SUDAH Terlanjur Aman & Nyaman Masyarakat Dogiyai Papua Malah Tolak Pembangunan Markas TNI & Polisi
Akui tak nyaman masyarakat Kabupaten Dogiyai, Papua tolak pembangunan markas TNI dan Polisi.
Editor: Candra Isriadhi
lihat foto
TRIBUNNEWSMAKER.COM - Tolak pembangunan markas TNI dan Polisi warga Dogiyai mengaku malah tak nyaman.
Masyarakat Kabupaten Dogiyai Papua diketahui menolak pembangunan Markas Polres dan Kodim di wilayahnya.
Solidaritas Masyarakat Dogiyai mengklaim kehadiran aparat gabungan TNI dan polisi selama ini membuat warga tidak nyaman.
Perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dogiyai, Alex Pigai mengatakan, masyarakat sudah hidup nyaman dan aman tanpa adanya Polres dan Kodim.
"Kehadiran tentara dan polisi yang diturunkan semakin banyak di Dogiyai tentu saja itu membuat kami tidak nyaman, sehingga kami menolak hadirnya Polres dan Kodim," kata Alex Pigai kepada awak media di Jayapura, Jumat (20/5/2022).
Dia menjelaskan, ada beberapa poin penting yang menjadi acuan masyarakat menolak pembangunan Markas Polres Dogiyai.
"Jadi kriteria menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 5 ayat 1 poin (h), untuk pembentukan polres paling sedikit membawahi empat wilayah hukum polsek," ujarnya.
Baca juga: Seorang Sniper KKB Papua Tak Berdaya Diduga Nekat Hadapi TNI-Polri Seorang Diri Tanpa Bantuan
Baca juga: 18 Pekerja Tambang Meninggal Dunia Berikut 5 Fakta Kecelakaan Maut Libatkan Truk di Papua Barat
"Dengan poin ini maka masyarakat Dogiyai menilai, bahwa Dogiyai hanya dua polsek sehingga tidak memenuhi syarat. Lagi pula, masih belum ada polsubsektor."
Dikatakan, sesuai Pasal 5 Ayat 1 poin (i), sekalipun pimpinan esekutif mendukung tetapi pimpinan legislatif dan masyarakat adat belum mendukung, maka keputusan tersebut tidak bisa dilaksanakan.
“Masyarakat Dogiyai dari 79 kampung semuanya menolak. Masyarakat Dogiyai menolak pembentukan kesatuan Mapolres di Dogiyai," ujarnya.
"Kami juga menyampaikan kepada masyarakat Dogiyai, agar tidak menyerahkan dan menjual tanah kepada siapa pun."
Sementara itu, tokoh perempuan Maria Goo menyebut sudah 8 kali masyarakat Dogiyai melakukan aksi.
Mereka menolak dan tidak mengizinkan penambahan personel keamanan di Kabupaten Dogiyai.
"Hal ini karena adanya penambahan pasukan tanpa ada kesepakatan, jadi dengan kehadiran aparat membuat masyarakat tidak aman."
"Ada razia tanpa pemberitauhan maka mereka mengatakan menolak kehadiran Polres dan Kodim di Dogiyai," katanya.
Baca juga: Suami Meninggal, Artis Ini Balik ke Mantan, 20 Tahun Nikah Belum Punya Anak, Buka Donasi untuk Papua
Baca juga: Ngebet Merdeka dari Papua Nugini, Indonesia Bakal Miliki Negara Tetangga Baru Bernama Bougainville
