Konten Hoaks Soal Pemilu 2024 Lebih Sedikit Dibanding 2019 Silam, Menkominfo Ungkap Penyebabnya

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Konten hoaks yang sempat meresahkan di era pemilu 2019 lalu rupanya tidak begitu dirasakan 2024 ini.

Hal ini dijelaskan oleh Kementerian Kominfo, tentang jumlah konten hoaks yang beredar tidak banyak ditemukan pada tahun 2024 ini.

Kenapa bisa begitu? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi memberikan penjelasannya.

Baca juga: NASIB Pilu Lilis sudah Lipat Surat Suara Pemilu 2.000 Lembar, Kini Dikeluarkan Tanpa Upah: Kecewa!

menyebut konten hoaks yang beredar selama masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak sebanyak Pemilu 2019.

Meskipun demikian, Menkominfo menegaskan hoaks tetap menjadi ancaman bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan catatan Kementerian Kominfo, telah ditemukan 51 konten Pemilu yang di-take down.

Baca juga: Elektabilitas Parpol pada Pemilu 2024, Partai Prabowo Tempel Ketat PDIP, Apa Kabar Partai Anies?

“Selama masa kampanye Pemilu 2024 sejak 28 November 2023 hingga 11 Januari 2024, Kementerian Kominfo telah melakukan take down terhadap 51 konten terkait Pemilu serta menerbitkan sekitar 175 klarifikasi atas hoaks mengenai Pemilu," ungkap Budi Arie dalam pernyataannya, dikutip Minggu (14/1/2024).

"Jumlah ini menjadi pengingat kita semua bahwa hoaks masih mengancam demokrasi kita, walaupun secara data (kumulatif) jauh menurun dibanding tahun 2019,” sambungnya.

Menkominfo menjelaskan peran lembaga yang dipimpinnya untuk menyebarluaskan informasi mengenai Pemilu dan menjaga ruang digital agar demokrasi tetap.

Menurutnya, upaya tersebut diperkuat melalui kerja sama dengan penyelenggara Pemilu.

“Selain melakukan upaya penanggulangan konten dan literasi digital, kami bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai wujud dukungan terhadap penyelenggaraan Pemilu,” ujarnya.

Menteri Budi Arie melanjutkan, Kementerian Kominfo telah menandatangani sejumlah nota kesepahaman terkait pemanfaatan layanan informasi dalam pelaksanaan dan pengawai.

“Selain itu, perjanjian kerjasama dilaksanakan antara Direktorat Jenderal Aptika Kominfo dengan Bawaslu dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) terkait pengawasan penyelenggaraan Pemilu," papar Budi.

"Karena itu, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan pemeliharaan serta pemanfaatan sistem elektronik dengan memberikan panduan serta kode etik,” pungkasnya.

Baca juga: DITEMUKAN Transaksi Mencurigakan Dana Pemilu 2024, KPK, Bawaslu & KPU Langsung Bergerak

PWI membantu pemerintah dan masyarakat untuk memerangi hoaks