BANSOS PKH 2024 Tahap 1 2024 Segera Cair, Cek Perbedaan Klaim Lewat Kantor Pos & Lewat Bank Himbara

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Bansos PKH 2024 Tahap 1 2024 segera cair, cek perbedaan lewat Kantor Pos dan lewat Bank Himbara.

Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada 2024 akan mendapatkan Bansos PKH melalui dua cara penyaluran yang berbeda.

Ada yang menerima Bansos PKH melalui Kantor Pos ada juga yang melalui Bank Himbara.

Hasil pantauan dari akun SIKS-NG Dinas Sosial Kabupaten/Kota memang sudah ada perubahan keterangan pencairan Bansos PKH tahap 1 ‘berhasil cek rekening’ dan ‘belum SP2D’ atau ‘belum SPM’

Dengan adanya perubahan status ini artinya hanya menyisakan satu tahapan lagi, sebelum dana bantuan sosial diterima oleh KPM. 

Jika berhasil cek rekening, maka KPM lolos ke tahapan selanjutnya, yaitu menunggu penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM). 

Baca juga: SELAMAT! Bansos lansia 2024 Segera Cair, 1 KPM Dijatah Rp 600 Ribu & 2 Bantuan Sosial Lainnya

Dilansir dari DIARY BANSOS Bahwa, Saat ini di akun SIKS-NG Supervisor di Dinas Sosial Kabupaten/Kota, para KPM yang berhasil cek rekening sudah tertulis keterangan ‘belum SPM’.

Jika keterangannya sudah berubah menjadi ‘SPM’ maka selanjutnya menunggu penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) yang berisi nama-nama para KPM yang sudah di SK kan oleh pemerintah untuk menerima pencairan bantuan.

Dengan SP2D maka proses selanjutnya adalah top up atau transfer saldo bantuan ke KKS para KPM. 

Biasanya proses pencairan berkisar 7-14 hari.

Sedangkan untuk yang lewat PT Pos Indonesia juga sudah ada pergerakan tahapan penyaluran yaitu saat ini tinggal menunggu proses penjadwalan dari pihak PT Pos di wilayah masing-masing.

Totalnya ada 83 wilayah di Indonesia yang proses penyalurannya melalui PT Pos Indonesia.

Lalu adapula KPM yang status pencairanya ‘Gagal cek rekening’ yang artinya bantuan PKH tidak bisa disalurkan kepada KPM yang bersangkutan.

Ada sejumlah factor yang menyebabkan KPM tidak lagi menerima pencairan bantuan sosial meskipun ditahap sebelumnya menerimanya. 

Mengingat setiap bulannya pemerintah pusat bersama pemerintah daerah melakukan verifikasi dan validasi data para KPM, mana saja yang masih layak menerima bantuan dan tidak layak menerima bantuan.