Kritik Lagi, Ganjar Pranowo Beri Nilai 5 Penegakan Hukum Era Jokowi, TKN Sebut-sebut Nama Mahfud MD

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Calon presiden nomow urut 3, Ganjar Pranowo memberikan penilaiannya terhadap era pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ganjar menilai penegakan hukum di Indonesia cukup jeblok.

Pernyataan Ganjar ini lantas ditanggapi oleh Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Nusron Wahid.

Nusron menyatakan, seyogianya Ganjar menyampaikan kritikan itu kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD.

Menurutnya, sebagai Menkopolhukam, Mahfud MD merupakan sosok yang paling bertanggung jawab soal penegakan hukum di Indonesia.

Alhasil, ia meminta Ganjar Pranowo untuk menyampaikan hal tersebut kepada calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya itu di Pilpres 2024 mendatang.

"Tanggapan saya, sebaiknya Mas Ganjar menyampaikan itu kepada Pak Mahfud MD," kata Nusron dikutip dari siaran langsung Tribunnews.com di Facebook, Minggu (19/11/2023).

Baca juga: Sinyal Dukungan? Ganjar Pranowo Bertamu ke Rumah Jusuf Kalla, Pemilu Mesti Berjalan dengan Baik

"Menkopolhukam-nya yang paling bertanggung jawab tentang penegakan hukum 'kan Pak Mahfud MD."

"Jadi sebaiknya, Mas Ganjar tolong menanyakan itu kepada Pak Mahfud MD. Tanyakan itu kepada Pak Mahfud MD," terangnya.

Sebelumnya, Ganjar mengatakan nilai rapor penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) pemerintahan Jokowi rendah.

Dahulu Ganjar sempat menyebut rapor penegakan hukum mencapai tujuh atau delapan, tetapi saat ini ia tak segan memberi nilai lima.

Hal tersebut disampaikannya dalam acara diskusi yang digelar oleh Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar (Iluni UNM) di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu, (18/11/2023).

Pernyataan itu dilontarkannya untuk menanggapi pertanyaan apakah saat ini nilai rapor penegakan hukum itu sudah menurun.

"Betul. Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu," kata Ganjar.

Namun, Ganjar tidak menjelaskan lebih rinci kasus apa yang dimaksudnya itu.

Ketika ditanya tentang penyebab jebloknya nilai tersebut, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyinggung faktor rekayasa dan intervensi.

"Rekayasa dan intervensi yang kemudian membikin independensi menjadi ilmu dari yang imparsial menjadi parsial," ujarnya.

Di sisi lain, kritikan tersebut juga direspons oleh Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, Dedek Prayudi.

Pria yang juga menjabat sebagai juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu menyebut kritik tersebut akan menjadi masukan bagi Jokowi.

"Terkait penilaian buruk dari Pak Ganjar terhadap penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi dan demokrasi saat ini yang dinilai mengalami kemunduran, ini tentu akan menjadi pecutan dan masukan bagi Presiden Jokowi," kata Dedek dalam keterangannya sebagaimana diterima oleh Tribunnews.com, Minggu.

Ia kemudian mendoakan supaya Jokowi dapat menjawab kritikan tersebut dengan kerja-kerja yang lebih baik ke depan.

Melalui pernyataan ini, Dedek juga menyinggung nama cawapres pendamping Ganjar di Pilpres 2024, Mahfud MD.

Ia berharap Jokowi dan Mahfud MD dapat menjawab kritikan dari Ganjar Pranowo.

Baca juga: Buntut dari Pantun, Cak Imin & Mahfud MD Dilaporkan ke Bawaslu, Diduga Kampanye Sebelum Waktunya

"Selanjutnya kami doakan agar Pak Jokowi sebagai Presiden dan Prof Mahfud MD selaku Menkopolhukam RI sehat-sehat terus supaya dapat menjawab kritikan Pak Ganjar dengan kerja-kerja yang lebih baik lagi, agar penilaian terhadap penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi, dan demokrasi dapat makin baik", terangnya.

