Cak Imin Akui Kalah di Pilpres 2024 & Sebut Koalisi Perubahan Selesai, Sinyal Gabung Kubu Prabowo?

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Terkini calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengakui kekalahannya di Pilpres 2024.

Selain mengakui kekalahan, Cak Imin juga menyatakan kerja sama politik dalam Koalisi Perubahan sudah selesai.

Lantas, benarkah Cak Imin akan merapat ke kubu pemenang Pilpres 2024 yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka?

“Menyangkut koalisi, Koalisi Perubahan secara target, tujuan, dan fungsi sudah selesai,” ujar Muhaimin di Kantor DPP PKB, Senen, Jakarta, Senin (22/4/2024).

Ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya pada Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Menurutnya, ketiga partai politik (parpol) telah bekerja optimal memenangkan Pilpres 2024.

Muhaimin pun menyatakan, PKB terbuka untuk membangun kerja sama politik pada kontestasi elektoral berikutnya.

“Kebersamaan dengan Nasdem, PKS membuahkan memori yang manis, yang tentu akan sangat membekas sehingga memudahkan kerja sama itu berkembang di masa yang akan datang,” paparnya.

Terakhir, ia mengaku belum berkomunikasi dengan Nasdem dan PKS apakah Koalisi Perubahan bakal dibubarkan secara resmi.

“Kalau ada hajatan itu, pasti ada pembubaran panitia. Ketua panitianya Pak Surya Paloh atau Mas Anies enggak tahu,” tuturnya.

Diketahui Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh kubu Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud dalam sengketa Pilpres 2024.

Maka, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tetap dinyatakan sebagai pemenang pilpres seperti perhitungan suara sah yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pengamat Prediksi PDI-P dan PKS Bakal Jadi Oposisi, Nasdem & PKB Berpotensi Gabung Prabowo-Gibran

Jamiluddin Ritonga, pengamat politik dari Universitas Esa Unggul memprediksi PDI-P dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menjadi partai oposisi di dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Seperti diketahui, PDI-P merupakan partai pengusung Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Sementara PKS diketahui mengusung Capres dan Cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Baca juga: Gantikan Mahfud MD jadi Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto Datangi Sri Sultan HB X: Minta Doa Restu

"PDI-P dan PKS berpeluang besar menjadi partai oposisi." ujar Jamiluddin saat dimintai konfirmasi, Senin (19/2/2024).

"Dua partai ini sudah biasa menjadi partai oposisi," lanjutnya.

Jamiluddin menjelaskan, PDI-P dan PKS merupakan partai ideologis yang tidak mudah goyah karena iming-iming jabatan.

Dia menilai politik pragmatisme jauh dari dua partai tersebut.

Namun, Jamiluddin memandang PDI-P dan PKS akan sulit bersatu sebagai oposisi.

"Sebab, dua partai ini punya ideologis yang berbeda untuk diperjuangkan. Keduanya memang ibarat minyak dan air," tuturnya.

Jamiluddin menduga, kalaupun PDI-P dan PKS menjadi oposisi, maka yang diperjuangkan akan berbeda.

Dia menyebutkan, PDI-P dan PKS hanya akan bersatu sebatas pada isu-isu tertentu.

"Bersatunya dua partai ini sebatas pada kepentingan yang sama, dan selebihnya mereka akan berjalan masing-masing," kata Jamiluddin.

Maka dari itu, kata dia, oposisi mendatang berpeluang tidak solid.

Jamiluddin mengatakan oposisi akan tenggelam atas dominasi partai pemerintah.

"Kalau hal itu terjadi, maka demokrasi di Indonesia berpeluang semakin melemah. Hal ini tentu menjadi petaka bagi Indonesia," jelasnya.

Sementara itu, Nasdem dan PKB selaku pengusung Anies-Muhaimin diprediksi masuk ke pemerintahan.

Jamiluddin menyebut Nasdem dan PKB sebagai partai yang mencari pihak mana yang menguntungkan mereka.

