan 3 bulan sekaligus di bulan Juli ini dan diharapkan akan memperkuat daya tahan sosial dari para keluarga PKH," ujarnya.

Ia menjelaskan, program bansos 2021 ini telah menganggarkan Rp 28,31 triliun untuk PKH di 2021 dengan target penerima 10 juta KPM.

Sementara itu realisasi hingga akhir Juni 2021 baru mencapai Rp 13,96 triliun dengan 9,9 juta KPM.

Secara rinci penyaluran PKH pada kuartal I-2021 sebesar Rp 6,83 triliun dengan 9,67 KPM, kemudian nilai penyaluran di kuartal II-2021 mencapai Rp 7,13 triliun ke 9,9 juta KPM.

"Kita berharap ini bisa mencapai target komplit 10 juta KPM," imbuhnya.

Baca juga: KABAR Gembira Bansos Rp 300 Ribu, PKH, dan BPNT Cair Paling Lambat Minggu Kedua Bulan Juli 2021

Baca juga: Siapkan Berkas Ini untuk Cairkan Dana Bansos Rp 300 Ribu, Cek Penerima di cekbansos.kemensos.go.id

BLT Desa

Untuk program BLT Desa atau bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa, pemerintah telah menganggarkan Rp 28,8 triliun pada tahun anggaran 2021 ini.

Dengan anggaran tersebut, keluarga miskin dan tidak mampu di desa akan mendapatkan BLT desa selama PPKM Darurat sebesar Rp 300.000 per keluarga penerima manfaat (KPM) per bulan.

Pemerintah pun menargetkan penerima BLT desa sebanyak 8 juta penerima tahun ini.

"Bantuan sosial tunai diperpanjang dua bulan, terutama untuk meringankan masyarakat yang terdampak pelaksanaan PPKM Darurat," ujar Sri Mulyani.

Ia menjelaskan, dari total anggaran yang telah dialokasikan tahun ini, baru teralisasi Rp 5,05 triliun atau 17,5 persen dari target.

Dana tersebut telah diterima 5,02 juta KPM atau 62,7 persen dari keseluruhan target penerima.

Kartu Sembako

Penyaluran dana Kartu Sembako senilai Rp 200.000 akan dipercepat seiring dengan penerapan PPKM Darurat.

Sri Mulyani menjelaskan, anggaran yang dialokasikan untuk program kartu sembako pada 2021 mencapai Rp 42,37 triliun dengan target 18,8 juta KPM.

Namun, realisasinya baru mencapai 15,9 juta KPM yang mendapatkan kartu sembako.

Secara nilai, penyaluran bantuan ini sudah mencapai Rp 17,75 triliun hingga Juni 2021.

Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan pada semester II-2021.

Pemerintah pun telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10 triliun untuk program tersebut.

Pemerintah akan membuka pendaftaran bagi 2,8 juta peserta dengan perpanjangan pelaksanaan program tersebut.

"Pada semester II ini dan berkaitan juga dengan PPKM Darurat, kami berharap akan bisa tersalurkan 10 triliun lagi untuk 2,8 juta peserta," ujar Sri Mulyani.

Baca juga: Akses Cekbansos.kemensos.go.id, Ini Cara dan Syarat Cek Penerima Bansos Tunai Rp 300 Ribu Juni 2021

Baca juga: Cara Cek Penerima 3 Bantuan Kemensos: BST Rp 300 Ribu, PKH dan BPNT, Login cekbansos.kemensos.go.id

Bansos Tunai (BST)

Pemerintah telah menganggarkan Rp 6,1 triliun untuk memperpanjang program bantuan sosial (bansos) tunai.

Sri Mulyani menjelaskan, bansos tunai akan diberikan ke 10 juta masyarakat yang tidak mampu dan keluarga miskin yang belum menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu sembako.

Selain itu, kriteria bagi masyarakat yang menerima bansos tunai yakni sudah memiliki nomor induk kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), dan nomor telepon aktif yang bisa dihubungi.

"Bantuan sosial tunai diperpanjang dua bulan, terutama untuk meringankan masyarakat yang terdampak pelaksanaan PPKM Darurat," ujar Sri Mulyani.

Diskon Tarif Listrik

Subsidi listrik untuk rumah tangga dengan golongan daya 450 VA sampai dengan 900 VA akan diperpanjang hingga September 2021.

Mulanya, diskon tarif listrik berakhir pada Juni 2021.

Sri Mulyani mengatakan, pelanggan dengan daya 450 VA akan menerima diskon sebesar 50 persen, sedangkan untuk pelanggan 900 VA menerima diskon 25 persen.

Target penerima diskon tarif listrik ini adalah 32,6 juta pelanggan PLN dengan daya 450 VA dan 900 VA.

Lewat perpanjangan program hingga September 2021 ini, pemerintah menambah anggaran diskon listrik sebesar Rp 1,91 triliun.

(Kompas.com/Fika Nurul Ulya/TribunJakarta)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Karyawan Bakal Dapat Subsidi Gaji Lagi? Ini Kata Kemenkeu dan TribunJakarta.com dengan judul PPKM Darurat hingga 20 Juli 2021, Ini 7 Jenis Bansos yang Digelontorkan Pemerintah

- Berita dan artikel terkait bansos lainnya di sini -