Kata Jusuf Kalla

Pernyataan Ganjar soal penegakan hukum di Indonesia juga sempat disinggung oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia, Jusuf Kalla (JK).

Jusuf Kalla menyatakan, mungkin saja orang-orang sependapat dengan pernyataan Ganjar itu apabila melihat suasana yang terjadi akhir-akhir ini.

Hal itu disampaikan JK di kediamannya usai melakukan pertemuan dengan Ganjar Pranowo di Jalan Brawijaya Raya Nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu.

"Soal hukum ini, ya, seperti yang dikatakan. Kalau di Makassar saya baca, Pak Ganjar mengatakan lima gitu 'kan," kata Jusuf Kalla dikutip dari siaran langsung Tribunnews.com di Facebook.

"Saya kira Anda juga mungkin sependapat. Terutama di tengah suasana terakhir ini 'kan. Ini yang menentukan bangsa ke depan, sangat penting sekali," tuturnya.

Ganjar Minta Dukungan JK

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) digoda oleh Calon Presiden (capres) RI, Ganjar Pranowo.

Momen tersebut terjadi usai pertemuan Ganjar Pranowo dan JK, di kediaman pribadi Jusuf Kalla, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Jusuf Kalla mengungkapkan, ia tak bisa bergabung dalam Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

Ia menjelaskan, hal itu karena ia harus bersikap netral, mengingat Jusuf Kalla menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI).

"Saya ini ketua PMI. PMI itu harus netral, jadi tidak bisa menjadi TPN," ucap JK, kepada awak media, pada Minggu (19/11/2023).

Lebih lanjut, JK menjelaskan, semua warga negara pasti memiliki pilihan calon presidennya masing-masing.

Meski demikian, menurutnya, ada tanggung jawab sebagai pejabat harus bersikap netral.

"Bahwa masing-masing Anda semua punya pilihan politis silahkan, tapi ada hal-hal tertentu yang membatasinya," ungkap JK.

Sebelumnya, Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menggoda politisi senior Partai Golkar Jusuf Kalla untuk memberikan dukungan kepadanya di Pilpres 2024.

Namun, hal itu disampaikan Ganjar dengan nada guyon dan santai.

Baca juga: Alasan Jusuf Kalla Tak Bisa Gabung Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Sebut Dirinya Harus Netral

Di mana, Ganjar Pranowo sebelumnya melakukan silahturahmi ke kediaman Jusuf Kalla, di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta, Minggu (19/11/2023) sore.

Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid dan Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo turut mendampingi Ganjar dalam pertemuan itu.

Pertemuan tersebut, belangsung selama kurang lebih 1,5 jam secara tertutup.

Mulanya, Ganjar mengatakan bahwa pertemuan dirinya dengan Jusuf Kalla membahas banyak hal.

Salah satunya, keduanya bersepakat bahwa Pemilu 2024 harus berjalan dengan baik.

"Intinya Pemilu mesti berjalan dengan baik, nilai persatuan bangsa musti dijaga, saya mengapresiasi beliau," kata Ganjar yang turut didampingi JK saat memberikan keterangan pers di lokasi.

Ganjar pun mengungkapkan peryataan JK soal pilihan politik yang mungkin saja berbeda. Namun, harus tetap menjunjung persatuan.

Ganjar juga menyebut, jika pilihan politik JK akan berbeda dengan dirinya.

"Tadi beliau sampaikan, pilihan boleh beda, dan rasa-rasanya pilihannya Pak JK akan beda dengan saya," ucap Ganjar.

JK yang berada disisi kiri Ganjar terlihat merespons dengan menganggukan kepalanya.

Ganjar lantas menggoda JK jika ingin membuka kemungkinan memberikan dukungan kepada dirinya.

"Tapi kalau nanti dukung saya juga boleh Pak," kata Ganjar sambil menyentuk lengan JK.

JK pun merespons dengan senyuman. Dia lantas memberi jawaban singkat.

"Aiih, boleh," jawab JK sambil menepuk pundak Ganjar sebanyak dua kali.

(Tribunnews.com/Deni/Igman Ibrahim/Ibriza Fasti)

Diolah dari artikel Tribunnews