Pengadaan Alat Berat Made In Amerika KW Buat Pejabat Bina Marga DKI Jakarta & Swasta Kena Tangkap

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Pengadaan alat berat Made In Amerika KW membuat pejabat Bina Marga DKI Jakarta dan swasta kena tangkap.

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi Pengadaan Alat Berat Penunjang Perbaikan Jalan di Dinas Bina Marga DKI Jakarta pada Kamis (7/7/2022) kemarin.

Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Ashari Syam mengatakan kedua tersangka ini berinisial HD dan IM.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka masing-masing berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Nomor: TAP-65/M.1/Fd.1/07/2022 tanggal 7 Juli 2022 dan Nomor: TAP-66/M.1/Fd.1/07/2022 tanggal 7 Juli 2022.

"Sesuai dengan hasil penyidikan, bahwa pada tahun 2015, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Peralatan dan Perbekalan (Alkal) Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan Pengadaan Alat-alat Berat Penunjang Perbaikan Jalan berdasarkan Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 30/-007.32 dengan nilai kontrak sebesar Rp 36.100.000.000," ujar Ashari dalam keterangan tertulis dikutip TribunJakarta.com, Jumat (8/7/2022).

Ashari menuturkan, HD merupakan PPK yang bertindak selaku pihak pertama mewakili UPT Alkal Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebagai pengguna barang.

Sementara IM adalah Direktur Perusahaan selaku pihak kedua mewakili PT DMU sebagai penyedia barang atau jasa.

Baca juga: Tersandung Kasus Korupsi, Artis Ini Curhat Tak Punya Duit, Kini Ngamen di Stasiun Bareng Mantan Napi

Baca juga: POTRET Kehidupan Brotoseno Seusai Bebas Penjara Karena Korupsi, Nikahi Artis & Akrab Sama Anak Tiri

Modus korupsi yang diduga dilakukan kedua tersangka yakni mengganti alat berat Folding Crane Ladder merek PAKKAT buatan Amerika Serikat sebagaimana lelang dengan barang serupa buatan China.

"Dalam penyidikan ditemukan fakta, bahwa Folding Crane Ladder yang dikirimkan oleh tersangka IM, bukan merk PAKKAT dari Amerika melainkan merk HYVA dari PT HYVA INDONESIA dengan mengganti merk HYVA dengan stiker merk PAKKAT, menyerahkan peralatan Baby Roller Double Drum, Jack Hammer, Stamper Kodok, Tampping Rammer, Asphalt Cutter Concetre, dan Air Compresor yang diimpor dari China bukan merk PAKKAT dari Amerika," lanjutnya.

Sementara itu, HD tetap menerima alat-alat berat tersebut setelah dirinya diduga melakukan intervensi terhadap petugas pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) saat menerima dan memeriksa alat-alat berat yang dikirimkan oleh IM.

Sehingga petugas PPHP menanda tangani Berita Acara Penerimaan dan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan memproses permohonan pembayaran dari PT DMU dengan menanda-tangani SPP.

"Kerugian negara yang timbul akibat perbuatan kedua tersangka mencapai Rp 13.673.821.158, berdasarkan Laporan Akuntan Independen," ungkapnya.

Baca juga: Mantan Napi Korupsi Masih Aktif Jadi Penyidik Polri Begini Penjelasan Kapolri Jenderal Listyo Sigit

Baca juga: INI SOSOK Tetsuya Yamagami, Penembak Mantan Perdana Menteri Jepang, Kini Kondisi Shinzo Abe Kritis

Perbuatan kedua pun bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Juncto Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah; Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang E-Purchasing; dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Terhadap kedua tersangka diterapkan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 Juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP," pungkasnya.

Mantan Napi Korupsi Kini Tetap Jadi Anggota Polri

Mantan napi korupsi masih aktif jadi penyidik Polri begini penjelasan Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

Sorotan tertuju kepada Kapolri lantaran masih menggunakan jasa seorang mantan napi korupsi AKBP Raden Brotoseno.

Dilansir dari Tribunnews.com (2/6/2022) AKBP Brotoseno hingga kini diketahui masih aktif bekerja di Bareskrim Polri.

Hingga akhirnya DPR memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajaranya untuk menjelaskan terkait status AKBP Raden Brotoseno

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto mengatakan akan mempertanyakan pertimbangan Polri, soal AKBP Raden Brotoseno yang kembali berkarier.

Padahal AKBP Raden Brotoseno menyandang status mantan narapidana kasus korupsi.

"Sebagai anggota DPR sekarang, sebagai pimpinan Komisi III tentu nanti dalam rapat akan kita pertanyakan," kata Bambang Pacul, sapaab karibnya, kepada wartawan, Selasa (31/5/2022).

Baca juga: Dulu Terjerat Kasus Korupsi, Alasan Raden Brotoseno Tak Dipecat Polri, Ini Sosok Suami Tata Janeeta

Baca juga: NASIB Brotoseno di Polri Setelah Terseret Korupsi, Tata Janeta Ungkap Momen Suami Berangkat Kerja

Pernyataan tersebut, dikatakan Bambang, seputar alasan mengapa Brotoseno dimaafkan, meski Bambang paham Polri punya aturan main sendiri.

"Prestasinya kaya apa kok bisa dimaafkan, perilakunya baiknya kaya apa kok masih bisa dimaafkan? Aturan mainmu seperti apa? nanti kita boleh bacakan bersama-sama," kata dia.

Adapun rapat dengan Kapolri, dikatakan Bambang bakal diagendakan dalam waktu dekat.

"Sebentar lagi, rapat nanti minggu depan. Nanti boleh kita sisipkan dalam pertanyaan," kata dia

Namun, Legislator PDIP tersebut menolak bahwa dirinya menyayangkan soal ini.

Dia menyebut mungkin ada pertimbangan atas dasar penugasan Brotoseno sebagai perwira Polri.

"Apakah seorang perwira Polri yang pernah melanggar pasal 12a atau 12b ini masih bisa ditugaskan kembali? dengan catatan apa kalau masih bisa ditugaskan kembali. Jadi ini nanti akan kita lihat bersama-sama, begitu," tandasnya.

(TribunJakarta.com/Nur Indah Farrah Audina)

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Sulap Alat Berat Merek China jadi Merek Amerika, Pejabat Bina Marga DKI dan Swasta Tersangka.