"Dua partai itu (Nasdem dan PKB) berpeluang masuk pemerintah." ujar Jamiluddin.

"Sebab dua partai ini cenderung pragmatis." lanjutnya.

'Mereka akan ikut ke mana saja selama itu menguntungkan," imbuh 

Mengenal Apa Itu Oposisi dalam Pemerintahan, Fungsi dan Perannya Kenapa Dianggap Patriotik?

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan atau PDI-P Hasto Kristiyanto menyebut, partainya siap kembali menjadi oposisi bagi pemerintah yang akan berkuasa nanti.

Melansir dari KompasTV, Hasto mengatakan, berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi.

Berada di luar pemerintahan, adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

Baca juga: Hasil Quick Count Pileg 2024 Litbang Kompas, Data 91 Persen, PDI-P Teratas, Golkar Ungguli Gerindra

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi.

Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto kepada wartawan, Kamis (15/2/2024).

Lantas, apa itu oposisi dalam pemerintahan?

Baca juga: Perindo Terancam Tak Lolos DPR RI, Ini Hasil Real Count Hary Tanoeseodibjo Bersama Istri & 5 Anaknya

Terdapat berbagai mancam instrumen dalam politik seperti pemerintahan, partai politik, hingga koalisi dan oposisi.

Pihak oposisi umumnya terdiri dari satu atau lebih partai politik yang berseberangan, terutama secara ideologis atau visi, terhadap pemerintahan.

Di Indonesia sendiri, posisi pihak-pihak yang akan menjadi oposisi dan koalisi akan terlihat setelah penyelenggaraan pemilihan umum.

Pengertian oposisi dalam pemerintahan

Oposisi adalah sekelompok orang atau partai politik yang berlawanan atau mengkritik secara terus menerus terhadap kebijakan pemerintah atau partai politik yang berkuasa.

Dilansir dari Kompas.com (11/5/2022), oposisi bisa diartikan sebagai posisi yang berseberangan dari pemerintahan.

Pihak yang menjadi oposisi biasanya merupakan satu atau gabungan partai yang memiliki posisi di luar koalisi pemerintah dalam periode tertentu.

Posisi sebuah kelompok atau partai oposisi dalam pemerintahan biasanya ditentukan oleh ideologi dan visi misi partai.

Meski akses dalam mempengaruhi kebijakan pemerintahan secara langsung mungkin terbatas, pihak oposisi memiliki kemampuan lebih fleksibel dan objektif dalam mengawasi dan mengkritik kebijakan pemerintah.

Keberadaan oposisi penting sebagai kelompok pengimbang dan pengawas (check and balances) kebijakan pemerintahan atau eksekutif.

Fungsi oposisi dalam pemerintahan

Peran oposisi dalam pemerintahan sangat penting untuk mencegah praktik penyalahgunaan kekuasaan yang bisa mengarah kepada pemerintahan otoriter.

Dikutip dari laman Parliamentary Education Office, berikut adalah beberapa fungsi utama dari oposisi dalam pemerintahan:

• Menjadi kelompok pengimbang dan pengawas (check and balances)
• Menjaga akuntabilitas pemerintah
• Meneliti dan mencermati pekerjaan pemerintah
• Meminta pemerintah menjelaskan tindakan atau kebijakan yang diambil
• Memperdebatkan atau memeriksa rancangan undang-undang dan isu-isu penting nasional
• Memberikan alternatif terhadap kebijakan pemerintah.

Pada dasarnya konsep “oposisi politik” umum digunakan dalam bentuk pemerintahan bercorak parlementer.

Namun, meski Indonesia menganut sistem presidensial, publik cenderung melabeli pihak yang berseberangan dengan pemerintah sebagai oposisi politik.

Hal ini bisa disebabkan karena pihak tersebut menunjukkan fungsi controlling atau pengawasan terhadap pemerintah yang berkuasa.

Demikian pengertian apa itu oposisi dan fungsinya dalam pemerintahanan.

(TribunNewsmaker.com/Kompas.com)