PD-nya Donald Trump Sebut Taylor Swift Tak Akan Pilih Joe Biden, Singgung UU Royalti Musik Digital

Dikutip dari AFP pada Selasa (6/2/2024), Joe Biden dan Donald Trump menawarkan pendekatan yang sangat berbeda terhadap Ukraina.

Partai Demokrat membantu sekutu pro-Barat untuk mengusir Rusia sangat penting guna memastikan dunia yang lebih aman.

Sementara pendahulunya (Donald Trump) mendorong kebijakan isolasionis atau “America First”.

Di dalam negeri, Biden telah mendesak kebijakan imigrasi yang manusiawi, namun Partai Republik menunjukkan statistik kekhawatiran terhadap migran mencapai rekor tertinggi yaitu 302.000 pada bulan Desember, sebuah lonjakan yang dianggap Trump sebagai isu utama dalam kampanyenya.

Tuntutan agar bantuan militer untuk Ukraina dikaitkan dengan reformasi imigrasi datang dari Partai Republik.

Sedangkan Trump ingin menyamakan krisis di perbatasan dengan kekacauan di luar negeri yang berulang kali ia klaim akan ia hindari.

Pada hari Minggu (4/2/2024), para senator meluncurkan paket pembatasan imigrasi bipartisan senilai $118 miliar yang telah menjadi komitmen Biden untuk ditandatangani menjadi undang-undang.

Hal ini terkait dengan paket bantuan luar negeri yang mencakup $60 miliar untuk Ukraina dan $14 miliar untuk Israel.

Kesepakatan itu memberikan pendanaan baru sebesar $20 miliar di perbatasan dan akan menjadi kemenangan besar bagi kelompok garis keras imigrasi.

Hal itu dikarenakan kesepakatan ini penuh dengan konsesi yang biasanya ditentang oleh Partai Demokrat.

Baca juga: SAAT Donald Trump Terpuruk, Putri Bungsu Berbunga-bunga Dilamar Miliarder, Lihat Cincin Lamaran, Wow

Presiden Amerika Serikat, Joe Biden menolak keras usulan dari Donald Trump.

"Kami tidak punya cukup agen. Kami tidak punya cukup orang. Kami tidak punya cukup hakim." kata Biden yang frustrasi pada hari Senin ketika ditanya tentang prospek RUU tersebut.

"Anda tidak punya cukup orang di sini. Kami butuh bantuan. Mengapa mereka tidak memberi saya bantuan?" ujar Joe Biden lagi.

Meski demikian, Donald Trump memiliki pengaruh yang kuat terhadap Partai Republik yang memimpin Dewan Perwakilan Rakyat.

Bahkan telah berulang kali menyerukan agar partai tersebut membatalkan undang-undang tersebut dan menolak kemenangan politik Biden dan Partai Demokrat menjelang pemilu November.