Usai Ditetapkan Jadi Presiden, Prabowo Langsung Dapat Masukkan dari JK, Termasuk Konflik Papua

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Setelah ditetapkan sebagai Presiden terpilih oleh KPU, Prabowo langsung mendapat banyak masukkan dari Jusuf Kalla (JK).

Salah satu masukkan yang menjadi sorotan itu adalah konflik yang terjadi di daerah Papua.

Seperti diketahui, konflik bersenjata antara kelompok separatis Papua (Organisasi Papua Merdeka) dengan pemerintah Indonesia hingga kini belum juga selesai.

Baca juga: Langkah Politik Nasdem dan PKS di Pemerintahan Prabowo, Ikut Koalisi atau Oposisi, Ini Jawabannya

Eskalasi kekerasan bersenjata ini bahkan terus mengalami kenaikan selama beberapa tahun terakhir.

Padahal pemerinta telah menggelontorkan dana yang cukup banyak untuk pembangunan di Papua dalam 10 tahun terakhir.

Bahkan Presiden Jokowi sering mengunjungi Papua untuk memastikan program-program yang dirancangnya bermanfaat bagi masyarakat Papua.

Alotnya penyelesaian konflik Papua ini mendapat perhatian dari Wakil Presiden 2004-2009 dan 2014-2019 Jusuf Kalla.

Menurutnya, konflik Papua itu harus diselesaikan dengan baik melalui pendekatan yang terus-menerus.

"Untuk menyelesaikan konflik Papua, kita harus memahami masalahnya sehingga perlu pendekatan terus-menerus," kata Jusuf Kalla saat memberi kuliah umum tentang Dialog Perdamaian di Auditorium Mochtar Riady Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Depok, Jawa Barat, pada Kamis (25/3/2024).

Baca juga: Tolak Bobby, PDIP Ternyata Pilih Usung Sosok Ini di Pilgub Sumut, Dikenal Politisi Berpengalaman

Dia melihat konflik di Papua ini disebabkan karena adanya persepsi keliru tentang Indonesia dari sebagian masyarakat Papua.

"Masyarakat Papua merasa dijajah oleh Indonesia, padahal tidak. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua itu sama-sama merdeka dari penjajahan," tuturnya.

Selain itu, masyarakat di Papua merasa seakan-akan Indonesia ini merampok Papua, mengambil kekayaan mereka.

Padahal anggaran yang diberikan ke Papua sekarang ini dalam bentuk dana otsus (otonomi khusus) jauh lebih besar dibanding dengan apa didapatkan pemerintah dari pajak-pajak dan kekayaan alam masyarakat mereka.

"Saya kasih data. Tahun 2008 pendapatan dari pajak, gas dan penjualan Freeport sebesar Rp 20 triliun. Tetapi kita kasih ke Papua dari anggaran APBN untuk dana otsus dan macam-macam sebesar Rp 35 triliun per tahun," paparnya.

JK menegaskan Indonesia tidak merampok Papua. Malahan Papua diberi subsidi besar-besaran dari APBN.