'Banteng Jangan Diganggu' PDIP Marah Baliho Ganjar-Mahfud di Bali Dicopot, Sang Capres Kebingungan

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Beredar sebuah video yang menunjukkan baliho besar bergambar Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dicopot.

Pencopotan baliho di Gianyar, Bali itu dilakukan oleh beberapa anggota Satpol PP.

Posisi baliho terletak di sekitar Balai Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar.

DPP PDIP lewat Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun bereaksi keras menanggapi hal itu.

Menurut Komarudin, Bali merupakan salah satu basis PDIP atau disebut kandang Banteng.

Komarudin pun meminta PDIP Bali untuk melakukan investigasi terhadap aksi pencopotan baliho Ganjar-Mahfud tersebut.

"Kalau sampai ada yang berani melakukan tindakan begitu, itu mereka harus segera melakukan investigasi ke bawah," kata Komarudin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023).

Komarudin menilai pencopotan baliho tersebut merupakan sebuah tindakan provokasi.

Dia pun mengingatkan agar tak mengganggu banteng, jika ingin keadaan aman.

Baca juga: Elektabilitas Ganjar Pranowo-Mahfud Masih Lemah di 3 Provinsi, Terkuak Strategi PDIP Katrol Ganjar

"Kalau Banteng jangan diganggu, Banteng kalau diam jangan diganggu karena kalau dia bangun dia brutal, itu Banteng," tegasnya.

"Jadi banteng enggak ada itu cengeng-cengeng, itu banteng itu. Cuman kalau diam jangan diganggu, itu berbahaya," sambung Komarudin.

Seperti diketahui saat ini hubungan Jokowi dan PDIP sudah retak.

Jokowi sudah tak dianggap kader karena telah berkhianat bersama keluarganya.

Sebelumnya viral video di medsos yang memperlihatkan baliho Ganjar-Mahfud dicopot.

Tidak hanya baliho Ganjar-Mahfud, bendera PDIP yang berkibar di sana juga diturunkan.

Pencopotan baliho Ganjar-Mahfud serta bendera PDIP dilakukan oleh petugas Satpol PP setempat.

Tampak pula dalam video tersebut aparat TNI-Polri.

Sejumlah narasi menyebutkan bahwa penurunan baliho itu terkait kehadiran Presiden Jokowi di Bali.

Menanggapi kehebohan video itu, Kepala Satpol PP Bali Nyoman Rai Dharmadi pun buka suara.

Ia membenarkan pencopotan atribut PDIP termasuk baliho Ganjar-Mahfud tersebut terkait dengan kunjungan Jokowi di Pasar Bulan, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa (31/10/2023).

Menurutnya, aksi pencopotan itu atas perintah Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya.

"Sesuai dengan perintah Pak Pj Gubernur, yang pasti, saya diminta untuk mencabuti atribut partai politik di lokasi acara," kata dia saat dihubungi wartawan, Selasa (31/10/2023), dikutip dari Kompas.com.

Nyoman Rai Dharmadi beralasan langkah tersebut dilakukan semata untuk menunjukkan netralitas.

Pasalnya, penurunan bendera parpol di sekitar lokasi kunjungan Jokowi tidak memandang bulu dari partai atau koalisi tertentu saja.

"Tidak memandang itu bendera PDI-P, Ganjar-Mahfud MD, enggak ada urusannya, enggak ada kaitannya," ujar dia.

"Untuk membangun suasana netral itu sebenarnya. Mungkin menurut saya karena benar juga sih agar tidak terkesan memihak salah satu," ungkapnya.

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Sunanto, mengecam keras pencopotan baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berikut bendera PDIP saat kunjungan kerja (kunker) Presiden Jokowi di Bali, Selasa (31/10/2023).

Politisi PDIP tersebut mengatakan pencopotan baliho dan bendera partai itu menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

"informasinya hanya PDIP dan baliho Pak Ganjar yang dicopot. Maka perspektifnya penggunaan kekuasaan menjadi terus dilakukan, dan itu tidak boleh di dalam proses demokrasi yang seperti ini,” kata Sunanto dilansir dari TVonenews, Selasa (31/10/2023).

Menurut Sunanto pencopotan baliho Ganjar-Mahfud dan bendera PDIP itu akan menimbulkan keresahan dan memecah belah bangsa.

“Ya memecah belah ya, membuat keresahan, intimidatif lah intinya. Proses intimidatifnya kan semakin jelas, yang berbeda harus dicegat, yang utama dibiarkan, kan intimidatif,” ujar Sunanto.

Baca juga: KESEDIHAN Ganjar Pranowo Saat Tahu Presiden Jokowi Beda Pilihan dengan PDIP di Pilpres 2024

Menurutnya, tindakan tersebut bisa membahayakan proses demokrasi dan proses berlangsungnya Pemilu 2024 akan berubah menjadi mencekam.

Adapun Presiden Jokowi diketahui melakukan kunjungan kerja di Bali, Selasa (31/10/2023).

Ayah Gibran Rakabuming Raka tersebut mengunjungi SMKN 3 Sukawati dan langsung melanjutkan tugasnya dengan mendatangi Pasar Bulan.

Diberitakan TribunBali.com, di sana Jokowi mendatangi pedagang satu persatu, mulai dari jajanan khas Bali, sarana upakara hingga pedagang ikan yang berjualan memakai sepeda.

Jokowi sendiri terpantau tidak berbelanja dan hanya memberikan amplop kepada semua pedagang, serta membagikan kaos dan sembako untuk masyarakat yang hadir di sana.

Ganjar Pranowo Kebingungan

Capres PDIP Ganjar Pranowo mengaku kebingungan ketika balihonya dengan Mahfud MD diturunkan oleh Satpol PP ketika kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Bali.

Hal ini disampaikannya usai menghadiri Mukernas ke-V Persada di Prama Beach Hotel, Bali pada Rabu 1 November 2023 siang.

“Saya lagi coba bertanya-tanya kenapa dicopot,” ungkap Ganjar kepada Tribun Bali.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memandang, bila memang baliho itu melanggar aturan, maka dia mempersilahkan untuk dicopot.

Namun bila dinilai tak melanggar aturan, Ganjar meminta agar segenap pihak tak perlu berlebihan menindaklanjuti baliho itu.

“Kalau memang ada yang melanggar silahkan dicopot. Kalau tidak ada yang melanggar, sebaiknya tidak perlu berlebihan,” ujarnya.

Pasalnya, Ganjar telah berkomunikasi dengan Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster pascapencopotan baliho Ganjar-Mahfud MD itu.

Informasi yang diperolehnya, baliho tersebut telah terpasang kembali seperti semula.

Baca juga: BOCORAN Strategi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Sasaran Pertama Mudahkan Perizinan Industri Kreatif

“Saya senang sudah berkomunikasi dengan Pak Wayan Koster. Kemarin ada statement, dan sudah dipasang lagi,” tuturnya.

Sebelumnya, Baliho pasangan Ganjar-Mahfud MD diturunkan Satpol PP Bali pada Selasa 31 Oktober 2023 kemarin.

Pasalnya, baliho pasangan Capres-Cawapres usungan PDIP dan sejumlah partai politik ini diturunkan jelang kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo ke Kabupaten Gianyar, Bali.

Tangapan Jokowi

Menanggapi isu pemindahan baliho capres PDIP Ganjar Pranowo, Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara.

Jokowi mengatakan bahwa pemerintah daerah baik itu Kabupaten, kota, serta provinsi dan juga pemerintah pusat harus netral.

"ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral," kata Jokowi usai meninjau tol Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, Rabu, (1/11/2023).

Oleh karenanya kata Jokowi setiap pemindahan atribut partai, pemerintah daerah harus meminta izin dan berkomunikasi kepada pengurus partai di wilayah tersebut.

Komunikasi dengan pengurus partai di daerah kata Jokowi menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah dengan partai politik karena memindahkan atribut partai.

"Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik," tuturnya.

Terkait apakah atribut partai tersebut menyalahi aturan tata kota, kata Jokowi sebaiknya ditanyakan kepada pemerintah daerah.

"Ya itu semuanya urusan pemerintah daerah," pungkasnya.

(WartaKota | Ida Bagus Putu Mahendra/TribunBali)

Diolah dari WartaKota dan TribunBali