Eks Menteri & Pejabat yang Serang Jokowi hingga Buka Aib Jelang Pilpres 2024, Istana Sampai Heran

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Jelang gelaran pemilihan presiden (Pilpres) 2024, satu per satu drama dimunculkan oleh sejumlah pihak.

Drama tersebut seakan menyerang Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dua mantan menteri hingga pejabat serempak mengungkap sejummlah peristiwa lama saat mereka masih menjadi pembantu preisden.

Pertama, Sudirman Said yang merupakan Menteri ESDM periode 2014-2016 dan kini menjadi Co-Captain Timnas AMIN (Anies-Cak Imin).

Sudirman Said mengaku pernah dimarahi oleh Presiden Jokowi di Istana karena melaporkan Setya Novanto (Setnov) yang saat itu menjabat Ketua DPR RI ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Baca juga: 5 Sindiran & Kritik Ganjar Pranowo untuk Presiden Jokowi, Setelah Gibran Rakabuming Maju Cawapres

Laporan itu terkait polemik kasus 'papa minta saham' yang turut menyeret nama Setnov.

"Ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD itu Presiden sempat marah, saya ditegor keras dituduh seolah-olah ada yang memerintahkan atau ada yang mengendalikan," ujar Sudirman kepada wartawan, Minggu (3/12/2023).

Kasus itu adalah skandal politik yang menyeret nama Setnov setelah diduga mencatut nama Presiden Jokowi untuk meminta saham PT Freeport Indonesia.

Sudirman lantas membuka rekaman pembicaraan Setnov dengan pengusaha Riza Chalid, dan Direktur Freeport Maroef Sjamsoeddin dalam sidang laporannya di MKD DPR.

Pada rekaman itu, Setnov turut menyebut nama Luhut Binsar Panjaitan (Kepala Staf Presiden) sebanyak 66 kali.

Luhut membantah terlibat dan sempat dipanggil oleh Majelis MKD.

Dua pekan setelah laporan Sudirman atau tepatnya 16 November 2015, Setnov menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Kemudian, Setnov pun menjadi tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.

Baca juga: DULU Parlente Berjas, Setya Novanto Mantan Ketua DPR Kini Bercaping, Bawa Sabit Turun ke Sawah

Kemudian, mantan menteri kedua yang menyerang Jokowi yaitu Fachrul Razi.

Ia mengaku dicopot dari jabatan Menteri Agama oleh Jokowi, karena menolak pembubaran FPI.

Hal ini diketahui dari potongan rekaman video pengakuan Fachrul Razi di media sosial yang menceritakan proses di-reshuffle Jokowi pada akhir 2020 silam.

"Pada saat seminggu sebelum saya reshuffle, ada rapat kabinet topiknya itu pembubaran FPI. Saya tentu saja hadir," ucap Fachrul dalam video tersebut.

"Pada saat rapat, semua menteri dan kepala badan dan lembaga tidak ada satu pun yang ngomong lain kecuali bubarkan. Hanya saya satu-satunya yang sampaikan itu (penolakan pembubaran FPI)," kata mantan Wakil Panglima TNI tersebut.

Ia mengaku mengaku senang FPI dibubarkan bukan pada saat dirinya menjabat sebagai Menteri Agama.

"Saya senang FPI dibubarkan bukan saat saya jadi Menteri Agama. Saya garis bawahi saya bukan pernah pengajian dengan FPI, ketemu Habib Rizieq pun enggak pernah, tapi saya punya prinsip dan idealisme seperti ini," kata dia.

Diketahui pemerintah telah membubarkan FPI pada 30 Desember 2020 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI.

Baca juga: AMIN Dikuatkan 3 Eks Pimpinan KPK, Abraham Samad hingga Bambang Widjojanto Jadi Dewan Pakar

Saat ini Fachrul Razi telah menyatakan mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dalam Pilpres 2024.

Selanjutnya ada nama ketua KPK periode 2015-2019, Agus Rahardjo.

Agus Rahardjo juga mengaku ditegur keras oleh Presiden Jokowi perihal kasus Setya Novanto.

Agus mengaku pernah diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto selaku Ketua DPR RI.

Diketahui, pihak KPK semasa kepemimpinan Agus Rahardjo menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama tersangka Setya Novanto pada 31 Oktober 2017.

Saat itu, Setya Novanto masih menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu parpol yang mendukung Jokowi di Pemilu.

Agus sempat menyampaikan permintaan maaf dan merasa semua hal harus jelas sebelum mengungkapkan pernyataannya.

“Saya pikir kan baru sekali ini saya mengungkapkannya di media yang kemudian ditonton orang banyak,” kata Agus dalam wawancara dengan Rosi yang tayang di Kompas TV, Kamis (30/11/2023).

“Saya terus terang, waktu kasus e-KTP saya dipanggil sendirian oleh presiden. Presiden pada waktu itu ditemani oleh Pak Pratikno (Menteri Sekretaris Negara),” lanjut Agus.

Agus mengaku dia sempat merasa heran karena biasanya presiden memanggil lima pimpinan KPK sekaligus. Agus lantas diminta masuk ke Istana tidak melalui ruang wartawan melainkan jalur masjid.

Saat memasuki ruang pertemuan, Agus mengaku Jokowi sudah marah. Dirinyapun heran dan tidak mengerti maksud Jokowi.

Setelah duduk ia baru memahami bahwa Jokowi meminta kasus yang menjerat Setnov disetop KPK.

“Presiden sudah marah menginginkan, karena baru masuk itu beliau sudah ngomong, ‘hentikan!’,” tutur Agus.

“Kan saya heran, yang dihentikan apanya? Setelah saya duduk ternyata saya baru tahu kalau yang (Jokowi) suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov,” lanjut Agus.

Baca juga: Presiden Jokowi Terbitkan Aturan Baru, Deretan Pejabat Negara yang Tak Usah Mundur Jika Maju Pilpres

Pengakuan Agus Rahardjo itu dibenarkan oleh pimpinan KPK lain semasa penanganan kasus e-KTP, Alexander Marwata, Saut Situmorang, hingga penyidik senior KPK saat itu Novel Baswedan.

"Ya Pak Agus pernah bercerita kejadian itu ke pimpinan," kata Alex, sapaan Alexander, saat dikonfirmasi, Jumat (1/12/2023).

Saut menyebut, Agus menceritakan peristiwa dimaksud saat pimpinan KPK hendak menggelar jumpa pers terkait penyerahan mandat atau tanggung jawab pengelolaan KPK kepada presiden.

"Aku jujur aku ingat benar pada saat turun ke bawah Pak Agus bilang 'Pak Saut, kemarin saya dimarahin (presiden), 'hentikan' kalimatnya begitu," kata Saut saat dikonfirmasi, Jumat (1/12/2023).

Senada dengan Agus, Alex mengatakan, meski ada upaya intervensi, kasus hukum terhadap Setya Novanto tetap terus berlanjut.

"Ditolak. Karena sprindik sudah terbit dan KPK tidak bisa menghentikan penyidikan. KPK juga sudah mengumumkan tersangka," katanya.

Diketahui, pada Jumat, 13 September 2019, tiga pimpinan KPK saat itu yakni Agus Rahardjo, Saut Situmorang dan Laode M Syarif menyerahkan tanggung jawab atau mandat pengelolaan KPK ke Presiden Jokowi.

Hal itu berkaitan dengan revisi UU KPK yang dinilai banyak pihak melemahkan kinerja pemberantasan korupsi.

Saut menduga sikap lima pimpinan KPK terhadap kasus e-KTP yang menjerat Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Golkar saat itu, Setya Novanto, sudah diketahui Jokowi.

Menurut Saut, tiga pimpinan KPK menyetujui penyidikan kasus tersebut sementara dua lainnya menolak.

"Dalam pikiran kotor aku, pasti ada bocoran kan skornya 3-2. Tahu lah Anda yang dua (pimpinan KPK) siapa, yang tiga (tiga pimpinan KPK lainnya) siapa. Jadi, mungkin dia (presiden) dengar-dengar dan panggil saja."

"Mungkin di pikiran yang perintah seperti itu. Tapi, enggak tahu lah kenapa (Agus Rahardjo) dipanggil sendirian," kata Saut.

Pengakuan mengejutkan Agus Rahardjo itu langsung mendapat reaksi bantahan dari pihak Istana Kepresidenan, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dan Presiden Jokowi sendiri.

Jokowi membantah pernyataan Agus Rahardjo tersebut dan mengatakan, saat itu dirinya lah yang meminta kasus e-KTP ditangani dengan baik.

Terbukti, sekarang penanganan kasus e-KTP tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan Setya Novanto dihukum 15 tahun penjara karena terbukti korupsi.

"Ini yang pertama coba dilihat, dilihat di berita tahun 2017 di bulan November, saya sampaikan saat itu Pak Novanto. Pak Setya Novanto ikuti proses hukum yang ada, jelas berita itu ada semuanya," katanya, di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/12/2023).

"Yang kedua buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga Pak Setya Novanto sudah dihukum divonis dihukum berat 15 tahun," imbuhnya.

Selain itu, Presiden Jokowi juga membantah dirinya bertemu Agus Rahardjo membahas penghentian kasus e-KTP saat itu.

"Saya suruh cek, saya sehari kan berapa puluh pertemuan. Saya suruh cek di Setneg (Sekretariat Negara) enggak ada. Agenda yang di Setneg enggak ada tolong dicek lagi aja," ujar Jokowi.

Jokowi lantas mempertanyakan kepentingan di balik mencuatnya kembali kasus e-KTP ini.

"Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa?" pungkasnya.

Istana Heran

Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana angkat bicara mengenai pernyataan, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi yang mengaku dicopot dari Menteri Agama karena menolak pembubaran FPI.

Untuk diketahui Fachrul Razi digantikan oleh Yaqut Cholil Qaumas atau Gus Yaqut oleh Presiden Jokowi pada 23 Desember 2020.

Ari mengaku heran mengapa isu pergantian Menag ramai diangkat sekarang ini saat masa kampanye Pilpres 2024.

"Saya tidak tahu apa yang melatarbelakangi mengapa isu pergantian bapak Fachrur Razi sebagai Menteri Agama dan isu/kasus yang lain, baru diangkat saat ini, di tengah proses kotestasi politik dalam pemilu. Dalam istilah Bapak Presiden: untuk apa diramaikan? Dan untuk kepentingan apa itu diramaikan?" kata Ari, Senin, (4/12/2023).

Ari mengatakan dalam mengangkat dan memberhentikan menteri, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki banyak pertimbangan.

"Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Menteri, Presiden pasti mempertimbangkan banyak hal, untuk yang terbaik bagi kepentingan rakyat, bangsa dan negara," katanya.

Terkait pembubaran FPI, kata Ari tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani enam Menteri dan Kepala Lembaga dibawah koordinasi Menkopolhukam.

Kementerian tersebut yakni Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT.

"SKB 6 Kementerian dan Lembaga itu disampaikan pemerintah setelah rapat bersama yang dilakukan di Kantor Kemenkopolhukam pada tanggal 30 Desember 2020. Jejak digitalnya bisa dicheck lagi," pungkasnya.

Resmikan Media Center

Pemerintah membentuk Media Center Indonesia Maju yang berada di Jalan Diponegoro Nomor 15A, Menteng, Jakarta Pusat (4/12/2023).

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengatakan, media center dibuat sebagai sarana pemerintah untuk mengklarifikasi berbagai masukan hingga informasi buruk jelang tahun politik Pemilu 2024.

"Karena ini tahun politik, penting rasanya kami dari pemerintah berpandangan untuk dilakukan percepatan memberi informasi ataupun klarifikasi terhadap berbagai masukan, kritikan ataupun plesetan data," kata Bahlil, dalam konferensi pers, Senin (4/12/2023).

Bahlil menjelaskan, Media Center Indonesia Maju juga dibuat guna memberi kesempatan bagi para jurnalis untuk mengonfirmasi berbagai isu yang berhubungan dengan pemerintah.

"Media Center ini kita bangun dalam rangka memberikan wadah kepada teman-teman (jurnalis) untuk meng-cross check karena ini kan sebenarnya banyak di tahun pemilu, pileg, pilpres, kadang-kadang ada berita yang butuh informasi, nah disini kita bisa berdialog," jelas Bahlil.

"Ini kita bentuk untuk membina teman-teman wartawan bisa cepat menelaah informasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang telah dilakukan atau akan dilakukan yang kaitannya dengan proses pembangunan," sambungnya.

Sehingga, menurutnya, isu politik apapun yang mencuat di publik jelang Pemilu 2024 tak mengganggu target ekonomi pemerintah maupun investasi di Indonesia.

"Kenapa itu penting karena kami berpandangan bahwa sekalipun itu urusan politik, pertumbuhan ekonomi nasional kita harus terjaga. Nah salah satu ciri pertumbuhan ekonomi tetep bisa terjaga kalau stabilitas bisa kita jaga bersama. Salah satu stabilitas itu bisa dipicu stabil atau tidak tergantung dengan informasi dan data," jelas Bahlil.

Selanjutnya, ia memastikan, pemerintah tetap netral dalam menjawab berbagai isu jelang 2024 dan akan mengklarifikasinya apabila merasa informasi tersebut perlu diluruskan.

"Di sini hanya membicarakan tentang apa yang menjadi data kebijakan pemerintah. Sementara unsur politik tidak ada di sini. Jadi bukan sekretariat politik tapi ketika ada sekelompok orang atau salah satu kelompok yang memberikan atau mempertanyakan atau katakanlah menyerang pemerintah dengan narasi yang tidak benar kami berhak melakukan klarifikasi. Tapi saya tegaskan lagi di sini bukan untuk urusan politik," tuturnya.

(*/Abdul Qodir/Tribunnews)

Diolah dari artikel Tribunnews