VIRAL Kepala Sekolah di Tangerang Miliki Harta Rp 1,6 Triliun, Bahkan Setara Kekayaan Menhan Prabowo

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Viral kepala sekolah kaya raya bahkan setara dengan Prabowo, hartanya menyentuh Rp 1,6 triliun.

Seorang kepala sekolah memiliki harta trilyunan rupiah dan kini sedang dipantau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sosok kepala sekolah tersebut tak lain adalah Nurhali seorang kepala SMKN 5 Tangerang.

Nurhali rupanya masuk dalam daftar 10 pejabat terkaya di Indonesia.

Daftar tersebut versi dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK.

Setidaknya total kekayaan Nurhali per 17 Februari 2021 mencapai RP 1,6 triliun.

Seperti dikutip dari Tribun Pontianak Nurhali masuk dalam daftar pejabat terkaya bersama sejumlah menteri.

Nurhali merupakan warga Jalan Tripraja, Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten.

Nurhali di urutan ketujuh pejabat paling tajir di Indonesia setelah Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

Namun siapa sangka jika tak banyak informasi yang didapat dari sosok Nurhali.

Namun dikutip dari situs elhkpn.kpk.go.id, sudah tiga kali Nurhali melaporkan harta kekayaannya.

Terhitung sejak menjadi kepala sekolah, yakni 2019, 2020, dan 2021.

Sejak pelaporan pertama, 12 Juni 2019, Nurhali memang sudah melaporkan harta kekayaannya di atas Rp 1 triliun.

Tepatnya saat itu Nurhali melaporan harta kekayaannya senilai Rp 1.602.003.000.000.

Pada pelaporan kedua, 14 Januari 2020, harta kekayaan Nurhali naik menjadi Rp 1.602.036.800.000.

Namun, pada pelaporan ketiga, 17 Februari 2021, jumlah aset yang dimiliki Nurhali malah turun menjadi Rp 1.601.972.500.000.

Lima bidang tanah dan bangunan menjadi penyumbang terbesar kekayaan Nurhali.

Nilainya mencapai Rp 1.601.352.000.000.

Namun, dari kelima bidang tanah dan bangunan itu, tiga di antaranya adalah hasil warisan.

Satu dari ketiga tanah warisan itulah yang nilainya Rp 1,6 triliun.

Selain tanah dan bangunan, Nurhali juga masih memiliki dua unit mobil dan satu motor dengan nilai Rp 558 juta.

Aset lain yang dilaporkan Nurhali kepada KPK adalah harta bergerak lainnya Rp 74 juta.

Selain itu juga ada kas dan setara kas Rp 4,5 juta, serta harta lainnya Rp 30 juta.

Meski demikian, Nurhali memiliki utang sebesar Rp 46 juta sehingga mengurangi total aset yang dimilikinya.

Baca juga: Bupati Banjarnegara Ditangkap KPK, Hotman Paris Dulu Pernah Pergoki: Gaji 5 Juta Jamnya 800 Juta

Warisan Mertua

Nurhali membenarkan jumlah harta kekayaan tersebut.

Ia mengaku melaporkan angka sebenarnya dari harta yang dimiliki.

Harta tersebut banyak berupa lahan tanah yang tersebar di wilayah DKI Jakarta.

"Itu warisan mertua. Bukan punya saya, istri," ucap Nurhali, yang telah menjadi kepala sekolah selama 11 tahun itu saat ditemui di kantornya, kemarin.

Nurhali mengaku tak memiliki sumber penghasilan lain, seperti perusahaan atau saham.

"Ya, kita kan hanya menyelesaikan data, yang kita punya dan istri," tutur Nurhali.

Kelebihan nol

Tak hanya Nurhali, Wakil Camat Setiabudi, Jakarta Selatan, Jan Hider Oslannd, juga masuk dalam daftar 10 pejabat terkaya di Indonesia.

Berdasar data KPK, Jan mempunyai harta seniai Rp 958.604.000.000.

Hartanya terdiri atas dua bidang tanah dan bangunan di Depok senilai Rp 958.178.000.000.

Serta empat unit mobil dan satu unit motor dengan estimasi harga Rp 480.500.000.

Jan juga mencantumkan harta bergerak sebesar Rp 25,5 juta.

Harta tersebut terdiri atas kas dan setara kas Rp 20 juta serta utang Rp 100 juta.

Namun, saat dikonfirmasi, Jan mengaku salah menulis angka saat melaporkan harta ke KPK.

"Ini tanah saya hanya 356 meter. Apakah masuk akal harga tanah 356 meter itu Rp 956 miliar?"

"Lihat data saya ini di PBB (pajak bumi dan bangunan), ternyata setelah dijumlah, hanya Rp 956 juta, bukan Rp 956 miliar. Ada kelebihan nol tiga," kata Jan.

Ia juga memperlihatkan sejumlah dokumen yang menunjukkan bahwa tanah dan bangunan seluas 356 m2/200 m2 itu memiliki nilai Rp 956 juta.

Terkait hal itu Pelaksana Tugas Juru Bicara Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding, mengatakan LHKPN yang dilaporkan para penyelenggara negara adalah penilaian diri (self assessment).

Jika ada kesalahan, penyelenggara negara dapat menghubungi KPK.

"Silakan menghubungi nomor telepon 198 atau email elhkpn@kpk.go.id atau dapat menghubungi Unit Pengelola LHKPN (UPL) di instansinya masing-masing untuk kemudian diteruskan kepada KPK," ujarnya.

(TribunNewsmaker.com/Candra)

Berita dan artikel terkait Viral lainnya di sini.