POTRET Rusun Pengungsi Imigran di Sidoarjo Dirusak WNA Gegara Listrik Padam: Jendela & Pintu Jebol

Dia mengatakan bahwa saudara perempuan dan keponakannya melarikan diri dari kamp dengan perahu tahun lalu, menuju Indonesia, dan mereka semua tahu risikonya.

“Tetapi ketika orang-orang tidak punya pilihan lain, ketika orang tidak dapat melakukan perjalanan dengan paspor seperti orang-orang lain di dunia,” ungkap Khan.

“ketika orang-orang tidak memiliki harapan untuk kembali ke Myanmar dalam waktu dekat dalam beberapa tahun mendatang,” lanjutnya.

“ketika orang-orang mengalami banyak penderitaan di kamp pengungsian, maka perjalanan tersebut menjadi pilihan terakhir dan tidak dapat dibatalkan,” kata Khan.

“Ini seperti melempar koin. Kami akan bertahan atau kami akan mati” ujarnya.

Kondisi di darat dan di laut juga mengubah penumpang dan tujuan kapal.

Jika pada tahun-tahun sebelumnya perahu-perahu tersebut kebanyakan mengangkut laki-laki dan gadis perempuan, kini lebih banyak keluarga yang bepergian bersama dan membawa anak-anak.

Menurut angka UNHCR, 1 dari 5 penumpang pada tahun 2022 adalah anak-anak, namun sepanjang tahun ini hampir sepertiganya.

Juru bicara UNHCR, Babar Baloch dan Chris Lewa dari Arakan Project, mengatakan hal itu juga merupakan akibat dari meningkatnya keputusasaan di kamp-kamp pengungsian.

“Karena mereka tidak melihat masa depan (keluarga) mereka di kamp – pelanggaran hukum, ketidakamanan, kurangnya pendidikan,” kata Lewa.

“Tetapi di antara berbagai alasan orang meninggalkan kamp, ​​kami mendengar alasan nomor satu adalah pengurangan makanan,” paparnya.

Baca juga: MANGKRAK, Proyek Rumah Mandiri Korban Pengungsi Sinabung Diduga Dikorupsi: Jadi Sarang Ular & Lipan

Sementara itu, jauh lebih banyak kapal, sekitar 60 persen, yang berangkat ke Indonesia dibandingkan tahun 2022 yang hanya 22 persen, menurut data UNHCR.

Baloch dan Lewa mengatakan hal ini karena pada dasarnya saat ini hanya negara di sepanjang rute perjalanan mereka yang masih bersedia menerima mereka.

Keputusan presiden tahun 2016 di Indonesia memerintahkan pihak berwenang untuk membantu kapal mana pun yang mengalami kesulitan di perairan negara tersebut dan membiarkan mereka mendarat.

Meski begitu, hal itu mungkin mulai berubah.