Elektabilitas Ganjar Pranowo-Mahfud Masih Lemah di 3 Provinsi, Terkuak Strategi PDIP Katrol Ganjar

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sudah punya strategi khusus di Pilpres 2024.

Strategi ini dipakai demi meningkatkan eletabilitas Ganjar-Mahfud jelang pemilihan.

Seperti diketahui, pada hasil survei, elektabilitas Ganjar-Mahfud masih cukup lemah.

Khususnya di tiga daerah, yakni DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Menanggapi hal itu, politisi PDI Perjuangan (PDIP) Aria Bima merespons santai.

Aria pun menyebut, pihaknya telah memiliki strategi khusus dalam memenangkan kontestasi Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Aria mengungkapkan bahwa PDIP akan fokus melakukan kampanye metode door to door dan man to man untuk menutup celah bolongnya elektabilitas Ganjar-Mahfud di tiga daerah tersebut.

"Langkah kami tetap ya, menaikkan popularitas Ganjar-Mahfud dengan door to door dan man to man semua kekuatan (partai dan relawan).

Bagaimana bisa langsung masuk ke elemen penting di tingkat bawah yaitu rumah ke rumah," kata Aria Bima di Jakarta, Senin (30/10/2023).

Menurut Aria, langkah lainnya adalah mempertinggi preferensi untuk membangun narasi publik yang positif melalui berbagai media, sehingga rakyat semakin kenal terhadap Ganjar-Mahfud.

Langkah itu pun dibarengi dengan kampanye program yang sudah disiapkan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

"Kampanye program yang benar-benar tidak hanya sekadar janji namun sikap kedua tokoh kita adalah bagaimana penindakan masalah korupsi dan penegakkan hukum," ungkapnya.

Aria Bima menilai keunggulan program Ganjar-Mahfud dalam penindakan masalah korupsi dan penegakan hukum, dapat mengatasi celah elektabilitas pasangan itu di wilayah Jabar, Banten.

Dia percaya bahwa mayoritas rakyat Indonesia menginginkan adanya langkah konkret dalam pemberantasan korupsi.

"Rakyat butuh pemimpin yang bebas, antikorupsi dan tentu narasi-narasi yang lebih religius,

itu menjadikan suatu cara kami menjelaskan melalui berbagai pola supaya bisa lebih masuk," jelas dia.

Dia menjelaskan mengapa Ganjar-Mahfud sangat concern dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi karena kedua persoalan itu sudah pada tingkat yang akut.

Aria Bima pun mencontohkan berbagai persoalan bangsa, akar persoalannya adalah korupsi sehingga harus diatasi.

"Saya percaya dengan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, kantong rakyat akan nambah. Dan itu namanya sejahtera," kata dia.

Menurut Aria, Ganjar-Mahfud bukan hanya menawarkan program namun kedua tokoh tersebut punya rekam jejak yang bagus dalam mewujudkan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

KESEDIHAN Ganjar Pranowo Saat Tahu Presiden Jokowi Beda Pilihan

Kesedihan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo sadar Presiden Joko Widodo (Jokowi) beda pilihan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Hal ini mencuat karena anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming juga maju sebagai cawapres untuk mendampingi Prabowo.

Ganjar Pranowo akhirnya buka suara terkait sikap berseberangannya Jokowi pada Pilpres 2024 mendatang.

Ganjar menyebut bahwa dirinya sedih dengan isu Jokowi memilih capres lain ketimbang mendukung capres yang diusung partai PDIP yang membesarkannya

Bagi Ganjar, kesedihan itu ada namun dirinya mengaku tidak akan cengeng.

"Kesedihan pasti ada, tapi kita enggak akan cengeng. Banteng enggak cengeng," ucap Ganjar di Jakarta, Minggu (29/10/2023) dikutip dari KompasTV.

Adapun Ganjar mengaku menghormati keputusan Jokowi dan Gibran dalam langkah berpolitik menuju Pilpres 2024.

"Sampai detik ini saya menghormati pak Jokowi, menghormati mas Gibran sebagai pilihan politiknya," ucap Ganjar.

Alasan Gibran tak dipecat dari PDIP

PDI Perjuangan menilai ada pihak-pihak tertentu yang ingin partai berlambang Moncong Putih itu memecat Gibran Rakabuming Raka.

Dengan demikian, Gibran seolah-olah menjadi pihak yang teraniaya oleh PDIP.

Isu ini kemudian akan digoreng dan menjadi insentif politik bagi kubu Prabowo Subianto.

Baca juga: Ulang Tahun Ganjar Pranowo Bikin Suasana Adem, Prabowo Beri Doa, Anies Ingatkan Jangan Lupa Ngundang

Hal tersebut diungkapkan oleh politisi senior PDIP Aria Bima. Itu sebabnya PDIP tidak memutuskan memecat Ginban meski secara aturan organisasi melakukan pelanggaran.

Status keanggotaan Gibran di PDIP menjadi sorotan lantaran Wali Kota Solo itu resmi menjadi bakal calon wakil presiden (Cawapres) Prabowo Subianto.

Sementara itu, PDI-P mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

“Kita diam, kita tidak ingin itu menjadi keributan dan dijadikan playing victim seolah-olah kita didorong-dorong oleh media untuk terkait hal pemecatan (Gibran),” kata Aria dalam wawancara dengan Kompas Petang yang tayang di Kompas TV, Sabtu (28/10/2023).

Aria protes karena adanya sejumlah pihak yang terus mengejar reaksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto terkait pemecatan Gibran.

Namun demikian, kata dia, PDIP memutuskan untuk tidak bertindak reaktif. Aria mengatakan, kasus ini diserahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.

“DPP PDI-P sudah biasa meng-handle masalah itu,” ujar Aria.

Framing media

Aria juga meminta semua pihak lebih memberikan perhatian terhadap adu gagasan dan visi misi bakal capres-cawapres ketimbang isu Jokowi dan Megawati pecah kongsi.

Menurutnya, saat ini terdapat framing untuk menggeser perhatian publik dari tiga kandidat capres-cawapres ke konflik Megawati dan Jokowi.

“Framing media, baik itu medsos, media mainstream, media online dibuat mungkin juga oleh timnya Pak Prabowo,” tutur Aria.

Sebelumnya, status keanggotaan partai Gibran menjadi sorotan. Gibran tidak mendapatkan sanksi berupa pemecatan setelah menyeberang menjadi bakal cawapres Prabowo.

Baca juga: Suara PDIP Pecah, Ganjar-Mahfud Lega Dapat Suntikan Dukungan dari Yenny Wahid & Kader Gus Dur

Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyatakan, partainya tidak perlu menerbitkan surat pemberhentian Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan PDIP.

Menurut dia, secara etika politik dan penilaian publik, Gibran sudah keluar dari PDIP karena menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

"Tanpa adanya surat resmi pemberhentian Mas Gibran dari DPP partai, maka sesungguhnya secara etika politik dari dalam hatinya dan dari penilaian publik, Mas Gibran sudah keluar dari PDI Perjuangan itu sendiri," kata Basarah di Sekolah Partai, Jakarta, Sabtu (28/10/2023).

PDIP Ditinggal Jokowi

Sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut akar rumput partai pada awalnya tidak percaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meninggalkan partai yang membesarkan namanya. H

“Ketika DPP Partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi,” kata Hasto.

Namun, kata Hasto, dengan kondisi yang saat ini terjadi, PDIP merasakan sedih yang mendalam.

Padahal, Jokowi telah diberikan dukungan oleh akar rumput dan seluruh simpatisan PDIP sejak menjadi Wali Kota Solo hingga menjabat sebagai Kepala Negara.

“PDI Perjuangan saat ini dalam suasana sedih, luka hati yang perih, dan berpasrah pada Tuhan dan Rakyat Indonesia atas apa yang terjadi saat ini,” kata Hasto.

“Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranatan kebaikan dan Konstitusi,” imbuhnya.

Hasto menuturkan, sejak adanya isu PDIP akan ditinggalkan, seluruh kader dan simpatisan berharap hal tersebut tidak terjadi.

Namun, kenyataannya Jokowi yang didukung sejak menjabat Wali Kota Solo, Gubernur DKI dan Presiden RI dua periode itu benar-benar meninggalkan PDIP.

“Awalnya kami hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi,” tutur Hasto.

Adapun perubahan sikap Jokowi terlihat ketika merestui putra sulungnya yang kini menjabat Wali Kota Solo itu maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto.

Padahal, Jokowi dan Gibran merupakan kader Partai Banteng Moncong Putih yang menyatakan sikap mendukung Ganjar Pranowo yang diusung PDI-P sebagai bakal calon presiden yang akan didukung.

Jalan mulus Gibran yang berusia 36 tahun ini mendaftarkan diri sebagai cawapres tak terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan cawapres berusia di bawah 40 tahun dengan syarat pernah jadi kepala daerah dan terpilih lewat Pemilu.

Keputusan tersebut menuai kontroversi di tengah masyarakat karena Ketua Hakim MK Anwar Usman tak lain adalah paman dari Wali Kota Solo itu. (Fransiskus Adhiyuda/Tribunnews | WartaKota)

Diolah dari artikel Tribunnews dan WartaKota