Soal & Kunci Jawaban PPKN Kelas 8 SMP Halaman 68 Kurikulum Merdeka, Cermati Peristiwa & Pendapatnya

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Simak dengan baik bagian soal dan kunci jawaban pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan alias PPKN Kelas 8 SMP halaman 68 Kurikulum Merdeka, dimana anak-anak akan mengerjakan soal-soal mengenai materi bentuk dan kedaulatan negara Indonesia di bagian Uji Kompetensi.

Ayo kita kerjakan bagian soal dan kunci jawaban mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan alias PPKN Kelas 8 SMP halaman 68 Kurikulum Merdeka, anak-anak diminta untuk mencermati peristiwa-peristiwa dan menuliskan pendapat.

Baca juga: Soal & Kunci Jawaban IPS Kelas 7 SMP Halaman 73 Kurikulum Merdeka, Solusi dari Pencemaran Udara

Baca juga: Soal & Kunci Jawaban IPS Kelas 7 SMP Halaman 69 Kurikulum Merdeka, Kegunaan Benda Berdasarkan Bentuk

Cek ulasan soal dan kunci jawaban Kelas 8 SMP / MTs pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) kurikulum merdeka halaman 68.

Soal yang dibahas adalah uji kompetensi Bab 3 Tata Negara Pemerintahan Bentuk dan Kedaulatan Negara pada kurikulum merdeka belajar.

Ada 6 Bab pada buku pelajaran PPKN kelas 8 SMP / MTs kurikulum merdeka diantaranya Bab 1 Kedudukan dan Fungsi Pancasila, Bab 2 Bentuk dan Kedaulatan Negara, bab 3 Tata Negara Pemerintahan, Bab 4 Kebangkitan Nasional & Sumpah Pemuda, Bab 5 Jati Diri Bangsa & Budaya Nasional, dan Bab 6 Literasi Digital dalam Kebinekaan Bangsa

Adapun soal dan kunci jawaban PPKN Kelas 8 SMP/ MTs dapat digunakan oleh siswa untuk panduan dan referensi belajar dirumah.

Berikut ini selengkapnya pembahasan soal dan kunci jawaban PPKN Kelas 8 SMP / MTs halaman 68 dari buku kurikulum merdeka serta beberapa sumber:

Cermatilah peristiwa-peristiwa di bawah ini. Lalu, tuliskan pendapatmu untuk menjawab persoalan yang diajukan.

1. Seorang ketua RT bersilang pendapat dengan para tokoh masyarakat di tempatnya perihal tata kelola iuran keamanan warga.

Sebagai pelaksana eksekutif di tingkat RT, ketua RT tersebut merasa lebih berhak untuk memutuskan dibanding para tokoh masyarakat.

Bila kalian dimintai pendapat, apa pendapat kalian sebagai solusi dari persoalan di atas?

2. Seorang ketua bidang OSIS mengambil keputusan tanpa berkoordinasi dengan Ketua OSIS.

Sebagai pucuk pimpinan organisasi, ketua OSIS merasa dilangkahi.

Ketua OSIS menuding ketua bidang tersebut tidak paham organisasi. Jika kalian menjadi ketua bidang lainnya, bagaimana cara kalian memutuskan persoalan di atas?

3. Pada awal kemerdekaan, pada mulanya beberapa Daerah Swapraja enggan menyatakan kesetiaan dan bergabung dengan Negara Republik Indonesia. Setelah, melalui proses diskusi yang panjang, barulah Daerah-daerah Swapraja itu bergabung dengan Negara Republik Indonesia.