Bakal Dapat Rp 4,2 Juta, Simak Jadwal Pengumuman Hasil Seleksi Kartu Prakerja 2024 Gelombang 66

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Jadwal pengumuman hasil seleksi Kartu Prakerja 2024 Gelombang 66, peserta lolos bisa dapat Rp 4,2 juta.

Bagi peserta seleksi Kartu Prakerja 2024 Gelombang 66 wajib menjalani langkah selanjutnya untuk mendapatkan dana insentif.

Sebelumnya pendaftaran Kartu Prakerja 2024 Gelombang 66 telah ditutup pada Senin 22 April 2024 lalu.

Di Instagram, akun resmi Kartu Prakerja @prakerja.go.id telah mengingatkan kita tentang penutupan pendaftaran ini. Mereka menyampaikan, "Pukul 23.59 WIB malam ini Gelombang 66 AKAN DITUTUP!". 

Jadi, bagi yang masih ingin bergabung, jangan sampai kelewatan kesempatan ini, langsung saja kunjungi www.prakerja.go.id dan daftarkan dirimu sekarang juga untuk menjadi bagian dari gelombang seleksi ini.

Bagi yang telah mendaftar, saatnya bersabar menanti hasil seleksi. Biasanya, pengumuman hasil seleksi Kartu Prakerja Gelombang akan dilakukan dalam waktu 2 atau 3 hari setelah penutupan pendaftaran. 

Baca juga: Solusi Lupa Email & Password Akun Kartu Prakerja 2024, Cukup Siapkan KTP Pertama Kali Mendaftar

Berdasarkan pola ini, kita bisa mengharapkan pengumuman pada tanggal 24 atau 25 April 2024. Tentunya, informasi resmi akan diumumkan melalui laman Instagram resmi @prakerja.go.id.

Bagi yang beruntung lolos seleksi, hadiahnya juga menarik. Setiap peserta yang dinyatakan lolos akan mendapatkan insentif Kartu Prakerja senilai Rp4,2 juta. Ini tentu menjadi dorongan besar bagi banyak orang untuk mengikuti program ini dan mengembangkan diri mereka.

Nah, bagi yang belum mendaftar, bisa segera mendaftar Kartu Prakerja Gelombang 66 dengan mengikuti langkah berikut ini:

Syarat Daftar Kartu Prakerja Gelombang 66 

WNI dibuktikan dengan identitas Kartu Tanda Penduduk 9KTP)

Usia minimal 18 tahun dan maksimal 64 tahun

Tidak sedang menempuh pendidikan formal, baik sekolah maupun kuliah

Sedang proses melamar kerja, karyawan terdampak PHK, ingin meningkatkan keahlian, buruh yang dirumahkan, buruh bukan penerima upah, termasuk pelaku UMKM

Bukan pejabat negara, ASN, anggota Polri, TNI, kepala desa dan perangkat desa, atau direktur/komisaris/dewan pengawas BUMN/BUMD