Breaking News:

ATURAN Tegas Sistem Kerja ASN Khusus di Wilayah PPKM Level 3 dan 4 Tertaung di SE Menpan RB

Simak berikut aturan sistem kerja bagi ASN di wilayah PPKM Level 3 dan 4 dalam SE Menpan RB.

Editor: Candra Isriadhi
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Suasana penyekatan pembatasan menuju Jakarta di Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat, Senin (5/7/2021). Polisi melakukan penyekatan di 63 titik wilayah di Jadetabek untuk membatasi mobilitas warga saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang berlangsung hingga 20 Juli 2021. 

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Inilah aturan sistem kerja bagi ASN di wilayah PPKM Level 3 dan 4 dalam SE Menpan RB.

Memasuki PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Level 3 atau 4 membuat banyak sektor kerja ditutup dan tidak boleh beroperasi.

Namun ada juga yang masih bekerja di tengah status wilayah PPKM Level 3 hingga 4. 

Salah satunya adalah ASN yang diwajibkan masih bekerja di wilayah PPKM Level 3 hingga 4.

Namun, meski bekerja di tengah pandemi Covid-19 ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Berikut aturan sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di masa (PPKM) Level 3 dan 4.

Kebijakan sistem kerja ASN tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2021.

Menpan Perpanjang WFH Bagi ASN
Menpan Perpanjang WFH Bagi ASN (CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com)

SE tersebut berisi tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19.

Wilayah Jawa dan Bali yang menerapkan PPKM Level 4, ASN pada sektor non-esensial wajib menjalankan tugas kedinasan di tempat tinggal atau Work From Home (WFH) secara penuh atau seratus persen.

Sementara itu, di wilayah dengan PPKM Berbasis Mikro Level 3, ASN pada instansi pemerintah melaksanakan WFH sebesar 75 persen.

Selain itu, penugasan di kantor atau Work From Office (WFO) sebesar 25 persen.

“WFO sebesar 25 persen dengan menerapkan protokol kesehatan lebih ketat dan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan,” bunyi surat edaran seperti dikutip dari laman menpan.go.id, Kamis (22/7/2021).

Tjahjo Kumolo saat Rapat Koordinasi Pembahasan Isu Strategis dan Kebijakan Bidang PANRB, secara virtual, Kamis (17/6/2021).
Tjahjo Kumolo saat Rapat Koordinasi Pembahasan Isu Strategis dan Kebijakan Bidang PANRB, secara virtual, Kamis (17/6/2021). (Kemenpan RB)

Sedangkan, selain wilayah dengan PPKM Berbasis Mikro Level 3 dan 4, sistem kerja dilakukan dengan memperhatikan zonasi kabupaten atau kota.

Pada kabupaten atau kota yang berada di zona oranye dan merah, ASN melaksanakan WFO sebesar 25 persen.

Namun, untuk kabupaten dan kota selain zona merah dan oranye, pelaksanaan tugas di kantor sebesar 50 persen.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved