Debat Capres Pertama Usai, Prabowo Dihujani Kritik oleh PDIP soal Pelanggaran HAM dan Konflik Papua

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Banyak momen menarik yang terjadi pada debat Pilpres 2024 putaran pertama untuk para capres.

Debat pertama yang diselenggarakan pada Selasa (12/12/2023) itu dihadiri oleh ketiga capres, Anies Baswedan, Prabowo dan Ganjar Pranowo.

Para cawapres juga turut hadir yang duduk di depan para pendukungnya masing-masing.

Muncul sejumlah komentar terhadap jalannya debat ketiga capres itu, satu di antaranya datang dari pihak PDIP.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto memberikan kritik kepada capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.

Baca juga: KONDISI Kubu Capres Setelah Debat Pertama, AMIN & TKN Klaim Elektabilitas Naik, TPN Sindir Prabowo

Hasto menyebut, Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu.

Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997-1998.

"Misalnya tadi Pak Prabowo, kan kesulitan ketika ditanya terkait persoalan penculikan," ucap Hasto, ditemui usai debat persana capres di gedung KPU RI, Selasa.

Hasto menduga, Prabowo tampak kesulitan menjawab pertanyaan terkait pelanggaran HAM karena menutupi kesalahan.

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud itu, membandingkan sikap yang ditunjukkan Prabowo dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo selama debat berlangsung.

"Padahal rakyat tahu bagaimana beliau membentuk Tim Mawar saat itu. Sehingga menampilkan sesuatu yang tidak berasal dari dirinya, maka kesulitan," ujarnya.

Baca juga: Gibran Rakabuming Mojok dengan Alam Ganjar di Sela Debat Capres 2024, Ternyata Ini yang Diobrolkan

Berbeda dari Prabowo, menurut Hasto, Ganjar berani memastikan pelanggaran HAM tidak akan terjadi lagi jika terpilih menjadi presiden di 2024 mendatang.

Selain itu, Hasto menyebut, Ganjar tidak akan membiarkan kekerasan dan pelanggaran HAM terus berlangsung di Papua.

Kritik senada diungkapkan Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud sekaligus kader PDIP, Aryo Seno Bagaskoro.

Aryo Seno menyebut, Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam debat capres perdana, menurut dia, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan capres lain.

"Pak Prabowo, sayang sekali ternyata hari ini agak gagal menjadi Pak Jokowi. Emosinya keluar ya sering kali dalam perdebatan. Sering terpancing dengan pertanyaan yang muncul," ungkap Aryo Seno, ditemui di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta, Selasa.

Aryo Seno mengatakan, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolakbelakang dengan citra Jokowi.

Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden.

Baca juga: Debat Pilpres bukan Forum Gimmick, Pakar Komunikasi: Ganjar-Mahfud Mumpuni Benahi Sektor Hukum

Adapun terkait capres nomor urut 1 Anies Baswedan, Aryo Seno justru memberikan pujian.

Ia menilai, Anies tampil cukup konsisten dalam debat.

Sementara itu, Aryo Seno menyebut, Ganjar Pranowo menjadi kontestan yang menampilkan performa terbaik dalam debat perdana.

"Bahkan, Pak Ganjar menjadi calon yang paling tegas dari menyampaikan statement dan isu-isu penegakan hukum, terkait pelanggaran HAM masa lalu," ujar dia.

Ungkit Konflik Papua

Ditemui terpisah, Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pernyataan Prabowo terkait konflik Papua.

Legislator PDIP itu menilai persoalan di Papua harus segera diselesaikan agar korban sipil tidak terus berjatuhan.

Ia turut menyoroti kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) dalam menyelesaikan konflik Papua.

"Dalam 4 tahun ini korban terus berjatuhan, kemana saja Menhan ? Selama 4 tahun jadi Menhan ngapain saja? Itu kan salah satu tugasnya di bidang pertahanan negara. Sebagai anggota Komisi I saya kecewa dengan jawaban beliau sebagai salah satu capres yang notabene sebagai Menhan RI," ujarnya, Rabu (13/12/2023).

TB Hasanuddin menuturkan, berdasarkan hasil penelitian LIPI, ada 4 dasar permasalahan Papua yang harus segera diselesaikan.

Pertama, terjadinya marginalisasi dan diskriminasi terhadap warga Asli Papua.

Kedua, terjadinya pelanggaran HAM terutama era orde baru (orba), dan ketiga otonomi khusus (otsus) yang tidak jelas.

TB Hasanuddin mengaku, mulanya berharap Prabowo dapat menyelesaikan konflik yang sudah berlarut-larut terjadi di Papua.

"Jujur saya tadinya berharap Menhan mencoba mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik yang sudah berlarut larut puluhan tahun ini. Sehingga rakyat Papua dapat hidup seperti masyarakat Indonesia dengan bebas tanpa rasa takut serta kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi," ujarnya.

Baca juga: Hari Depat Capres, Prabowo Tak Cuti, Ngotot Bekerja sebagai Menhan, TKN: Sudah Paham Masalah Hukum

Prabowo Sebut Konflik Papua Rumit

Dalam debat perdana, Prabowo sempat ditanya soal pelanggaran HAM masa lalu oleh Ganjar Pranowo.

Prabowo lantas meminta masalah pelanggaran HAM masa lalu agar tidak dipolitisasi.

Ia juga menyebut, masalah pelanggaran HAM masa lalu selalu dikaitkan dengannya setiap Pilpres berlangsung.

"Apa lagi yang mau ditanya kepada saya? Saya sudah jawab berkali-kali tiap 5 tahun kalau polling saya naik ditanya lagi soal itu," kata Prabowo.

"Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar."

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan konflik di Papua merupakan masalah yang rumit.

Dalam debat perdana capres, Prabowo menyebut rumitnya konflik di Papua disebabkan karena adanya campur tangan pihak asing.

"Masalah Papua adalah rumit karena di situ terjadi suatu gerakan separatisme dan gerakan separatisme ini kita sudah mengikuti cukup lama, kita melihat pada campur tangan asing di situ," ucap Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu lantas menyinggung soal munculnya kelompok teroris yang menyerang warga Papua.

Jika terpilih menjadi presiden di 2024, Prabowo berjanji akan menegakkan hukum, memperkuat aparat-aparat dan mempercepat pembangunan ekonomi di Papua.

"Presiden Jokowi dulu adalah presiden di Republik Indonesia yang paling banyak ke Papua. Kalau tidak salah sampai hari ini beliau sudah lebih dari 19 kali ke Papua."

"Dan peninggalan pertumbuhan ekonomi di bawah pemerintahan Pak Jokowi yang paling pesat, yang paling tinggi selama sejarah Republik Indonesia. Jadi yang saya katakan Saya akan lanjutkan," ucapnya.

"Kita harus membawa kemajuan ekonomi sosial, services (pelayanan) yang terbaik untuk rakyat Papua, melindungi rakyat Papua dari keganasan para separatis dan teroris, dan menjamin penegakan hak asasi manusia," ucapnya.

(Tribunnews/Jayanti Tri Utami/Fersianus Waku/Nuryanti/Chaerul Umam)

Diolah dari artikel Tribunnews