Nasib PBB Setelah PKB dan NasDem Merapat ke Prabowo-Gibran, Ngaku Khawatir: Jangan Sampai Diabaikan

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Berikut nasib partai Bulan Bintang (PBB) setelah PKB dan NasDem merapat ke dalam pemerintahan baru Prabowo Subianto.

Secara terang-terangan partai PBB mengaku khawatir jatah atau porsi menteri untuk mereka akan hilang.

Seperti diketahui, PBB menjadi partai pendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 lalu.

Baca juga: Prediksi Kondisi Indonesia di Bawah Kepemimpinan Prabowo, Lebih Baik atau Buruk Dibanding Jokowi?

Ketua Majelis Syuro PBB, Masrur Anhar mengatakan, partainya khawatir jika nantinya kehadiran parpol baru dalam koalisi pendukung Prabowo dapat menggerus jatah kursi untuk PBB.

Padahal kata dia, selama ini partai besutan Yusril Ihza Mahendra itu sudah bekerja keras menangkan Prabowo-Gibran.

"Mudah-mudahan yang sudah bekerja keras kayak PBB tidak ketinggalan. Jangan sampai yang berseberangan malah dapat, yang bekerja keras terlupakan begitu," ucap Masrur saat ditemui di kantor PBB, Jakarta, Jumat (26/4).

Ia pun kembali mengingatkan bahwasanya PBB sudah berkeringat memenangkan Prabowo-Gibran. Maka itu Masrur berharap Prabowo tidak akan melupakan jasa-jasa dari PBB.

Baca juga: Reaksi Tak Terduga Politikus PDIP soal Prabowo Ingin Rangkul Semua Parpol, Nilai Oposisi Penting

"Bagaimanapun kami yang sudah berkeringat dan bekerja keras, jangan sampai diabaikan, dan saya yakin beliau tidak mengabaikan. Pasti beliau akan memperhatikan betul karena kita kenal siapa itu Pak Prabowo, siapa itu Pak Gibran," ucapnya.

Masrur juga berharap kekhawatiran partainya tidak terbukti.

Dia meyakini Prabowo akan membagi jatah kursi menteri secara proporsional.

"Artinya tetap Pak Prabowo dan Gibran itu proporsional siapa sih yang sudah bekerja keras, siapa yang tadinya berseberangan mudah-mudahan ada proporsional," ujarnya.

PBB sendiri berharap Ketua Umum mereka, Yusril Ihza Mahendra, diangkat menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) atau Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

PBB menganggap dua posisi menteri itu sesuai dengan kapasitas Yusril.

"Sampai sekarang memang kalau isu kan begitu, ada Menko Polhukam, ada Menkumham, itu kan isu. Walaupun memang kabar berikut itu kan memang sudah di bidangnya lah," ucap Masrur.

Namun begitu, sekali lagi Masrur menyerahkan penunjukkan menteri kepada Prabowo selaku presiden terpilih RI. Sebab, presiden memiliki hak prerogatif menunjuk pembantunya. "Kalau seperti apa nantinya balik lagi lah itu hak prerogatif presiden terpilih," katanya.

Terkait jatah menteri, Ketua Dewan Pembina Bappilu Partai Golkar, Idrus Marham mengaku mendapat bocoran jika partainya akan mendapatkan jatah lima kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran.

"Ya dengar-dengarnya lima (kursi menteri) iya," kata Idrus saat ditemui di Kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (25/4).

Kendati begitu, Idrus memastikan Golkar tidak pernah mempermasalahkan jumlah kursi yang diberikan kepada mereka nanti.

"Tidak ada masalah, tetapi Golkar dia di samping ada peran-peran struktural dengan jabatan-jabatan yang ada. Yang disampaikan itu (5 kursi) dengar-dengarnya begitu. Kalau tambah alhamdulillah, enggak tambah kita ada peran-peran lain ya Golkar itu," sambung dia.

Terpenting kata Idrus, partai pimpinan Airlangga Hartarto itu bisa ikut berperan dalam mengembangkan konseptual pemerintahan.

Tak hanya itu, peran dalam mengembangkan karya kekaryaan juga menurut dia akan terus dikedepankan oleh Golkar nantinya.

"Dan Golkar itu karakternya adalah karya, karya kekaryaan mengisyaratkan bahwa yang berhak tampil memimpin ke depan adalah orang-orang yang berkarya. Jadi peran itu yang kita kembangkan," kata dia.

Saat disinggung soal siapa saja kader Golkar yang berpotensi masuk kabinet Prabowo-Gibran, Idrus tak mau bicara banyak.

Kata dia, perihal pembagian siapa mendapatkan posisi apa merupakan kewenangan Airlangga sebagai Ketua Umum dan Prabowo sebagai presiden terpilih.

"Jadi itu urusan ketua umum, ya kita saya di Golkar itu hanya ketua dewan pembina Bappilu DPP partai Golkar, di sini saya sekretaris. Pokoknya masalah rekomendasi itu adalah urusan Ketua Umum," kata Idrus.

Terpisah, PKB yang kini ikut bergabung mendukung Prabowo-Gibran mengaku tidak mau merusak soliditas di dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) alias 'Koalisi Gemoy.

"Tentu PKB tidak ingin merusak harmoni yang ada di Koalisi Indonesia Maju," kata Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, Jumat (26/4).

Diketahui pada Pilpres 2024, PKB bersama Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN).

Pasangan itu kemudian dikalahkan oleh Prabowo-Gibran yang memperoleh 58,59 persen suara sah pada Pilpres 2024.

PKB, kata Jazilul, hanya ingin Pilpres 2024 berakhir damai dan dalam suasana yang penuh keakraban.

Diungkapkan Gus Jazil, sapaan akrabnya, hal itu sudah ditunjukkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, saat menerima kunjungan silaturahmi Prabowo usai ditetapkan sebagai presiden terpilih.

"Pada silaturahmi, dan itu sudah dibuktikan oleh Pak Prabowo, oleh Gus Muhaimin, saya pikir sinyal itu jelas," ujarnya.

Sehingga, Gus Jazil meminta parpol di Koalisi Indonesia Maju tak perlu khawatir dengan pertemuan antara Muhaimin dan Prabowo. Apalagi merasa terancam jatah kursi menteri berkurang karena PKB mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Jadi kepada teman-teman Koalisi Indonesia Maju, enggak usah ragu, enggak usah risau terhadap kunjungan-kunjungan. Karena apa? Karena PKB dari dulu mentradisikan silaturahmi dan tidak ingin mengganggu yang lain," ucapnya.

(TribunNewsmaker.com/Tribun-Timur.com)