Anies Tersingkir, PDIP Lebih Pilih Dukung Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2024, Ternyata Ini Alasannya

TRIBUNNEWSMAKER.COM - Terungkap alasan PDIP lebih pilih jagokan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ketimbang Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta 2024.

Alasan itu disampaikan oleh politisi PDIP, Darmadi Durianto.

Darmadi Durianto menyebut jika peluang Ahok diusung PDIP disebut lebih besar daripada Anies.

Baca juga: Sinyal Gerindra Usung Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024, Bakal Jadi Calon Gubernur Terkuat?

Seperti diketahui, Nama Anies Baswedan sempat masuk dalam radar calon usungan PDIP di Pilgub Jakarta 2024.

Meski Anies adalah calon kuat di Pilgub Jakarta, namun PDIP lebih prioritaskan kadernya.

Belakangan, politisi PDIP, Darmadi Durianto pesimistis partainya bakal mengusung Anies pada November mendatang.

"Yang jelas peluang Anies direkomendasikan PDIP sebagai cagub DKI Jakarta juga sangat tipis," ujar Darmadi, Minggu (13/5/2024).

Darmadi justru menyebut peluang PDIP mendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok lebih besar ketimbang Anies.

Menurutnya, Ahok memiliki rekam jejak yang lebih bagus ketimbang Anies saat memimpin DKI Jakarta.

Selain itu, status Ahok sebagai kader PDIP juga lebih memungkinkan partai berlambang kepala banteng tersebut untuk memberikan dukungan.

Baca juga: 3 Sosok Ini Berebut Dukungan dari PDIP di Pilkada Badung 2024, Ketiganya Punya Jabatan Mentereng

"Selain sebagai kader partai, rekam jejak Ahok dibandingkan Anies ketika pimpin Jakarta jauh lebih baik dan selaras dengan cita-cita partai khususnya soal keberpihakannya kepada wong cilik," katanya.

Lebih lanjut, Darmadi menganggap wacana duet Anies-Ahok cukup sulit untuk direalisasikan.

Darmadi menilai gaya kepemimpinan Ahok dan Anies berbeda.

"Selain faktor ideologis juga faktor gaya kepemimpinan. Ahok lebih tegas dalam mengeksekusi sebuah kebijakan sedangkan Anies banyak ragunya," paparnya.

"Contoh soal kebijakan transparansi anggaran di mana di era Ahok itu dibuat secara transparan, publik bisa akses dan mengetahui setiap kebijakan anggaran pemprov, tapi pada masa kepemimpinan Anies hal itu justru ditiadakan."