Breaking News:

Pilpres 2024

Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran Soal Pernyataan Jokowi, Presiden Boleh Kampanye dan Boleh Memihak

Pernyataan Presiden Joko Widodo membuat kubu Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran memberi pembelaan.

Editor: Sinta Manila
Tribunnews/JEPRIMA
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo dan Kepala Staf TNI AL (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali menggelar konferensi pers usai kegiatan serah terima alutsista pesawat dari Pemerintah untuk TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024). Menhan menyerahkan alat utama sistem pers 

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut presiden boleh memihak dan berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu).

Hal itu membuat kubu Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran memberi pembelaan.

Jokowi menyampaikan hal ini untuk merespons adanya pandangan bahwa sejumlah menteri ikut berkampanye memenangkan salah satu pasangan capres-cawapres, padahal menteri tersebut bukan bagian dari tim pemenangan atau parpol.

Baca juga: Pernyataan Jokowi, Presiden Boleh Kampanye Boleh Memihak Dinilai Pengamat Melanggar Sederet Pasal UU

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, setiap orang di negara demokrasi memiliki hak politik.

Menurutnya, pejabat boleh berkampanye, dan bukan hanya menteri, bahkan presiden juga boleh berkampanye.

"Presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak," ujar Jokowi usai menyaksikan penyerahan sejumlah Alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, kepada TNI di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, (24/1/2024).

"Boleh. Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini nggak boleh gitu nggak boleh, boleh menteri juga boleh," ungkapnya.

Namun, dengan catatan ketika berkampanye, sambungnya, para pejabat tidak menggunakan fasilitas negara.

Komentar dari Jokowi tersebut lantas menimbulkan pro-kontra, sementara itu, sejauh ini kubu TKN Prabowo-Gibran menyetujui apa yang dikatakan oleh mantan Wali Kota Solo itu.

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo dan Kepala Staf TNI AL (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali menggelar konferensi pers usai kegiatan serah terima alutsista pesawat dari Pemerintah untuk TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024). Menhan menyerahkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) sebanyak lima unit pesawat C-130 J-30 Super Hercules dan delapan unit helikopter H225M untuk TNI AU, dan empat helikopter A5 550 Fennec untuk TNI AD, dan delapan unit helikopter Panther AS565 MBE untuk TNI AL. Kubu TKN Prabowo-Gibran membela pernyataan Jokowi yang menyebut presiden boleh memihak dan berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu).
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo dan Kepala Staf TNI AL (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali menggelar konferensi pers usai kegiatan serah terima alutsista pesawat dari Pemerintah untuk TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024). Menhan menyerahkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) sebanyak lima unit pesawat C-130 J-30 Super Hercules dan delapan unit helikopter H225M untuk TNI AU, dan empat helikopter A5 550 Fennec untuk TNI AD, dan delapan unit helikopter Panther AS565 MBE untuk TNI AL. Kubu TKN Prabowo-Gibran membela pernyataan Jokowi yang menyebut presiden boleh memihak dan berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu). (Tribunnews/JEPRIMA)

1. Hak yang Melekat

Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan atau Zulhas, mengatakan presiden memiliki hak untuk mendukung paslon tertentu dalam pemilu.

Menurutnya, itu hak yang melekat dalam jabatan politik.

"Ini jabatan publik, jabatan politik. Saya bisa nyalon presiden, gubernur, bupati, bahkan mendukung calon presiden pertama yang ingin maju lagi. Itu hak yang melekat pada jabatan politik," ujar Zulhas di Makassar, Rabu (24/1/2024), dikutip dari TribunMakassar.com.

Berdasarkan itu, pria yang menjabat sebagai Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran itu mendukung Presiden Jokowi memihak salah satu paslon pada Pemilu 2024 ini.

Zulhas bersikap positif terhadap partisipasi aktif tokoh politik dalam mendukung calon pemimpin.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1 dari 3
Tags:
Prabowo-GibranPresiden Jokowikampanye
Rekomendasi untuk Anda

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved